Kejahatan perang merupakan pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional sekaligus ancaman langsung terhadap harkat kemanusiaan. Dunia telah membangun beragam instrumen hukum untuk mencegah dan menindak kejahatan tersebut.
Statuta Roma 1998 yang melahirkan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) sering disebut sebagai tonggak penting tata hukum global. Namun pertanyaan pokok tetap menggantung. Sejauh mana sistem hukum pidana internasional benar-benar efektif menghadapi realitas kejahatan perang yang terus berulang di berbagai belahan dunia.
Isu efektivitas ini muncul bukan sekadar karena keterbatasan teknis hukum, melainkan juga karena politik kekuasaan internasional yang memengaruhi penerapannya. Banyak peristiwa yang menyentuh batas nurani, dari Suriah, Palestina, Myanmar, hingga Ukraina.
Tidak semuanya berujung pada penuntutan atau penghukuman yang setimpal. Publik global kerap melihat adanya jurang antara norma yang dirumuskan dengan keadilan yang dirasakan korban. Di titik inilah kredibilitas hukum pidana internasional diuji.
Ketimpangan penerapan dan politik kekuasaan
Masalah paling krusial adalah ketimpangan penerapan. Hukum pidana internasional idealnya berdiri di atas prinsip universalitas dan imparsialitas. Akan tetapi praktiknya sering memperlihatkan kesan selektivitas.
Perkara dari negara tertentu diproses dengan cepat, sementara kasus lain seolah berjalan di tempat. Banyak pengamat menilai bahwa konfigurasi politik global dan kepentingan negara besar masih memengaruhi prioritas penegakan hukum.
Fakta bahwa tidak semua negara menjadi pihak Statuta Roma memperdalam problem tersebut. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, yang memiliki pengaruh geopolitik dan kekuatan militer besar, belum berada di bawah yurisdiksi ICC. Tanpa keikutsertaan mereka, penegakan hukum pidana internasional menghadapi batasan struktural.
Pelaku kejahatan perang yang berada dalam lingkup perlindungan negara-negara besar relatif lebih sulit dijerat. Situasi ini membuka ruang impunitas, yang bertolak belakang dengan semangat keadilan universal yang hendak ditegakkan.
Di luar persoalan keanggotaan, pelaksanaan putusan juga bergantung pada kemauan politik negara. ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri sehingga bergantung pada kerja sama negara untuk penangkapan, ekstradisi, dan eksekusi putusan. Ketika kerja sama itu tidak diberikan, putusan pengadilan internasional berisiko kehilangan daya paksa. Hukum menjadi norma tanpa taring.
Yurisdiksi terbatas dan tantangan pembuktian
Efektivitas hukum pidana internasional juga dipengaruhi kendala yuridis dan teknis. Yurisdiksi ICC pada dasarnya terbatas pada empat jenis kejahatan paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta agresi.
Namun pembuktian untuk setiap kategori membutuhkan standar yang sangat tinggi. Peristiwa terjadi di wilayah konflik bersenjata yang rawan, bukti sering hancur, akses investigasi terhambat, dan saksi berada dalam ancaman.
Pengumpulan alat bukti yang sahih memerlukan kehadiran tim penyelidik profesional di wilayah konflik, sementara kondisi keamanan tidak selalu memungkinkan. Kejahatan perang juga kerap melibatkan struktur komando yang rumit.
Membuktikan pertanggungjawaban individual dari pejabat militer atau politik tingkat atas membutuhkan rangkaian pembuktian yang teliti mengenai perintah, pengendalian efektif, atau pembiaran sistematis. Semua ini menuntut kapasitas investigasi yang besar sekaligus waktu yang panjang.
Hambatan tersebut sering menimbulkan kesan lambannya proses peradilan internasional. Bagi korban, keadilan yang hadir terlalu lama terasa sama menyakitkannya dengan ketiadaan keadilan itu sendiri. Di sisi lain, proses yang tergesa dan tidak cermat berisiko melahirkan vonis yang lemah secara hukum. Keduanya menjadi dilema permanen bagi peradilan pidana internasional.
