Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak bangsa kini justru menuai sorotan. Alih-alih menyehatkan, beberapa kasus terbaru justru memperlihatkan sisi kelam dari pelaksanaannya.
Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah peristiwa keracunan massal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam program tersebut, menu yang disajikan berupa ikan hiu goreng. Akibatnya, puluhan siswa mengalami keracunan dan harus mendapat perawatan medis.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin program yang dimaksudkan untuk meningkatkan gizi justru berujung pada tragedi kesehatan? Ikan hiu bukan bahan pangan yang lazim dikonsumsi oleh anak-anak, apalagi untuk program yang ditujukan bagi kalangan pelajar.
Kekhawatiran pun muncul bahwa ikan tersebut mungkin mengandung zat berbahaya atau tidak melalui proses pengolahan yang memenuhi standar keamanan pangan.
Masalahnya bukan sekadar pada jenis makanan yang disajikan, tetapi juga pada lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Negara sejatinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga mendapatkan makanan yang layak dan aman dikonsumsi.
Namun, dalam praktiknya, program MBG tampak lebih menekankan pada aspek distribusi ketimbang mutu. Pemerintah seolah puas dengan angka pembagian yang tinggi tanpa memastikan kualitas di baliknya.
Pelaksanaan program sosial semacam ini mestinya tidak berhenti pada niat baik. Pengawasan ketat harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap tahap: mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga penyajian.
Pemerintah daerah perlu melibatkan tenaga ahli gizi, petugas kesehatan, serta lembaga pengawas pangan untuk memastikan standar keamanan terpenuhi. Kualitas makanan bergizi bukan hanya diukur dari kandungan nutrisinya, tetapi juga dari cara penanganan dan kebersihan yang menjamin keamanan konsumen.
Penyedia jasa katering yang ditunjuk pun harus mendapatkan pelatihan khusus tentang sanitasi dan penyimpanan bahan makanan. Kecerobohan sekecil apa pun bisa berdampak fatal, terlebih jika menyangkut anak-anak sekolah yang menjadi kelompok paling rentan terhadap kontaminasi makanan.
Program makanan bergizi gratis sejatinya adalah langkah baik untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda. Namun, jika pelaksanaannya serampangan, niat baik itu berubah menjadi ancaman kesehatan publik. Memberi makan anak-anak bukan hanya soal memenuhi perut, melainkan juga menjaga hak mereka atas kesehatan dan keselamatan.
Pemerintah perlu belajar dari kasus ini. Transparansi, evaluasi, dan tanggung jawab harus menjadi fondasi utama dalam setiap program sosial. Jangan sampai program yang lahir dari semangat kepedulian justru menimbulkan ketakutan baru di tengah masyarakat. Karena pada akhirnya, hak rakyat bukan sekadar untuk kenyang, tetapi juga untuk hidup sehat dan selamat.
