Dalam ekosistem ekonomi modern, perjanjian kredit memainkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan di berbagai sektor, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Sebagai bagian penting dari transaksi kredit, jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus fleksibilitas bagi debitur. Namun, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.
Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan benda dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas utang, tetapi debitur tetap dapat menggunakan benda tersebut dalam aktivitasnya. Sistem ini memiliki manfaat ganda bagi kreditur maupun debitur.
Kreditur mendapatkan kepastian hukum, termasuk hak untuk mengeksekusi benda jaminan tanpa proses pengadilan jika terjadi wanprestasi. Sementara itu, debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijaminkan untuk operasional sehingga kegiatan ekonominya tidak terganggu.
Keunggulan fidusia dibanding bentuk jaminan lain, seperti gadai atau hak tanggungan, terletak pada fleksibilitasnya dan sifatnya yang berbasis kepercayaan. Objek jaminan fidusia biasanya berupa benda bergerak, baik yang berwujud seperti kendaraan bermotor maupun tidak berwujud seperti hak atas kekayaan intelektual. Namun, penerapan fidusia sering terkendala pada aspek pendaftaran dan eksekusi.
Pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) menjadi langkah utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Dengan pendaftaran, kreditur mendapatkan hak eksekutorial langsung atas benda jaminan.
Hak ini memungkinkan kreditur untuk melakukan eksekusi langsung jika debitur wanprestasi dan memiliki prioritas atas hasil lelang benda jaminan dibandingkan kreditur lain. Sayangnya, masih banyak kreditur yang mengabaikan kewajiban pendaftaran fidusia.
Baca Juga: Double Degree: Meningkatkan Kompetensi Akademik dan Profesional dengan Dua Gelar
Beberapa alasan umum meliputi kurangnya pemahaman hukum atau upaya menghindari biaya administrasi. Akibatnya, kreditur kehilangan hak istimewa yang seharusnya mereka miliki.
Berbagai tantangan muncul dalam pelaksanaan jaminan fidusia, baik dari sisi kreditur maupun debitur. Dari pihak kreditur, masalah utama adalah tidak melakukan pendaftaran, yang menyebabkan hilangnya hak untuk mengeksekusi benda jaminan secara langsung.
Selain itu, banyak kreditur yang baru mendaftarkan fidusia setelah terjadi wanprestasi, yang menimbulkan celah hukum. Masalah lain adalah pelanggaran prosedur eksekusi, seperti penarikan paksa tanpa pemberitahuan, yang bertentangan dengan Pasal 29 UUJF.
Di sisi lain, debitur juga kerap menimbulkan masalah, seperti penggunaan ulang benda jaminan untuk mendapatkan pinjaman baru tanpa persetujuan kreditur, pengalihan benda jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, atau mengganti benda jaminan dengan barang bernilai lebih rendah.
Perlindungan hukum bertujuan memberikan kepastian dan keadilan bagi kreditur dalam hubungan kredit. UUJF menyediakan dua jenis perlindungan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban pendaftaran dan pengaturan hak-hak kreditur dalam perjanjian, untuk mencegah perselisihan antara kreditur dan debitur.
Perlindungan represif memberikan jalan bagi kreditur untuk mengajukan gugatan hukum jika terjadi pelanggaran, demi mendapatkan perlindungan melalui pengadilan. Selain itu, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata memberikan hak preferensi kepada kreditur atas aset milik debitur, menambah lapisan perlindungan.
Baca Juga: Solusi untuk PT Timah dalam Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur, beberapa langkah dapat diambil. Edukasi hukum kepada kreditur dan debitur penting dilakukan agar kedua pihak memahami hak dan kewajiban terkait fidusia, termasuk pentingnya pendaftaran.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penyempurnaan regulasi, seperti menambahkan batas waktu pendaftaran dan sanksi bagi pelanggaran. Selain itu, prosedur eksekusi benda jaminan perlu disederhanakan agar lebih cepat dan efisien, sehingga hambatan bagi kreditur dapat diminimalkan.
Jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang bermanfaat dalam mendukung sistem pembiayaan modern, terutama untuk kredit kendaraan bermotor. Dengan pendaftaran fidusia yang tepat, kreditur dapat melindungi asetnya dari risiko wanprestasi.
Namun, tantangan dalam pelaksanaannya menunjukkan perlunya upaya perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun edukasi. Pemerintah, kreditur, dan debitur harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang adil, transparan, dan aman.
*) Artikel ini ditulis dan disusun untuk kepentingan tugas mata kuliah Program studi ilmu Hukum, Dosen Pengampun : Dr. Eti Mul Erowati, S.H., M.Hum