Pelajaran penting dari Rwanda
Genosida Rwanda pada 1994 sering dijadikan contoh betapa cepatnya konflik etnopolitik berubah menjadi tragedi kemanusiaan berskala besar. Dalam waktu sekitar seratus hari, ratusan ribu jiwa melayang.
Ketegangan historis antara kelompok Hutu dan Tutsi yang diperdalam sejak masa kolonial, diperburuk oleh politik identitas, propaganda kebencian, serta memuncaknya krisis politik setelah jatuhnya pesawat yang membawa presiden Rwanda. Kekerasan terorganisir lalu menyapu warga sipil, tidak hanya Tutsi, tetapi juga Hutu moderat.
Dalam tragedi tersebut terlihat wajah paling telanjang dari kejahatan perang dan genosida. Pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, penghilangan paksa, penyiksaan, serta penghancuran desa dan fasilitas umum berlangsung tanpa kendali.
Media, khususnya radio, menjadi saluran propaganda yang menghasut warga biasa untuk ikut melakukan kekerasan. Kasus Rwanda menunjukkan bahwa kejahatan perang tidak selalu dilakukan oleh militer profesional semata. Ketika kebencian diproduksi secara sistematis, masyarakat sipil pun dapat terseret menjadi pelaku.
Setelah tragedi berhenti, masyarakat internasional membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Sejumlah tokoh politik dan militer dijatuhi hukuman. Mekanisme tersebut membuka jalan akuntabilitas, sekaligus meninggalkan pertanyaan reflektif.
Mengapa respons internasional datang terlambat. Mengapa pencegahan dini gagal. Rwanda menjadi cermin bahwa penghukuman penting, namun pencegahan jauh lebih menentukan agar kejahatan perang tidak berulang.
Dimensi korban dan keadilan yang memulihkan
Penegakan hukum pidana internasional tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Dimensi korban menuntut perhatian besar. Kejahatan perang meninggalkan luka multidimensi, bukan hanya kehilangan nyawa dan harta benda, tetapi juga trauma psikologis lintas generasi, hancurnya jaringan sosial, dan runtuhnya rasa aman.
Karena itu, pendekatan keadilan transisional dan mekanisme pemulihan harus menjadi bagian integral dari hukum pidana internasional. Reparasi, kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan ketidakberulangan merupakan hak korban yang perlu dihadirkan negara dan komunitas internasional. Tanpa pemulihan korban, keadilan terasa timpang dan cenderung semata-mata retributif.
Peran negara dan kewajiban hukum internasional
Negara memegang posisi kunci. Hukum humaniter internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya memberi kewajiban bagi negara untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum kejahatan perang. Prinsip tanggung jawab negara mengandaikan adanya integrasi norma internasional ke dalam sistem hukum nasional.
Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menunjukkan komitmen untuk menindak pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan perang. Namun regulasi bukan satu-satunya ukuran. Diperlukan implementasi nyata melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, kemandirian peradilan, serta budaya akuntabilitas di lingkungan militer dan keamanan.
Pendidikan dan pelatihan hukum humaniter internasional bagi prajurit dan aparat penegak hukum menjadi langkah pencegahan krusial. Pemahaman mengenai prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil, prinsip proporsionalitas, serta larangan penggunaan senjata dan metode perang tertentu harus ditanamkan sejak awal. Pencegahan merupakan wujud paling konkret penghormatan terhadap kemanusiaan dalam situasi konflik.
