Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan dua inisiatif penting pemerintah dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. KIP diberikan kepada peserta didik penerima PIP berdasarkan hasil pemadanan data Dapodik dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kemensos, sebagaimana dijelaskan dalam laman puslapdik.kemendikbud.go.id. Sementara itu, dana PIP diperuntukkan bagi siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Namun, realitas di lapangan sering kali jauh dari harapan. Dana bantuan yang seharusnya membantu siswa membeli perlengkapan sekolah kerap kali tidak sepenuhnya sampai kepada penerima. Dalam beberapa kasus, terdapat praktik sunat dana oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah tindakan ini dapat dianggap normal, atau justru mencerminkan kejanggalan dalam sistem?
Di salah satu sekolah di Bandung Timur, misalnya, sebagian kecil dana PIP dipotong untuk kepentingan administrasi sekolah. Kasus lain menunjukkan adanya sekolah yang mendaftarkan mantan siswa sebagai penerima bantuan. Dana yang seharusnya diterima oleh siswa tersebut kemudian ditahan oleh pihak sekolah, meskipun siswa tersebut sudah pindah ke sekolah lain.
Tidak berhenti di situ, beberapa sekolah bahkan menerapkan sistem di mana siswa yang menerima dana PIP harus menyisihkan 15% untuk oknum tertentu, baik dari pihak sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk siswa lain yang dianggap lebih membutuhkan. Praktik semacam ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan etika dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan.
Kejadian-kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan dana PIP. Jika dana yang diperuntukkan untuk siswa miskin saja dapat dipotong dengan berbagai alasan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa program ini benar-benar mendukung pendidikan? Bukankah seharusnya ada sistem yang lebih ketat untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran?
Baca Juga: Mengupas Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab, Dampak, dan Solusi
Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya pengawasan. Pengurus sekolah yang bertugas mendata penerima bantuan sering kali melakukan kesalahan, baik karena kelalaian maupun disengaja. Misalnya, siswa yang sudah pindah sekolah masih terdaftar sebagai penerima dana. Hal ini membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan celah demi keuntungan pribadi.
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, perlu adanya sanksi tegas bagi oknum yang terbukti melakukan manipulasi data atau sunat dana. Sanksi tersebut bisa berupa pencabutan izin operasional sekolah atau pemberhentian dari jabatan. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.
Kedua, sistem pengelolaan dana harus diperbaiki. Proses seleksi penerima manfaat perlu lebih selektif, memastikan hanya siswa yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan. Verifikasi data juga harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan bahwa siswa yang diajukan memang masih bersekolah di lembaga tersebut. Pemanfaatan teknologi seperti AI atau penambahan fitur pengecekan data di platform daring dapat menjadi solusi untuk meminimalkan kesalahan.
Ketiga, pengawasan terhadap pengelolaan dana perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat. Transparansi juga harus menjadi prioritas utama. Informasi mengenai dana bantuan, termasuk jumlah dan penggunaannya, harus diumumkan secara terbuka melalui media daring maupun luring.
Baca Juga: Pengaruh Penggunaan AI terhadap Pemahaman Kognitif Mahasiswa
Praktik sunat dana bantuan tidak hanya merugikan siswa penerima, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Ketidakadilan ini dapat memicu kecemburuan sosial di antara siswa, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan pemerintah, serta menciptakan konflik baru. Lebih jauh lagi, harapan akan generasi emas yang diidamkan pemerintah bisa terganggu oleh praktik-praktik seperti ini.
Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, jika dana bantuan yang menjadi hak siswa miskin disalahgunakan, tujuan mulia ini akan sulit tercapai. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bersatu padu untuk menghapuskan praktik-praktik yang tidak etis ini.
Normalisasi praktik sunat dana bantuan KIP dan PIP tidak boleh dibiarkan. Kebijakan ini dibuat untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaannya harus dihentikan demi masa depan generasi muda Indonesia yang lebih baik.
