Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun di balik kesuburan tanahnya, potret kemiskinan masih menjadi bayangan yang menghantui kehidupan para petani.
Meski berperan sebagai tulang punggung dalam penyediaan pangan nasional, jutaan petani di negeri ini masih berjuang melawan ketimpangan ekonomi yang membelenggu mereka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tercatat sekitar 24,06 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Mayoritas dari mereka tinggal di desa dan menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Berbagai studi sosial-ekonomi mengungkapkan bahwa penghasilan petani belum mampu mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Daya beli mereka terbatas, upah buruh tani cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan, diperburuk dengan lingkaran kemiskinan yang menyelimuti keluarga-keluarga tani.
Sebagai penulis sekaligus pengamat sosial-ekonomi pertanian, saya melihat bahwa persoalan utama yang dihadapi petani tidak hanya sebatas pada produktivitas semata, tetapi juga menyangkut sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian yang berbelit dan tidak adil.
Jalur distribusi yang panjang serta ketidakstabilan harga pasar menjadi faktor utama yang mempersempit margin keuntungan petani. Di tengah kompleksitas tersebut, pembangunan ekosistem pasar langsung dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk memperbaiki kondisi ini.
Dengan membangun ekosistem pasar secara langsung, petani dapat menjual hasil panennya secara langsung kepada konsumen atau melalui koperasi dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang terlibat dalam sektor pertanian.
Sistem ini tidak hanya mempersingkat rantai pasok, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk pertanian. Petani pun memperoleh penghasilan yang lebih layak serta dapat memutus ketergantungan terhadap tengkulak atau perantara yang selama ini mendominasi.
Selain itu, diversifikasi usaha tani merupakan langkah penting dalam mendorong keberlanjutan pendapatan petani. Tidak terpaku pada satu jenis komoditas, petani perlu didorong untuk menanam berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan dan pasar.
Diversifikasi tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim maupun gejolak harga pasar.
Dalam kerangka besar, pembangunan ekosistem pasar dan diversifikasi usaha tani perlu ditopang oleh kebijakan pertanian yang progresif dan menyeluruh. Kebijakan pertanian seharusnya tidak semata-mata berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek distribusi, pemasaran, serta kesejahteraan pelaku utamanya, yaitu petani.
Kebijakan yang ideal mencakup pemberian subsidi tepat sasaran, insentif bagi petani produktif, pembangunan infrastruktur pertanian, serta perlindungan terhadap lahan produktif dari alih fungsi yang merugikan.
Lebih dari itu, kebijakan pertanian juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Upaya meminimalkan kesenjangan pendapatan antara petani dan pelaku sektor lain harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan wilayah pedesaan secara merata dan inklusif.
Di sisi lingkungan, kebijakan harus mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga kelestarian tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Ini penting untuk menjamin bahwa kegiatan pertanian dapat terus berlangsung dari generasi ke generasi.
Proses yang dilalui produk pertanian sebelum sampai ke konsumen sangat panjang. Mulai dari petani ke perantara, lalu ke pengumpul, distributor, pedagang grosir, hingga akhirnya tiba di tangan konsumen.
Setiap tahap tersebut menambahkan biaya yang menyebabkan harga jual di tingkat konsumen jauh lebih tinggi dibanding harga yang diterima petani. Ironisnya, petani justru menerima pendapatan paling rendah dalam keseluruhan rantai ini.
Panjang dan rumitnya rantai distribusi tersebut tidak hanya menciptakan ketimpangan harga, tetapi juga mematikan semangat petani untuk meningkatkan investasinya dalam proses produksi. Mereka enggan melakukan inovasi atau pembaharuan karena ketidakpastian hasil. Padahal, produktivitas dan efisiensi adalah kunci utama dalam memperbaiki kualitas hidup petani.
Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus mendorong terbentuknya sistem pemasaran yang lebih terbuka dan adil. Salah satunya adalah dengan meningkatkan akses petani ke pasar digital, memfasilitasi logistik dan transportasi hasil pertanian, serta membangun sistem penyimpanan yang memadai agar hasil panen dapat disimpan dengan baik sebelum dijual. Inilah cara untuk memutus ketergantungan pada perantara serta mengurangi kerugian akibat fluktuasi harga.
Namun, kenyataannya, pelaksanaan berbagai kebijakan untuk memperpendek rantai distribusi seringkali menghadapi berbagai kendala. Alur birokrasi yang berbelit, minimnya infrastruktur pendukung, hingga data penerima bantuan yang tidak akurat menjadi tantangan yang belum terselesaikan.
Bahkan, tidak jarang regulasi yang seharusnya membantu justru memperpanjang mata rantai distribusi dan meningkatkan biaya logistik. Akibatnya, harga jual hasil pertanian di tingkat petani tetap rendah.
Untuk itu, solusi jangka panjang yang dapat diterapkan antara lain adalah pembangunan sistem informasi yang komprehensif dan transparan. Teknologi digital seperti platform e-commerce pertanian dapat menghubungkan petani dengan pembeli secara langsung. Informasi tentang harga pasar, cuaca, teknik budidaya, dan akses pembiayaan dapat dengan mudah diakses oleh petani, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan mandiri.
Selain itu, pelatihan dan pendidikan kepada petani sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam hal teknik budidaya, manajemen usaha tani, serta pemasaran. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan investasi di sektor pertanian, baik melalui subsidi benih, pupuk, alat pertanian modern, maupun akses kredit usaha tani yang mudah dan bunga rendah. Ini akan sangat membantu dalam menciptakan produktivitas pertanian yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Terakhir, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama membangun sistem pertanian yang tangguh, efisien, dan berkeadilan. Dengan begitu, kesejahteraan petani bukan hanya sekadar wacana, tetapi dapat benar-benar diwujudkan sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional yang berdaulat dan berkelanjutan.
