Kasus hukum yang menjerat Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, menjadi sorotan karena menggambarkan kompleksitas pelanggaran hukum di antara ranah administrasi negara dan tindak pidana korupsi.
Masalah ini bermula dari keputusan Tom Lembong yang memberikan izin impor gula kristal putih kepada delapan perusahaan swasta, bertentangan dengan aturan yang menyatakan bahwa impor tersebut hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tindakan ini diduga melanggar ketentuan hukum administrasi dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp400 miliar.
Dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan pejabat publik harus mematuhi asas legalitas. Asas ini memastikan bahwa semua tindakan pejabat negara memiliki dasar kewenangan hukum yang jelas.
Pada kasus ini, pemberian izin impor kepada perusahaan swasta melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menetapkan bahwa impor gula kristal putih hanya boleh dilakukan oleh BUMN untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok nasional.
Pelanggaran asas legalitas dalam hukum administrasi dapat berujung pada sanksi administratif seperti pencabutan izin, pemberhentian dari jabatan, atau kewajiban mengganti kerugian negara. Namun, jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, maka persoalan ini masuk ke ranah tindak pidana korupsi.
Dalam konteks hukum pidana, fokus utama adalah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang menyebabkan kerugian negara akibat pelanggaran hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Dalam kasus ini, gula yang diimpor oleh perusahaan swasta dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp13.000 per kilogram. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan konsumen.
Baca Juga: Dampak Pergaulan Sebaya terhadap Keputusan Hidup Remaja
Lebih jauh lagi, pengelolaan gula oleh perusahaan swasta tanpa izin resmi menciptakan sistem distribusi yang tidak transparan dan melanggar ketentuan hukum.
Salah satu persoalan mendasar dalam kasus ini adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kebijakan strategis di sektor perdagangan. Kebijakan impor bahan pokok seperti gula, yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan masyarakat, seharusnya berada di bawah pengawasan ketat.
Sayangnya, dalam kasus ini, kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas harga justru digunakan untuk mendistorsi pasar melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Upaya penegakan hukum terhadap Tom Lembong menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kejaksaan Agung, misalnya, telah memeriksa lebih dari 90 saksi serta mengumpulkan bukti berupa dokumen dan keterangan ahli untuk memperkuat kasus ini. Namun, langkah ini tidak terlepas dari kritik, termasuk tuduhan politisasi yang muncul dari berbagai pihak.
Baca Juga: Maraknya Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan di Indonesia
Penyelesaian kasus ini melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek hukum hingga pertimbangan sosial dan politis. Publikasi luas terkait kasus ini menjadi pengingat bahwa proses hukum harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Selain itu, kasus ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum administrasi dan pencegahan korupsi dalam setiap kebijakan publik.
Melalui sinergi antara hukum administrasi dan hukum pidana, kasus ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya mekanisme pencegahan pelanggaran oleh pejabat publik. Tanpa langkah pencegahan yang memadai, pelanggaran serupa berpotensi terus terjadi, khususnya di sektor strategis seperti perdagangan bahan pokok.
