Krisis pangan yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menjadi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah ini, yang terdiri dari banyak pulau kecil dengan kondisi geografis yang sulit, kerap menghadapi bencana alam seperti kekeringan panjang, banjir, dan serangan hama.
Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap produksi pangan lokal. Salah satu contohnya adalah kekeringan parah yang terjadi pada 2019 hingga 2020, yang menyebabkan gagal panen pada komoditas penting seperti jagung, padi, dan kedelai.
Kekeringan yang berlangsung berbulan-bulan ini menghancurkan hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat NTT. Selain itu, kondisi tanah yang kurang subur serta minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern semakin memperburuk situasi.
Perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana alam juga memperberat kondisi ketahanan pangan di wilayah ini. Produksi pangan lokal yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat memaksa NTT bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.
Pada 2023, harga beras di NTT bahkan melonjak hingga Rp15.000 per kilogram, meskipun provinsi ini sebenarnya memiliki potensi besar dalam produksi beras.
Serangan hama juga menjadi tantangan utama ketahanan pangan di NTT. Di Pulau Sumba, misalnya, wabah belalang sering merusak tanaman jagung dan komoditas lain. Ditambah dengan tingginya angka kemiskinan, yang mencapai lebih dari 20% menurut data resmi, banyak petani tidak mampu membeli benih dan pupuk yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.
Untuk mengatasi krisis pangan ini, Pemerintah Provinsi NTT meluncurkan berbagai program, salah satunya adalah “Tanam Jagung, Panen Sapi”. Program ini bertujuan mendiversifikasi sumber pangan dengan mendorong petani menanam jagung, yang hasilnya bisa dijual untuk membeli sapi.
Dimulai pada 2020, program ini menawarkan bantuan berupa benih, pupuk, dan pelatihan kepada petani, dengan harapan meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Namun, pelaksanaan program ini tidak berjalan mulus. Banyak petani di daerah terpencil kesulitan mengakses bantuan. Cuaca dan kondisi alam yang tidak menentu juga menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. Selain itu, distribusi bantuan sering terlambat, menambah hambatan dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Stigma Stereotipikal Masyarakat Terhadap Wibu
Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat juga mengalami perubahan signifikan. Makanan instan yang murah dan mudah diakses semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini menggeser pangan lokal yang bergizi, seperti jagung, ubi, dan sayuran, dari pilihan utama masyarakat.
Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik. Penguatan sektor pertanian lokal melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim adalah langkah yang sangat penting.
Penggunaan benih unggul serta teknik pertanian modern perlu diperkenalkan kepada petani untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, pendidikan mengenai pentingnya keberagaman pangan dan konsumsi produk lokal harus terus ditingkatkan.
Pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur pertanian, memperluas pasar untuk memasarkan produk lokal, dan memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian yang lebih efisien. Masyarakat didorong kembali mengonsumsi pangan lokal, yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
Baca Juga: Urgensi Penanganan Pemanasan Global dan Kerusakan Lingkungan di Indonesia
Masalah utama lainnya adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak kebijakan yang dirancang untuk membantu masyarakat sering terlambat atau tidak tepat sasaran. Distribusi bantuan pangan, misalnya, kerap tidak merata, sehingga ada daerah yang tetap kesulitan mengakses kebutuhan dasar. Pemerintah pusat harus memperbaiki sistem koordinasi dan distribusi agar program yang sudah dirancang lebih efektif menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Krisis pangan di NTT adalah persoalan kompleks yang membutuhkan solusi menyeluruh. Upaya pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, harus lebih fokus pada keberlanjutan dan kemandirian pangan lokal. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih kuat, sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan.
