Selama bertahun-tahun, Indonesia menjadikan angka pertumbuhan ekonomi sebagai simbol utama keberhasilan pembangunan. Kenaikan investasi, stabilitas inflasi, dan peningkatan ekspor kerap dipajang sebagai bukti kemajuan.
Namun, di balik statistik yang tampak menjanjikan itu, ada pertanyaan mendasar yang sering terabaikan: pertumbuhan tersebut dinikmati oleh siapa dan dengan konsekuensi apa bagi ruang hidup masyarakat.
Rangkaian banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra menjadi cermin paling nyata dari persoalan ini. Curah hujan memang berperan sebagai pemicu, tetapi kehancuran ekologislah yang memperbesar dampaknya.
Deforestasi di kawasan hulu, pembukaan lahan skala luas, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali telah merusak fungsi tanah sebagai penyerap air. Ketika daya dukung lingkungan runtuh, bencana tidak lagi bersifat insidental, melainkan berulang dan semakin destruktif. Di titik inilah konflik antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekologis tampil tanpa selubung.
Selama ini, pembangunan dijalankan dengan asumsi bahwa ekonomi harus terus tumbuh, sementara lingkungan dianggap sebagai variabel sekunder. Logika ini tercermin dalam kemudahan perizinan ekspansi perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur demi mengejar Produk Domestik Bruto.
Ironinya, ketika kerusakan lingkungan berujung bencana, beban terberat justru ditanggung masyarakat kecil. Petani kehilangan lahan, warga kehilangan tempat tinggal, anak-anak terputus dari sekolah, dan sektor ekonomi informal lumpuh tanpa perlindungan memadai.
Pertumbuhan yang diklaim sebagai kemajuan sering kali justru memperdalam kerentanan sosial. Di banyak wilayah Sumatra dan Kalimantan, hilangnya kawasan resapan air menjadikan banjir dan longsor sebagai siklus tahunan.
Setiap bencana memutus rantai ekonomi lokal, menghambat distribusi logistik, memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, serta menggerus daya beli masyarakat. Dalam kondisi semacam ini, pertumbuhan makro tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan riil warga.
Karena itu, ketahanan ekologis perlu ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, bukan sebagai beban tambahan. Negara-negara yang kini menikmati stabilitas jangka panjang telah meninggalkan model eksploitasi dan beralih ke pendekatan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan alam dan ekonomi.
Jika Indonesia terus mengorbankan lingkungan demi mengejar angka pertumbuhan, yang dibangun sesungguhnya bukan masa depan, melainkan akumulasi risiko yang kelak harus dibayar mahal.
Konflik antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekologis sejatinya bukan pertentangan yang tak terjembatani. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila kebijakan pembangunan menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusat orientasi. Investasi tetap diperlukan, tetapi harus disaring melalui standar dampak sosial dan ekologis yang ketat, bukan sekadar kontribusi terhadap angka PDB.
Pengawasan terhadap izin usaha dan penegakan hukum lingkungan juga tidak boleh bersifat simbolik. Selama kerusakan ekologis diperlakukan sebagai efek samping yang dapat ditoleransi, bencana akan terus hadir sebagai koreksi keras atas arah pembangunan yang keliru.
Banjir di Sumatra bukan sekadar peristiwa alam, melainkan peringatan serius bahwa pertumbuhan yang menggerus ekosistem pada hakikatnya adalah utang. Utang itu akan selalu menagih kembali, dengan ongkos sosial dan ekologis yang jauh melampaui keuntungan jangka pendek.