Kejahatan perang dalam lanskap kontemporer
Kejahatan perang tidak hanya berupa pembunuhan massal atau penyiksaan dalam medan tempur konvensional. Perkembangan teknologi persenjataan, penggunaan drone bersenjata, perang siber yang berdampak pada fasilitas sipil, serta eksploitasi sumber daya secara ilegal menambah kompleksitas lanskap konflik kontemporer. Migran dan pengungsi kerap terseret dalam pusaran kejahatan internasional tanpa terlibat langsung dalam pertempuran, tetapi menjadi korban kebijakan diskriminatif atau kekerasan struktural.
Kekerasan berbasis gender dalam konflik juga semakin mendapat perhatian. Pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan penggunaan anak sebagai tentara bukan hanya pelanggaran berat hukum humaniter, melainkan juga merusak masa depan komunitas. Efektivitas hukum pidana internasional diukur bukan hanya dari jumlah putusan, tetapi sejauh mana ia mampu melindungi kelompok paling rentan dalam konflik.
Selektivitas keadilan dan tantangan legitimasi
Tudingan selektivitas kerap diarahkan kepada ICC maupun tribunal ad hoc. Ada pandangan bahwa negara berkembang atau kawasan tertentu lebih sering menjadi objek penuntutan dibanding kawasan lain. Persepsi ketidakadilan ini berpotensi menggerus legitimasi lembaga peradilan internasional. Upaya membangun keadilan global memerlukan kepercayaan global. Tanpa legitimasi, norma hukum kehilangan dukungan moral yang menjadi fondasinya.
Di sinilah pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam setiap tahap proses. Penentuan prioritas perkara harus didasarkan pada kriteria hukum yang jelas, bukan pertimbangan politis. Proses komunikasi publik yang baik juga dibutuhkan agar masyarakat memahami alasan penanganan suatu kasus dan keterbatasan objektif yang dihadapi.
Jalan pembenahan
Penguatan efektivitas hukum pidana internasional menuntut kombinasi reformasi kelembagaan, perluasan komitmen politik, serta partisipasi publik global. Perluasan ratifikasi Statuta Roma akan memperkecil ruang impunitas. Kerja sama antara ICC dan sistem peradilan nasional melalui prinsip komplementaritas perlu dimaksimalkan. Negara harus ditempatkan sebagai aktor utama penegakan hukum, sementara ICC menjadi penopang ketika mekanisme nasional gagal atau tidak mau bekerja.
Penguatan kapasitas investigasi internasional, perlindungan saksi dan korban, serta dukungan logistik bagi tim penyidik akan mempercepat proses pembuktian. Teknologi pengumpulan bukti digital dari citra satelit, rekaman video, atau data forensik modern dapat membantu menghadirkan bukti yang kredibel meski di tengah keterbatasan akses fisik ke wilayah konflik.
Reformasi juga menyangkut pembiayaan dan independensi lembaga. ICC membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar tidak tersandera ketergantungan politik negara donor. Kemandirian jaksa dan hakim internasional harus dijaga melalui prosedur seleksi yang ketat dan mekanisme etik yang tegas.
Merawat harapan keadilan global
Hukum pidana internasional bukan sekadar kumpulan pasal. Ia adalah pernyataan moral komunitas global bahwa kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan tidak boleh dibiarkan. Keberadaannya memberikan bahasa hukum bagi penderitaan korban dan membuka jalur pertanggungjawaban bagi pelaku. Meski menghadapi banyak keterbatasan, ketiadaan instrumen ini akan menghadirkan dunia yang lebih gelap, tanpa standar bersama untuk menilai dan menindak kejahatan paling brutal.
Efektivitasnya memang belum sempurna. Namun ruang pembenahan terbuka luas. Komitmen politik negara, keberanian lembaga peradilan internasional menjaga independensi, serta tekanan moral masyarakat sipil internasional akan menentukan ke mana arah perkembangan hukum pidana internasional ke depan. Harapan terhadap keadilan global hanya akan hidup bila norma tidak berhenti di atas kertas, melainkan hadir nyata bagi korban, mencegah kekejaman baru, serta membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan.
