Narasi tentang “pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia” hampir selalu hadir dalam setiap pernyataan resmi pejabat negara. Frasa ini berulang dalam pidato presiden, konferensi pers kementerian, laporan Bank Indonesia, hingga pemberitaan ekonomi di media arus utama.
Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di kisaran lima persen dalam beberapa tahun terakhir, disertai inflasi yang relatif terkendali serta defisit fiskal yang dinilai aman. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia kerap dipuji sebagai negara berkembang yang cukup tangguh menghadapi tekanan global.
Namun persoalan mendasarnya bukan sekadar ketepatan angka-angka tersebut. Yang lebih penting adalah sejauh mana narasi stabilitas itu mencerminkan pengalaman hidup mayoritas warga. Data makro yang terlihat menjanjikan tidak serta-merta berbanding lurus dengan rasa aman ekonomi di tingkat rumah tangga. Di sinilah jarak antara statistik dan realitas sosial mulai terasa nyata.
Bagi banyak keluarga, istilah “stabil” terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Pendapatan bulanan kerap tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Harga kebutuhan pokok, ongkos transportasi, biaya pendidikan, dan perumahan terus meningkat, sementara gaji bergerak lambat.
Data BPS menunjukkan bahwa kenaikan upah nominal sering kali hanya sedikit melampaui inflasi, bahkan dalam sejumlah sektor tertinggal di bawahnya. Konsekuensinya, upah riil nyaris stagnan. Secara administratif, seseorang tercatat bekerja dan menerima gaji, tetapi secara ekonomi daya belinya tidak mengalami perbaikan berarti.
Dalam kondisi seperti itu, pernyataan tentang stabilitas ekonomi terasa asing. Ia hadir sebagai klaim statistik yang tidak beresonansi dengan pengalaman warga. Bagi masyarakat yang setiap bulan harus menghitung ulang pengeluaran, stabilitas bukan soal grafik PDB, melainkan kepastian bahwa pendapatan cukup untuk hidup layak.
Kesenjangan antara indikator makro dan realitas mikro semakin kentara ketika melihat struktur pasar kerja Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka memang menunjukkan tren menurun, tetapi kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan besar.
Mayoritas lapangan kerja berada di sektor informal, pekerjaan kontrak jangka pendek, dan aktivitas berupah rendah tanpa jaminan sosial memadai. Laporan Bank Dunia berulang kali menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya menciptakan pekerjaan, melainkan menciptakan pekerjaan yang layak.
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup kuat untuk menghasilkan lapangan kerja stabil dengan upah memadai dan perlindungan sosial. Akibatnya, jutaan orang berada dalam kondisi bekerja tetapi tetap rentan. Mereka tidak menganggur, namun juga tidak memiliki rasa aman ekonomi. Situasi ini memperlemah makna stabilitas yang kerap diklaim negara.
Di titik ini, persepsi publik mulai terbentuk. Pemerintah dinilai lebih sibuk merayakan pertumbuhan dan stabilitas ketimbang membenahi persoalan struktural seperti upah rendah, mahalnya biaya hidup, dan ketidakpastian kerja.
Ketika negara menyampaikan kabar baik tentang ekonomi yang terkendali, sebagian warga justru merasakan kehidupan yang makin tidak pasti. Stabilitas versi negara tidak diterjemahkan sebagai jaminan pendapatan atau perlindungan sosial dalam kehidupan nyata.
Istilah “stabil” pun bergeser makna. Ia tidak lagi dipahami semata sebagai konsep ekonomi, melainkan sebagai bahasa politik. Dalam praktik komunikasi publik, pemerintah memilih indikator dan istilah tertentu untuk membentuk persepsi bahwa situasi berada dalam kendali.
Framing semacam ini lazim digunakan untuk menjaga legitimasi kebijakan, meredam keresahan sosial, dan menumbuhkan kepercayaan investor. Pengakuan bahwa pertumbuhan belum inklusif sering dihindari karena membuka ruang kritik yang lebih luas terhadap arah kebijakan ekonomi.
Penolakan terhadap narasi resmi ini jarang muncul dalam bentuk ledakan protes besar. Ia justru hadir dalam keluhan yang berulang dan tersebar. Pedagang kecil mengeluhkan omzet yang tidak menentu.
Pekerja muda kesulitan merencanakan masa depan karena sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan dasar. Kelas menengah mulai tertekan oleh cicilan, biaya pendidikan, dan kenaikan harga layanan publik. Bahkan kelompok yang secara statistik tidak dikategorikan miskin mulai merasakan kerentanan ekonomi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kepastian yang diproduksi negara belum bertransformasi menjadi kepastian sosial. Stabilitas makro berjalan berdampingan dengan kegelisahan mikro. Di ruang digital, ketidakpuasan tersebut menemukan salurannya.
Media sosial dipenuhi pertanyaan bernada sinis tentang siapa sebenarnya yang menikmati stabilitas ekonomi. Pertanyaan ini mencerminkan jarak yang semakin lebar antara narasi negara dan pengalaman warga.
Berbagai program pemerintah yang diklaim sebagai solusi sering dipersepsikan tidak menyentuh akar persoalan. Bantuan sosial memang membantu dalam jangka pendek, tetapi tidak memperbaiki struktur pendapatan.
Program penciptaan lapangan kerja terdengar ambisius, namun banyak pekerjaan yang tercipta bersifat sementara dan berupah rendah. Kebijakan populis memberi kesan kehadiran negara, tetapi tidak secara signifikan memperkuat posisi tawar pekerja dalam sistem ekonomi. Negara terlihat aktif mengelola citra stabilitas, sementara kualitas hidup warga bergerak lambat.
Ketika narasi stabilitas terus diulang tanpa perbaikan konkret yang dirasakan, skeptisisme publik kian menguat. Pernyataan tentang ekonomi yang stabil dipandang sebagai retorika politik, bukan cerminan realitas.
Dari sudut pandang politik, kondisi ini berisiko. Legitimasi pemerintahan tidak hanya bertumpu pada data dan laporan resmi, tetapi juga pada kepercayaan publik bahwa pengalaman hidup mereka diakui dan diperjuangkan.
Ekonomi yang tumbuh tanpa jaminan sosial berpotensi melahirkan ketegangan berkepanjangan. Stabilitas makro dapat dipertahankan, tetapi stabilitas sosial justru melemah. Ketika warga merasa harus terus menyesuaikan diri dalam sistem yang tidak memberi perlindungan memadai, rasa percaya terhadap narasi resmi perlahan terkikis.
Perekonomian Indonesia memang menunjukkan konsistensi pertumbuhan berdasarkan data BPS, Bank Indonesia, dan lembaga internasional. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan yang dirasakan luas.
Selama pendapatan rumah tangga tetap rapuh, pekerjaan permanen sulit diperoleh, dan biaya hidup terus menekan, klaim tentang ekonomi yang stabil akan terus dipertanyakan. Dalam konteks ini, ekonomi bukan sekadar urusan angka, melainkan juga soal politik distribusi perlindungan, keadilan, dan rasa aman bagi warga negara.
