Nama Suku Baduy akhir-akhir ini kembali mencuat dan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Komunitas adat yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ini menyedot perhatian warganet karena keunikan tradisi serta gaya hidup mereka yang konsisten menjaga warisan budaya leluhur. Secara garis besar, Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam.
Kini, wilayah tempat tinggal Baduy Luar bahkan telah dijadikan objek wisata budaya. Banyak wisatawan tertarik datang untuk membeli cinderamata khas, hasil kerajinan tangan warga setempat, serta untuk sekadar menyaksikan kehidupan masyarakat adat yang masih sangat kental nilai tradisionalnya. Beberapa warga Baduy Luar bahkan sudah mulai aktif di media sosial, memperkenalkan budaya mereka ke khalayak yang lebih luas.
Namun di balik sorotan positif ini, ada satu tradisi yang menimbulkan perdebatan publik, yakni larangan mengikuti pendidikan formal bagi anak-anak Baduy, terutama di kalangan Baduy Dalam. Aturan adat ini memunculkan pertanyaan besar: apakah larangan ini merupakan bentuk pelestarian budaya, atau justru bentuk pembatasan terhadap masa depan generasi muda mereka?
Bagi masyarakat Baduy, terutama Baduy Dalam, kekhawatiran utama dari mengikuti pendidikan formal adalah potensi “keblinger” atau kehilangan arah hidup. Mereka meyakini bahwa paparan terhadap sistem pendidikan modern dapat menjauhkan generasi muda dari nilai-nilai luhur adat, bahkan berpotensi melahirkan perilaku yang bertentangan dengan norma komunitas.
Meskipun demikian, bukan berarti anak-anak Baduy sama sekali tidak memperoleh pendidikan. Mereka tetap belajar melalui pendekatan nonformal yang diwariskan secara turun-temurun. Pendidikan tersebut berlangsung dalam tiga bentuk utama.
Pertama, pendidikan keluarga. Orang tua Baduy menjadi pendidik utama yang mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak mereka.
Kedua, pendidikan berbasis komunitas dan adat. Proses belajar terjadi secara alami melalui berbagai upacara adat dan kegiatan komunitas, di mana nilai-nilai budaya serta sejarah leluhur diajarkan secara langsung kepada generasi muda.
Ketiga, pelatihan keterampilan hidup. Anak-anak Baduy dibekali dengan pengetahuan praktis tentang pertanian tradisional dan kerajinan tangan. Keterampilan ini bukan hanya penting bagi kelangsungan hidup komunitas, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya mereka.
Namun, larangan sekolah ini menjadi tantangan besar jika dikaji dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidupnya. Sementara itu, Pasal 31 UUD 1945 mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar selama minimal sembilan tahun.
Dengan demikian, terjadi benturan antara hak konstitusional warga negara dan hak kolektif masyarakat adat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Di sinilah hukum adat dan hukum positif berhadapan dalam ranah praksis.
Dalam teori hukum adat, situasi ini dapat ditinjau dari beberapa pendekatan. Pertama, hukum adat sebagai sistem nilai. Dalam hal ini, larangan sekolah mencerminkan sistem nilai yang mendasari kehidupan masyarakat Baduy, di mana tradisi dianggap lebih penting daripada pendidikan formal. Kepatuhan terhadap adat menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas kolektif.
Kedua, hukum adat sebagai respons terhadap lingkungan sosial. Masyarakat Baduy melihat pendidikan formal sebagai bagian dari arus modernisasi yang berpotensi menggerus nilai-nilai budaya. Dengan demikian, penolakan terhadap sekolah bisa dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap asing dan berbahaya bagi tatanan sosial mereka.
Ketiga, hukum adat sebagai proses dinamis. Meski ada larangan sekolah formal, semangat belajar tetap hidup dalam komunitas. Mereka membangun sistem pendidikan alternatif yang sesuai dengan norma adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat mampu beradaptasi sepanjang tidak mengorbankan esensi tradisi.
Namun, dampak larangan ini tetap patut menjadi perhatian. Dari sisi pendidikan, anak-anak Baduy berpotensi mengalami keterbatasan pengetahuan dasar. Pendidikan nonformal yang mereka terima, meskipun kaya akan nilai budaya, belum tentu cukup untuk menghadapi tantangan global.
Secara ekonomi, terbatasnya akses pendidikan juga berpengaruh pada keterampilan kerja generasi muda Baduy. Tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, peluang mereka untuk mengakses pekerjaan di luar komunitas menjadi minim. Akibatnya, mereka mungkin akan terus bergantung pada pertanian tradisional, yang rentan terhadap perubahan iklim dan pasar.
Dari aspek sosial, keterbatasan informasi dapat menimbulkan isolasi. Generasi muda Baduy berisiko mengalami kesenjangan pemahaman terhadap dunia luar, yang bisa memperkuat stereotip dan menciptakan jurang sosial yang semakin dalam antara komunitas adat dan masyarakat umum.
Lantas, bagaimana jalan tengahnya? Negara tidak bisa serta merta memaksakan pendidikan formal kepada komunitas adat tanpa dialog yang setara dan sensitif budaya. Sebaliknya, masyarakat adat juga perlu terbuka terhadap kemungkinan kolaborasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang menghormati tradisi namun tetap menjamin hak dasar anak untuk belajar.
Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama merancang kurikulum pendidikan kontekstual yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, dengan tetap menyediakan keterampilan dasar yang relevan. Program seperti sekolah adat, pendidikan berbasis budaya, atau pendidikan berbasis komunitas bisa menjadi alternatif yang saling menguatkan.
Pada akhirnya, larangan pendidikan formal di Suku Baduy bukan sekadar isu pendidikan, tetapi menyangkut jati diri, eksistensi, dan masa depan sebuah komunitas adat. Perlu keberanian untuk melihatnya bukan sebagai pertentangan antara tradisi dan kemajuan, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan jembatan antara dua dunia—tradisional dan modern—yang bisa saling menguatkan demi masa depan yang lebih inklusif.
