Kota-kota besar di Indonesia gemar memamerkan kemajuan. Poster transportasi publik dipenuhi citra masa depan yang bersih, tertib, dan inklusif. Aplikasi semakin canggih, rute kian terintegrasi, dan istilah smart city diulang tanpa henti. Namun, pengalaman di dalamnya justru memperlihatkan paradoks yang mengganggu: kota tampak modern secara teknologi, tetapi miskin empati terhadap manusia yang menggunakannya.
Di Jakarta, transportasi publik bukan sekadar sarana mobilitas. Ia menjelma ruang sosial yang keras dan tidak ramah. Pada jam sibuk, manusia dipadatkan tanpa kompromi. Tubuh saling berhimpitan, batas personal lenyap, dan rasa aman tereduksi menjadi kemewahan. Dalam kondisi seperti ini, satu hal tampak jelas: sistem dirancang untuk memindahkan sebanyak mungkin orang, bukan untuk melindungi martabat mereka.
Masalahnya tidak berhenti pada ketidaknyamanan. Situasi ini berbahaya.
Pelecehan seksual di transportasi umum telah lama menjadi persoalan struktural, namun respons yang muncul nyaris selalu normatif dan defensif. Poster imbauan dipasang, pengumuman diputar, dan publik kembali diingatkan agar “lebih waspada”. Kalimat itu terdengar bijak, tetapi menyimpan kekeliruan mendasar. Rasa aman seolah diposisikan sebagai tanggung jawab individu, bukan kewajiban sistem yang mengelola ruang publik.
Ironi semakin terasa ketika pemerintah gencar mendorong warga, terutama generasi muda, untuk beralih ke transportasi publik demi alasan lingkungan dan efisiensi. Namun pada saat yang sama, negara gagal memastikan bahwa ruang tersebut aman bagi tubuh dan kesehatan mental penggunanya. Ada kontradiksi tajam antara narasi masa depan yang berkelanjutan dan realitas harian yang penuh kecemasan.
Bagi Generasi Z, persoalan ini bersifat personal dan politis sekaligus. Mereka tumbuh dalam bahasa tentang persetujuan, batas personal, dan kesehatan mental. Ketika transportasi publik justru menjadi ruang di mana tubuh dapat dilanggar tanpa konsekuensi yang jelas, kemarahan yang muncul bukan reaksi berlebihan. Ia merupakan respons rasional terhadap sistem yang permisif dan tidak berpihak pada korban.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah normalisasi. Pelecehan kerap dianggap sebagai “risiko kota besar”. Ungkapan ini sering terdengar dewasa dan realistis, padahal sejatinya merupakan bentuk penyerahan diri. Ketika kekerasan diperlakukan sebagai keniscayaan, kesalahan tidak lagi berhenti pada pelaku, melainkan pada budaya dan sistem yang membiarkannya berulang.
Transportasi publik kerap dipuji sebagai solusi ramah lingkungan. Namun keberlanjutan tidak semata diukur dari penurunan emisi karbon atau peningkatan jumlah penumpang. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang melindungi warganya secara utuh. Apa arti transportasi massal jika setiap perjalanan diiringi kewaspadaan ekstrem, rasa takut, dan strategi bertahan hidup?
Memang ada kamera pengawas. Ada pula gerbong khusus dan kanal pengaduan. Tetapi tanpa respons cepat, penegakan yang tegas, serta keberpihakan yang jelas kepada korban, seluruh perangkat itu hanya bersifat kosmetik. Teknologi tanpa keberanian moral tidak lebih dari dekorasi mahal yang gagal menjawab akar persoalan.
Kondisi paling menyedihkan adalah ketika korban memilih diam. Bukan karena kurang berani, melainkan karena sistem tidak memberi keyakinan bahwa suara mereka akan didengar. Pelaku merasa aman dalam anonimitas keramaian, sementara korban merasa sendirian justru di tengah massa. Inilah paradoks kota besar: semakin padat, semakin sunyi bagi mereka yang terluka.
Generasi Z hidup di era ketika satu pengalaman dapat menyebar luas dalam hitungan menit. Bukan karena mereka gemar mencari keributan, melainkan karena mereka menolak dibungkam. Transportasi publik yang gagal melindungi penggunanya akan kehilangan legitimasi sosial. Kepercayaan publik jauh lebih sulit dibangun daripada sekadar menambah armada atau mempercantik stasiun.
Persoalan ini seharusnya mengusik rasa nyaman kita semua. Ini bukan soal citra kota atau pencapaian teknologi, melainkan soal nyawa, trauma, dan martabat manusia. Kota tidak bisa terus mengklaim kemajuan sambil membiarkan warganya merasa terancam di ruang publik yang seharusnya aman.
Transportasi publik idealnya menjadi simbol peradaban. Ruang di mana setiap orang dapat berdiri, duduk, dan bergerak tanpa rasa takut. Selama kondisi itu belum terwujud, kemajuan yang dibanggakan belumlah utuh. Kita hanya memindahkan masalah lama ke dalam kendaraan yang lebih baru.
Bagi generasi muda, pesannya tegas: mereka tidak menolak transportasi publik. Yang ditolak adalah sistem yang menganggap rasa aman sebagai bonus, bukan sebagai hak dasar. Jika kota ingin benar-benar dipercaya, ia harus berhenti sekadar terlihat modern dan mulai sungguh-sungguh melindungi manusianya. Tanpa empati, kemajuan hanya akan melahirkan mimpi buruk yang dibungkus rapi oleh jargon teknologi.
Meta Deskripsi (150 karakter)
