Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan inisiatif pembangunan infrastruktur yang dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini dianggap sebagai salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan usaha, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hingga kini, pemerintah terus mengupayakan percepatan realisasi PSN agar selesai dalam waktu yang singkat, demi mendukung agenda pembangunan nasional.
Namun, percepatan pelaksanaan PSN ini menimbulkan kekhawatiran serius, khususnya dalam hal pengabaian aspek lingkungan yang berkelanjutan. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, menyatakan bahwa proyek ini kerap dilakukan tergesa-gesa tanpa evaluasi yang memadai, sehingga mengabaikan dampak negatif terhadap ekosistem. Ia juga menyoroti bahwa pelaksanaan PSN sering kali tidak memperhatikan hak masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh proyek tersebut.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pemerintah bertujuan mempercepat pembangunan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan pembangunan daerah. Akan tetapi, setiap proyek besar, seperti jalan tol, tambang, atau kawasan industri, sering membawa dampak buruk terhadap lingkungan.
Sebagai contoh, pembangunan jalan tol di Kalimantan telah menyebabkan deforestasi masif yang mengancam habitat satwa langka. Selain itu, kualitas udara di kawasan tersebut memburuk akibat penebangan hutan yang tidak terkendali. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 3,5 juta hektar hutan setiap tahunnya, dengan sebagian besar kerusakan ini terkait langsung dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proses percepatan pembangunan yang mempersingkat kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga memperburuk situasi. Kajian yang seharusnya dilakukan secara mendalam sering kali dipangkas, sehingga langkah-langkah mitigasi terhadap dampak ekologis menjadi kurang efektif.
Meskipun PSN membawa dampak positif terhadap perekonomian, perhatian terhadap aspek lingkungan sering kali minim. Contoh yang menonjol adalah pembangunan Kereta Cepat Whoosh di Kabupaten Purwakarta. Konstruksi proyek ini telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti kerusakan struktur tanah, pergeseran permukaan, hingga munculnya retakan di rumah-rumah warga sekitar.
Selain itu, tanah di sekitar area proyek mengalami penurunan tingkat kesuburan, yang berdampak langsung pada potensi ekonomi masyarakat lokal. Banyak petani kehilangan mata pencaharian karena lahan pertanian mereka tidak lagi produktif. Ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan dampak lingkungan ini menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek ekologis.
Baca Juga: Revolusi Digital dalam Sejarah: Bagaimana Teknologi Mengubah Cara Kita Mengingat Masa Lalu
Percepatan pembangunan proyek besar sering kali mengabaikan hak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam di wilayah mereka. Proses perizinan cepat cenderung tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan konflik agraria.
Salah satu kasus mencolok terjadi di Papua, di mana proyek tambang besar yang dikelola oleh perusahaan swasta tidak menghormati hak-hak masyarakat adat setempat. Tanah mereka diambil tanpa melalui proses konsultasi yang terbuka dan transparan, sehingga memicu ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan warga lokal. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tergesa-gesa sering kali mengorbankan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas.
Pemerintah perlu mengambil langkah serius untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh percepatan proyek pembangunan. Reformasi sistem perizinan menjadi hal yang mendesak, dengan penekanan pada keberlanjutan ekologis. Proses ini harus melibatkan penilaian mendalam terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Penerapan teknologi hijau menjadi salah satu solusi yang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Metode konstruksi berkelanjutan dan penggunaan energi terbarukan dapat menjadi pendekatan efektif untuk meminimalkan kerusakan ekosistem. Selain itu, setiap inisiatif pembangunan perlu diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap konsekuensi ekologisnya agar pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Baca Juga: Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem: Menyikapi Ancaman di Tanah Air
Pembangunan ekonomi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh mengorbankan keseimbangan lingkungan. Pendekatan yang holistik, dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis, harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah dan pelaku usaha perlu menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan. Transformasi regulasi menuju sistem yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan tanpa mengorbankan ekosistem alam yang menjadi warisan bagi generasi mendatang.
