Abu Nasr Muhammad Al-Farabi (872–950 M), salah satu filsuf Muslim paling berpengaruh, dikenal sebagai “Guru Kedua” setelah Aristoteles. Pemikirannya dalam filsafat politik, khususnya konsep negara ideal, menjadi salah satu warisan intelektualnya yang penting.
Gagasannya, yang dikenal dengan istilah Al-Madinah Al-Fadhilah (Negara Utama), menyoroti pentingnya kesejahteraan, kebajikan, dan keadilan sebagai fondasi sebuah negara. Dalam banyak hal, pandangan Al-Farabi selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi Islam.
Dalam pemikiran Al-Farabi, tujuan akhir sebuah negara adalah mencapai kebahagiaan universal (al-sa’adah al-’ammah). Kebahagiaan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek moral, intelektual, dan spiritual. Ia berpendapat bahwa sebuah negara yang ideal harus mampu menciptakan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.
Demokrasi, menurut Al-Farabi, bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal keadilan dan kebijakan negara. Sebuah demokrasi yang ideal memerlukan partisipasi masyarakat, tetapi tetap berlandaskan pada prinsip moral dan etika.
Hal ini mencakup pemerataan akses terhadap teknologi, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta upaya pemerintah untuk memastikan tidak adanya kesenjangan ekonomi yang mencolok.
Konsep Negara Ideal Al-Farabi
Al-Farabi mendefinisikan Al-Madinah Al-Fadhilah sebagai negara yang dibangun atas dasar kebajikan dan keadilan. Dalam konsep ini, negara yang ideal harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana, yang ia sebut sebagai Filosof-Raja.
Pemimpin semacam ini harus memiliki keahlian dalam memahami hukum moral dan etika, serta mampu memimpin masyarakat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Menurut Al-Farabi, pemimpin ideal tidak hanya berfokus pada kesejahteraan material rakyatnya, tetapi juga pada kebahagiaan kolektif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks demokrasi Islam, pemimpin seperti ini diharapkan memiliki karakter adil, berpengetahuan luas, dan mampu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Baca Juga: Dialog dengan Tuhan di Tengah Kesunyian: Kisah Hayy bin Yaqzan
Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam konsep negara ideal menurut Al-Farabi. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa keterlibatan aktif rakyat dalam mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah. Namun, partisipasi ini harus diatur oleh prinsip-prinsip moral dan etika agar tetap berjalan harmonis.
Kritik Al-Farabi terhadap Demokrasi
Meskipun Al-Farabi menghargai beberapa aspek demokrasi, ia juga memberikan kritik terhadap sistem ini. Salah satu kritik utamanya adalah potensi demokrasi untuk menjadi anarki jika kebebasan tidak dibatasi oleh nilai-nilai moral. Ia juga menyoroti kecenderungan demokrasi untuk memilih pemimpin berdasarkan popularitas daripada kualitas moral atau intelektual.
Menurut Al-Farabi, demokrasi yang hanya mengikuti kehendak mayoritas sering kali tidak selaras dengan kebenaran atau nilai-nilai etis. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keadilan dan hikmah (kebijaksanaan) dalam setiap pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Demokrasi Islam dalam Perspektif Al-Farabi
Berdasarkan pandangan Al-Farabi, demokrasi Islam dapat dirumuskan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam politik, tetapi tetap dalam kerangka moral dan hukum Islam.
Pemimpin dalam demokrasi Islam haruslah individu yang adil, bijaksana, dan berpengetahuan luas tentang agama dan etika. Sistem ini juga harus berorientasi pada kemaslahatan bersama (maslahah ammah) dengan memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pendidikan dan pembinaan moral menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat politik yang sehat. Al-Farabi percaya bahwa masyarakat yang terdidik secara moral dan intelektual akan mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam sistem demokrasi.
Baca Juga: Pandangan Hadis tentang Skizofrenia: Perspektif Agama dan Kesehatan
Gagasan Al-Farabi tentang demokrasi ideal menekankan pentingnya kesetaraan, hak, dan kewajiban yang berlaku untuk semua, tanpa memandang status sosial atau politik. Pemimpin yang ideal, menurutnya, adalah sosok yang mengutamakan kemaslahatan bersama, memiliki nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, serta mampu membimbing masyarakat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Meskipun demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat, Al-Farabi mengingatkan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral dan etika untuk mencegah penyimpangan seperti anarki. Dalam pandangannya, demokrasi yang ideal adalah sistem yang mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan kebajikan, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan kolektif dan kebahagiaan universal.
