Keputusan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk memberikan legalitas terhadap praktik penambangan timah yang sebelumnya berstatus ilegal memunculkan perdebatan publik yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Alasan bahwa kebijakan ini bertujuan memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat memang dapat dipahami, tetapi justru di sinilah persoalan mendasar muncul: apakah langkah tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan implikasi ekologis, sosial, dan tata kelola jangka panjang?
Legalitas penambangan yang selama ini berjalan di luar kontrol formal berpotensi menjadi ruang baru bagi eksploitasi yang semakin tak terkendali. Bangka Belitung telah bertahun-tahun bergulat dengan degradasi lingkungan akibat aktivitas tambang mulai dari kerusakan bentang alam, sedimentasi dan pencemaran perairan, hingga terganggunya ekosistem pesisir.
Dengan legitimasi baru tersebut, risiko kerusakan dapat meningkat apabila pemerintah gagal memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Alih-alih memperbaiki kondisi ekologis yang terlanjur kritis, kebijakan ini justru bisa membuka jalan menuju krisis lingkungan yang lebih dalam.
Implikasi sosialnya tak kalah berat. Legalisasi yang diproyeksikan sebagai peluang ekonomi cepat kerap memicu gelombang baru tenaga kerja informal, termasuk anak-anak yang meninggalkan bangku sekolah demi penghasilan jangka pendek.
Fenomena ini bukan hanya mengancam kualitas sumber daya manusia masa depan, tetapi juga bertentangan dengan komitmen negara dalam menjamin keberlanjutan pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas mewajibkan anak mengikuti pendidikan dasar, sementara negara dan masyarakat berkewajiban memajukan pendidikan bagi seluruh warga.
Dari sudut pandang tata kelola lingkungan, absennya pengawasan ketat terhadap kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berpotensi memperbesar ketidakpastian. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap kegiatan yang memiliki dampak penting wajib memiliki AMDAL.
Namun, legalitas yang diberikan tanpa penegakan administratif yang kuat dapat menjadikan norma hukum sekadar formalitas. Risiko semakin membesar jika proses verifikasi dan penindakan berjalan lemah.
Pemerintah provinsi sejatinya memiliki ruang untuk merumuskan model pembangunan yang lebih berimbang. Ketergantungan ekonomi pada timah tidak semestinya mengaburkan potensi sektor lain. Pertanian mulai dari karet, lada, hingga sawit rakyat menawarkan jalur ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan relatif stabil dalam jangka panjang.
Penguatan sektor-sektor tersebut melalui perencanaan produksi, peningkatan teknologi, dan akses pasar dapat menjadi pilar ekonomi alternatif yang tidak merusak ekosistem dan tidak menarik anak-anak keluar dari sekolah.
Kebijakan pertambangan, apa pun bentuknya, menuntut ketegasan, transparansi, dan komitmen moral pemerintah. Pengawasan lapangan harus diperketat, teknologi penambangan ramah lingkungan wajib diadopsi, dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan perlu ditingkatkan.
Bangka Belitung memiliki kekayaan alam dan sosial yang besar, tetapi semua itu hanya berarti apabila dikelola dengan visi jangka panjang. Legalitas penambangan tidak boleh menjadi celah bagi praktik eksploitatif yang membebani generasi mendatang.
Tantangan terbesar kini terletak pada kemampuan pemerintah memastikan bahwa pengelolaan timah tidak mengorbankan lingkungan, masa depan pendidikan anak-anak, dan kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan sejati bukan sekadar mengukur pendapatan hari ini, melainkan keberlanjutan yang masih bisa dirasakan oleh warga di tahun-tahun mendatang. Bangka Belitung membutuhkan kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga bijaksana.
