Kebijakan publik kerap memunculkan beragam pandangan, terutama ketika kebijakan tersebut menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan yang saat ini menjadi perbincangan hangat adalah aturan jam malam bagi pelajar yang diinisiasi oleh Kang Dedi Mulyadi di wilayah Jawa Barat. Aturan ini melarang siswa dari tingkat SD hingga SMA/SMK untuk berada di luar rumah pada pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.
Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja yang marak terjadi di malam hari. Fenomena seperti tawuran, nongkrong hingga larut malam tanpa tujuan jelas, hingga keterlibatan pelajar dalam aktivitas berisiko menjadi kekhawatiran yang nyata.
Pemerintah daerah merasa perlu mengambil langkah konkret untuk melindungi generasi muda dari lingkungan yang berpotensi negatif dan merusak masa depan mereka.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak dari pengaruh buruk di malam hari. Selain itu, kebijakan ini bertujuan menanamkan pola hidup tertib, membangun disiplin sejak dini, serta menekan kemungkinan pelanggaran hukum oleh pelajar.
Pemerintah daerah juga berharap peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dapat semakin ditingkatkan, seiring dengan tantangan zaman yang semakin kompleks.
Melalui Surat Edaran No. 51/PA.03/DISDIK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa pelajar tidak diperkenankan berada di luar rumah pada rentang waktu yang telah ditentukan. Namun, ada pengecualian untuk kegiatan sekolah, keagamaan, atau keperluan penting lainnya, dengan syarat anak didampingi oleh orang tua atau wali. Penegakan kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan persuasif dan edukatif, tanpa melibatkan kekerasan atau hukuman fisik.
Dari sisi manfaat, kebijakan ini dianggap dapat mengurangi risiko anak-anak terlibat dalam kegiatan berbahaya pada malam hari. Dengan lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah, diharapkan kualitas istirahat, waktu belajar, dan interaksi keluarga bisa meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini turut berkontribusi pada pembentukan karakter dan kepribadian yang lebih baik.
Sejumlah orang tua, khususnya yang tinggal di daerah rawan kenakalan remaja, menyambut baik kebijakan ini. Mereka merasa lebih leluasa membatasi pergaulan anak-anaknya karena kini memiliki landasan hukum yang mendukung. Rasa cemas juga sedikit berkurang karena lingkungan sekitar kini turut diawasi oleh aparat atau tokoh masyarakat secara lebih aktif.
Namun, tak sedikit pula yang mengkritik kebijakan ini karena dianggap terlalu mengekang. Tidak semua aktivitas malam bersifat negatif. Banyak pelajar yang mengikuti les tambahan, belajar kelompok, atau membantu orang tua bekerja di malam hari. Pemberlakuan jam malam tanpa fleksibilitas dikhawatirkan justru menghambat ruang ekspresi, kreativitas, dan kemandirian anak.
Kondisi geografis dan sosial di Jawa Barat juga beragam. Di beberapa wilayah pedesaan, anak-anak justru baru bisa belajar atau berkegiatan setelah sore hari, karena siangnya harus membantu orang tua bertani atau berdagang. Jika fasilitas belajar yang memadai tidak tersedia pada siang hari, maka jam malam bisa menjadi hambatan tersendiri bagi proses pendidikan mereka.
Tanggapan dari berbagai pihak pun beragam. Sebagian sekolah dan orang tua mendukung penuh kebijakan ini, namun pelajar, aktivis anak, serta komunitas kreatif menganggap pendekatan ini terlalu seragam dan kurang mempertimbangkan konteks lokal.
Mereka menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan pendekatan edukatif dan dialogis, dibanding pembatasan yang cenderung menyamaratakan seluruh wilayah dan karakter anak.
Dari sudut pandang hak anak, pembatasan ini juga perlu dikaji ulang. Anak-anak memiliki hak untuk berkembang melalui aktivitas sosial dan pembelajaran, termasuk di luar rumah. Jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi masing-masing anak, kebijakan ini bisa bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang inklusif dan adil.
Kebijakan ini mencerminkan pendekatan top-down dalam pengambilan keputusan. Agar berjalan efektif, partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari proses implementasinya. Tanpa keterlibatan lingkungan, penerapan kebijakan dapat menghadapi resistensi sosial dan mengurangi dampak positif yang diharapkan.
Secara pribadi, saya menilai bahwa kebijakan ini dilandasi niat baik untuk melindungi generasi muda. Namun, pendekatannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Anak-anak yang aktif dalam kegiatan positif seharusnya tidak dibatasi secara kaku. Pendampingan menjadi lebih penting dibanding pelarangan, agar tidak memunculkan kebosanan atau pelanggaran yang dilakukan secara diam-diam.
Pemerintah dapat melengkapi kebijakan ini dengan menyediakan ruang aman bagi anak-anak untuk beraktivitas di malam hari. Taman baca, pusat belajar, atau sarana olahraga yang terbuka hingga malam bisa menjadi solusi. Kegiatan tersebut dapat diawasi oleh guru atau relawan untuk memastikan keamanan dan arah kegiatan yang positif.
Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran sentral. Orang tua sebagai pengawas utama harus lebih aktif dalam mendampingi anak-anak mereka. RT dan RW bisa menggagas program bersama untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi kunci sukses dari kebijakan seperti ini.
Kebijakan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat patut diapresiasi dari sisi niat dan tujuannya. Namun, agar efektif dan tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif, pelaksanaannya perlu dibarengi dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Kebijakan publik yang baik bukan hanya melindungi, tapi juga memberi ruang bagi tumbuhnya potensi anak sebagai generasi tangguh di masa depan.
