Marcus Tullius Cicero bukan hanya dikenal sebagai filsuf dan orator ulung, tetapi juga sebagai negarawan yang pemikirannya melintasi zaman. Lahir pada masa ketika Republik Romawi berada di ujung tanduk dan mulai beralih ke kekaisaran, Cicero menyaksikan langsung bagaimana perebutan kekuasaan dan krisis moral politik mengguncang fondasi republik. Dari pengalaman itulah lahir gagasan-gagasannya tentang republik yang baik, yang hingga kini masih menjadi bahan refleksi bagi perkembangan demokrasi modern.
Dalam karya-karyanya seperti De Re Publica dan De Legibus, Cicero menekankan bahwa republik adalah bentuk pemerintahan paling ideal karena mampu memadukan tiga unsur penting: monarki yang menghadirkan kepemimpinan tunggal, aristokrasi yang memberi ruang bagi kaum terbaik untuk memimpin, serta demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat. Sinergi dari tiga unsur ini melahirkan konsep res publica, yakni “urusan bersama” atau kepentingan publik yang menjadi tanggung jawab seluruh warga negara.
Bagi Cicero, tujuan utama republik adalah mencapai bonum commune atau kebaikan bersama. Pemerintahan tidak boleh berdiri di atas kepentingan segelintir kelompok, melainkan harus menjamin kesejahteraan semua warga.
Ia menekankan bahwa hukum yang adil (ius) dan moralitas (virtus) merupakan fondasi utama republik. Di sinilah peran mos maiorum atau adat leluhur menjadi penting, karena dianggap mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus memberikan arah etika bagi masyarakat Romawi.
Namun, kebebasan (libertas) dalam pandangan Cicero tidaklah absolut. Kebebasan harus dibatasi oleh hukum dan nilai moral agar tidak melahirkan tirani maupun anarki. Prinsip ini justru terasa relevan dengan realitas demokrasi modern, ketika kebebasan sering dipahami sebatas hak individu tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial yang menyertainya.
Cicero juga menaruh perhatian besar pada peran aktif warga negara. Baginya, partisipasi politik bukan sekadar hak, melainkan kewajiban moral untuk menjaga republik dari kehancuran. Ia menolak praktik korupsi, ambisi pribadi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang kerap merusak tatanan negara.
Oleh karena itu, pendidikan politik dan penanaman kebajikan (virtus) bagi pemimpin maupun masyarakat menjadi instrumen penting untuk menjaga kehidupan republik.
Gagasan Cicero ini menemukan gema dalam demokrasi modern. Pertama, konsep res publica menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari rakyat dan harus digunakan demi kepentingan bersama, bukan untuk memperkaya segelintir elit.
Kedua, penekanannya pada hukum dan moralitas mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur pemilu, melainkan juga kualitas nilai yang menopang kehidupan politik.
Ketiga, ajakan untuk berpartisipasi aktif menjadi penting di tengah menurunnya keterlibatan masyarakat dalam politik kontemporer, baik karena apatisme maupun rasa tidak percaya terhadap institusi negara.
Meski demikian, pemikiran Cicero tentu bukan tanpa kelemahan. Tekanannya pada virtus dan mos maiorum bisa dinilai terlalu konservatif, sehingga berpotensi mengekang kebebasan individu dalam masyarakat yang plural.
Cicero juga masih menempatkan elit sebagai pusat kepemimpinan, sebuah warisan pemikiran aristokratis yang berisiko menciptakan ketimpangan partisipasi dan menyingkirkan suara kelompok minoritas.
Selain itu, konteks Romawi kuno yang hierarkis jelas berbeda dengan prinsip kesetaraan universal yang menjadi fondasi demokrasi modern. Oleh karena itu, pemikiran Cicero tidak bisa diadopsi mentah-mentah, melainkan perlu ditafsir ulang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Namun, justru di sinilah letak kekuatan warisan Cicero. Pemikirannya memberi pesan bahwa pemerintahan yang baik tidak cukup hanya bertumpu pada struktur kelembagaan, melainkan juga harus ditopang oleh moralitas, hukum, dan kesadaran warga negara. Demokrasi tanpa etika akan rapuh, sama halnya dengan republik tanpa partisipasi rakyat yang sejati.
Warisan filosofis Cicero membuktikan bahwa meskipun lahir dari peradaban ribuan tahun lalu, gagasan tentang republik masih bisa menjadi inspirasi berharga. Tentu, dengan catatan bahwa ide-ide itu harus diadaptasi ke dalam kerangka pluralisme, kesetaraan, dan inklusivitas yang menjadi kebutuhan demokrasi modern.
Dengan cara itulah Cicero tetap hidup, bukan sebagai tokoh kuno yang sekadar dikagumi, melainkan sebagai sumber refleksi dalam membangun demokrasi yang lebih adil, bertanggung jawab, dan manusiawi.
