Reformasi pendidikan di Indonesia kerap dipromosikan sebagai proyek besar untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh anak bangsa. Perguruan tinggi diposisikan sebagai ruang meritokrasi, tempat perbedaan latar belakang seharusnya bertemu dalam semangat keilmuan.
Namun, di balik jargon inklusivitas itu, praktik diskriminasi terhadap mahasiswa asal Papua masih berlangsung secara senyap di banyak kampus. Salah satu wujud paling kasatmata muncul dalam proses pembentukan kelompok kerja akademik, ruang yang seharusnya menjadi arena kolaborasi dan pertukaran gagasan.
Mahasiswa Papua tidak jarang mengalami penolakan dengan alasan yang terdengar normatif, seperti kelompok sudah penuh atau anggota telah ditentukan sebelumnya. Alasan-alasan ini sering kali bersifat ambigu dan sulit diverifikasi, tetapi polanya berulang dan sistematis.
Akibatnya, mahasiswa Papua terpaksa mengerjakan tugas secara individual, kehilangan kesempatan belajar kolektif yang merupakan inti dari pendidikan tinggi modern. Situasi ini bukan sekadar persoalan relasi sosial antarmahasiswa, melainkan pelanggaran etika akademik yang mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan.
Dari perspektif etika utilitarian sebagaimana dirumuskan John Stuart Mill, diskriminasi semacam ini jelas kontraproduktif. Etika utilitarian menilai tindakan berdasarkan sejauh mana ia menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Penolakan terhadap mahasiswa Papua tidak hanya merugikan individu yang disisihkan, tetapi juga merugikan kelompok secara keseluruhan.
Kerja kelompok yang ideal justru bertumpu pada keberagaman perspektif. Pengalaman hidup mahasiswa Papua, yang sering kali terbentuk oleh kondisi geografis, sosial, dan budaya yang berbeda, berpotensi memperkaya diskusi akademik.
Ketika perspektif tersebut dikecualikan, kelompok kehilangan sumber pengetahuan yang bernilai. Pendidikan pun tereduksi menjadi proses homogen yang miskin inovasi, sehingga manfaat kolektif yang seharusnya dihasilkan justru menyusut.
Lebih jauh, etika deontologis Immanuel Kant memberikan kritik yang lebih fundamental. Kant menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat bagi kenyamanan atau kepentingan pihak lain.
Menolak mahasiswa Papua karena prasangka rasial atau asumsi tentang kapasitas akademik berarti mereduksi manusia menjadi label identitas semata. Tindakan ini merupakan bentuk dehumanisasi yang bertentangan dengan kewajiban moral universal. Di lingkungan kampus, yang seharusnya menjadi benteng rasionalitas dan etika, praktik semacam ini memperpanjang stereotip kolonial yang belum sepenuhnya ditinggalkan.
Dalih kebebasan memilih kelompok tidak dapat dijadikan pembenaran etis, karena kebebasan itu dijalankan dengan mengorbankan martabat orang lain. Jika prinsip penolakan berbasis asal-usul dijadikan kaidah umum, maka ruang akademik akan terfragmentasi menjadi komunitas eksklusif yang saling menutup diri. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, praktik tersebut merupakan pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pendekatan etika perawatan atau care ethics, sebagaimana dikembangkan Carol Gilligan, membantu membaca dimensi relasional dari persoalan ini. Etika perawatan menekankan empati, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap mereka yang berada dalam posisi rentan.
Mahasiswa Papua kerap datang ke kampus dengan beban adaptasi yang tidak ringan, mulai dari perbedaan budaya hingga kesenjangan fasilitas pendidikan sebelumnya. Penolakan dalam kelompok kerja memperparah rasa keterasingan dan dapat berdampak serius pada kesehatan mental, seperti stres berkepanjangan dan penurunan kepercayaan diri.
Berbagai laporan lembaga hak asasi manusia telah menunjukkan bahwa rasisme terhadap warga Papua sering hadir dalam bentuk-bentuk halus, bukan selalu kekerasan terbuka. Justru akumulasi tindakan kecil seperti penolakan sosial yang terus-menerus itulah yang perlahan menggerogoti martabat individu.
Masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pendidikan nasional. Mahasiswa Papua masih menghadapi hambatan yang bersifat institusional, mulai dari akses beasiswa hingga dukungan akademik dan psikososial.
Di banyak kampus, cerita tentang mahasiswa Papua yang terpinggirkan beredar sebagai bisik-bisik, tetapi jarang ditangani secara serius. Jika dibiarkan, diskriminasi ini berpotensi memperlebar jarak sosial dan memperlemah ikatan kebangsaan, terutama di tengah sensitivitas isu Papua dalam wacana politik nasional.
Karena itu, respons terhadap persoalan ini tidak dapat berhenti pada imbauan moral individual. Diperlukan langkah etis yang terstruktur dan berkelanjutan. Kampus perlu mengintegrasikan pendidikan etika dan keberagaman sebagai bagian substantif dari kurikulum, bukan sekadar pelengkap. Kebijakan anti-diskriminasi harus ditegakkan secara konsisten, termasuk dalam praktik kerja kelompok.
Dosen memiliki peran strategis untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung inklusif, misalnya melalui mekanisme pembagian kelompok yang adil dan transparan. Selain itu, program pendampingan antarmahasiswa dapat menjadi sarana membangun empati dan solidaritas lintas latar belakang.
Diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di kampus bukan persoalan pinggiran, melainkan ujian serius bagi komitmen pendidikan Indonesia terhadap nilai-nilai etis. Pendidikan tinggi tidak hanya bertugas mencetak lulusan yang kompeten, tetapi juga warga negara yang beradab. Selama praktik eksklusi masih ditoleransi, gagasan tentang kampus sebagai ruang inklusif akan tetap menjadi slogan kosong.
Menegakkan etika dalam relasi akademik berarti menolak prasangka, membuka ruang dialog, dan memastikan bahwa setiap mahasiswa diperlakukan setara sebagai subjek pendidikan. Dari sinilah pendidikan dapat benar-benar berfungsi sebagai jembatan persatuan, bukan arena reproduksi ketidakadilan.
