Perubahan lanskap media di Indonesia dalam satu dekade terakhir menegaskan satu hal penting: arus informasi tidak pernah sepenuhnya netral. Media massa kini tidak lagi berdiri semata sebagai penyampai fakta bagi publik, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari industri besar yang berkelindan erat dengan kepentingan ekonomi dan politik.
Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi politik media menjadi relevan karena membuka cara pandang kritis mengenai bagaimana kepemilikan, regulasi, dan struktur pasar membentuk isi serta arah informasi yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.
Salah satu persoalan mendasar dalam ekonomi politik media di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan. Sebagian besar media nasional, mulai dari televisi, surat kabar, portal berita daring, hingga perusahaan media digital, berada di tangan segelintir konglomerat. Konsentrasi ini berimplikasi langsung pada penyempitan keberagaman perspektif.
Ketika satu kelompok bisnis menguasai berbagai saluran informasi, kecenderungan penyelarasan isi pemberitaan dengan kepentingan pemilik menjadi sulit dihindari. Kepentingan tersebut dapat berupa perlindungan bisnis, pembentukan citra politik, atau pemeliharaan relasi dengan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, publik kerap mengonsumsi informasi yang telah melalui proses seleksi ketat berbasis kepentingan, tanpa selalu menyadarinya.
Tekanan ekonomi yang semakin berat turut memperumit persoalan. Penurunan pendapatan iklan konvensional, kompetisi dengan platform digital global, serta dominasi algoritma media sosial memaksa media arus utama beradaptasi dengan logika pasar.
Banyak ruang redaksi kini bergantung pada metrik keterbacaan, jumlah klik, dan isu yang sedang viral. Konsekuensinya, jurnalisme mendalam dan investigatif sering tersisih oleh konten instan yang sensasional. Orientasi media pun bergeser secara perlahan, dari pelayanan kepentingan publik menuju optimalisasi keuntungan ekonomi.
Dimensi politik menambah lapisan kompleksitas lain. Dalam iklim politik yang kompetitif, media kerap menjadi arena perebutan narasi dan alat pembentuk opini publik. Kedekatan antara elite politik dan pemilik media berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan kekuasaan.
Berita tidak hanya berfungsi sebagai laporan faktual, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi, serangan politik, atau pengalihan isu. Jika kondisi ini dibiarkan, ruang publik yang seharusnya menjadi wadah diskusi rasional berisiko tereduksi menjadi medium propaganda yang terselubung.
Meski demikian, publik tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Era digital membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses beragam sumber informasi, melakukan perbandingan, serta menguji kebenaran pemberitaan. Di sinilah literasi media memegang peran strategis.
Kemampuan membaca media secara kritis menjadi benteng awal agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang bias dan manipulatif. Pada saat yang sama, upaya mendorong transparansi kepemilikan media, memperkuat regulasi yang independen, serta mendukung jurnalisme berkualitas harus terus dikawal sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif.
Ekonomi politik media mengingatkan bahwa informasi selalu lahir dalam relasi kekuasaan dan kepentingan. Karena informasi memiliki daya besar dalam membentuk cara berpikir dan menentukan pilihan publik, memastikan media tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas bukan semata tugas negara atau industri media.
Peran jurnalis yang berintegritas dan publik yang kritis menjadi penentu utama agar media tetap menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi, bukan sekadar perpanjangan tangan kekuasaan dan modal.
