Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman budaya, menyimpan banyak tradisi yang unik dan sarat makna. Salah satunya adalah tradisi Nasu Palek dari Suku Dani di Papua. Tradisi ini menarik perhatian karena keunikannya sekaligus kontroversinya, terutama di tengah arus modernisasi dan kesadaran akan hak asasi manusia.
Dalam tradisi ini, pemotongan daun telinga dilakukan sebagai tanda duka dan penghormatan mendalam atas wafatnya anggota keluarga. Namun, seiring waktu, praktik ini menjadi perdebatan antara pelestarian kearifan lokal dan perlindungan hak individu.
Nasu Palek bukan sekadar ritual berkabung, melainkan ekspresi kedukaan yang mendalam. Pemotongan daun telinga merupakan simbol kehilangan dan penghormatan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal dunia.
Luka yang ditimbulkan dari prosesi ini dipercaya mencerminkan rasa duka yang nyata, seolah menunjukkan bahwa kesedihan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga fisik.
Dalam masyarakat Dani, nilai kekeluargaan sangat dijunjung tinggi. Ungkapan lokal seperti “Wene opakima dapulik welaikarek mekehasik” menggambarkan pentingnya solidaritas dan ikatan sosial antar anggota keluarga.
Tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan suku Dani memiliki praktik serupa yang disebut Iki Palek, yakni memotong jari tangan mereka sebagai wujud kesedihan. Baru setelah itu mereka diperkenankan mengikuti prosesi Nasu Palek.
Pengorbanan fisik ini memperlihatkan betapa dalamnya nilai-nilai komunitas yang tertanam dalam kehidupan Suku Dani.
Hukum adat adalah sistem norma yang lahir dari kebiasaan dan prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Ciri khas hukum adat Indonesia terletak pada sifatnya yang komunal, konkret, dan fleksibel.
Artinya, hukum ini lebih mementingkan kepentingan bersama ketimbang individu, berlaku berdasarkan praktik nyata, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.
Dalam konteks Nasu Palek, tradisi ini merupakan manifestasi hukum adat Suku Dani. Ia tidak tertulis, tetapi sangat mengikat, dan dihormati sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Akan tetapi, sifat fleksibel dari hukum adat memungkinkan adanya evaluasi, revisi, bahkan penghapusan suatu tradisi jika dirasa tidak lagi relevan dengan zaman.
Di balik nilai budaya yang dijunjung, tradisi ini mendapat kritik keras dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM). Tindakan memotong daun telinga tanpa anestesi dinilai melanggar hak atas integritas tubuh.
Selain itu, tekanan sosial dalam komunitas adat sering kali memaksa individu untuk menjalani tradisi ini, meskipun secara pribadi mungkin mereka tidak menghendakinya.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar: sampai di mana hukum adat dapat dipertahankan ketika bertabrakan dengan prinsip-prinsip universal HAM?
Dalam kerangka teori Receptio a Contrario, hukum adat hanya dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum agama atau nilai moral universal, termasuk HAM. Oleh karena itu, Nasu Palek menjadi simbol dilema antara pelestarian budaya dan perlindungan hak individu.
Masuknya agama-agama besar, sistem pendidikan modern, dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan di tengah masyarakat Dani. Generasi muda kini mulai mempertanyakan relevansi tradisi seperti Nasu Palek dalam kehidupan mereka.
Banyak yang merasa tradisi ini tidak lagi mencerminkan nilai-nilai zaman modern yang lebih menekankan pada kebebasan individu dan perlindungan hak dasar manusia. Kampanye kesadaran HAM, baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, turut mempercepat pergeseran ini.
Namun di sisi lain, muncul pula kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal. Tradisi seperti Nasu Palek bukan hanya ritual, tetapi juga penanda sejarah, warisan nilai, dan rasa memiliki terhadap komunitas. Menghapusnya secara total tanpa pendekatan yang bijak dapat menimbulkan kehampaan budaya bagi generasi mendatang.
Dari kacamata antropologi hukum, Nasu Palek menggambarkan bagaimana sistem hukum lokal berkembang sesuai tuntutan sosial yang ada. Leopold Pospisil, seorang antropolog hukum, menyebut empat elemen penting dalam sistem hukum: otoritas, aturan, sanksi, dan legitimasi.
Dalam praktik Nasu Palek, keempat elemen dalam teori antropologi hukum Leopold Pospisil tampak jelas dijalankan oleh masyarakat Suku Dani. Otoritas berada pada tangan para pemimpin adat atau kepala suku, yang memegang peranan penting dalam memastikan bahwa tradisi ini dilaksanakan sesuai aturan dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Para pemimpin ini bukan hanya penegak tradisi, tetapi juga penjaga makna filosofis yang terkandung di dalamnya.
Aturan dalam praktik ini menetapkan bahwa setiap anggota keluarga yang sedang berkabung wajib memotong daun telinganya sebagai bentuk duka dan penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal. Ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi bagian dari kewajiban sosial yang telah diterima secara turun-temurun.
Jika seseorang menolak atau tidak melaksanakan tradisi ini, akan ada sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat adat, seperti pengucilan atau teguran adat. Sanksi ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan komunitas, serta untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap terjaga.
Adapun legitimasi dari tradisi ini sangat kuat karena Nasu Palek telah diterima secara luas oleh masyarakat Dani sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Tradisi ini tidak hanya dihormati, tetapi juga dianggap sebagai warisan leluhur yang membentuk jati diri komunitas.
Namun, semua elemen tersebut mulai mengalami tantangan akibat pengaruh eksternal seperti pendidikan modern, penyebaran agama-agama besar, dan masuknya nilai-nilai baru yang dibawa oleh arus globalisasi. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya diuji dari segi keberlanjutannya, tetapi juga dari kemampuannya untuk beradaptasi tanpa kehilangan esensi budaya yang dikandungnya.
Pendekatan multikulturalisme menawarkan jalan tengah yang ideal. Dengan mengakui bahwa setiap budaya memiliki nilai dan eksistensinya sendiri, multikulturalisme mendorong dialog antara prinsip lokal dan nilai universal.
Pemerintah dapat berperan aktif dengan tetap memberi ruang kepada masyarakat adat mempertahankan tradisinya, tetapi juga mengedukasi mereka tentang pentingnya hak individu. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah (NGO) dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pihak luar untuk menciptakan pemahaman bersama.
Pendekatan ini tidak hanya menjamin pelestarian budaya, tetapi juga memastikan bahwa hak asasi tidak dikorbankan atas nama adat.
Tradisi Nasu Palek adalah gambaran nyata dari konflik antara identitas budaya dan hak individu. Di satu sisi, ia merupakan warisan budaya yang kaya makna dan sejarah. Di sisi lain, ia mengandung praktik yang bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar HAM.
Menemukan keseimbangan antara keduanya bukanlah hal mudah. Tapi dengan dialog terbuka, pemahaman lintas budaya, dan pendekatan multikulturalisme, jalan tengah dapat diraih. Kita tidak perlu memilih antara melestarikan budaya atau menghormati hak manusia—keduanya bisa berjalan beriringan, selama ada niat baik untuk saling memahami.
