Ujian Nasional (UN) telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan Indonesia. Sebagai penanda standar kualitas pendidikan secara nasional, UN diharapkan mampu mendorong pemerataan pendidikan dan memastikan seluruh siswa mencapai tingkat kemampuan yang seragam.
Namun, di tengah perkembangan era digital yang serba cepat, relevansi UN kini mulai dipertanyakan. Apakah sistem ini masih mampu menjadi alat ukur yang valid dalam mengidentifikasi potensi siswa, di tengah tuntutan era yang lebih membutuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif?
Sebagai alat ukur nasional, UN memang bertujuan untuk memetakan kualitas pendidikan secara merata. Dengan soal dan standar yang sama di seluruh Indonesia, UN dianggap mampu memberikan gambaran tentang pencapaian pendidikan di berbagai wilayah.
Namun, sistem ini memiliki kelemahan mendasar: fokusnya pada penguasaan materi berbasis hafalan. Banyak soal UN yang bersifat statis dan kurang kontekstual sehingga cenderung mengabaikan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah.
Selain itu, UN lebih sering menjadi beban psikologis bagi siswa dibandingkan menjadi alat motivasi. Banyak siswa yang merasa tertekan karena besarnya ekspektasi untuk mendapatkan nilai tinggi.
Tekanan ini tidak hanya berdampak pada mental siswa tetapi juga mengaburkan esensi dari proses belajar itu sendiri, yang seharusnya bersifat menyenangkan dan penuh eksplorasi. Alih-alih mendorong rasa ingin tahu, UN justru memicu kecemasan dan stres yang tidak perlu.
Baca Juga: Merpati Airlines: Korban Manajemen yang Buruk
Ketidakadilan struktural juga menjadi isu serius dalam pelaksanaan UN. Perbedaan kualitas pendidikan antar daerah yang dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya, kualitas tenaga pengajar, hingga infrastruktur sekolah, menciptakan kesenjangan yang signifikan.
Siswa dari daerah terpencil dengan fasilitas terbatas seringkali kalah bersaing dengan siswa dari sekolah favorit di kota-kota besar. Dalam konteks ini, UN justru memperparah ketimpangan pendidikan alih-alih menyelesaikannya.
Namun demikian, kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikan sisi positif UN. Sebagai standar minimal pencapaian, UN memberikan kerangka dasar yang seragam dalam menilai kemampuan siswa di seluruh Indonesia. Meski begitu, reformasi mendalam sangat diperlukan agar UN tetap relevan dengan kebutuhan zaman.
Salah satu langkah reformasi yang dapat diambil adalah mengintegrasikan sistem penilaian berbasis kompetensi, seperti portofolio, proyek, hingga presentasi. Model penilaian ini tidak hanya memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang kemampuan siswa tetapi juga mendorong mereka untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan situasi nyata.
Baca Juga: Mengatasi Kesenjangan Layanan Kesehatan: Membangun Akses Setara di Kota dan Desa
Di era digital, integrasi teknologi juga harus menjadi prioritas dalam sistem penilaian pendidikan. Penggunaan platform digital untuk ujian dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengakomodasi kebutuhan siswa di berbagai daerah.
Kesimpulannya, UN bukanlah masalah itu sendiri, melainkan cara dan sistem pelaksanaannya. UN harus berevolusi menjadi alat penilaian yang lebih komprehensif, adil, dan berorientasi pada pengembangan potensi individu.
Di era digital, fokus pendidikan seharusnya tidak lagi sekadar mencetak angka nilai, melainkan membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, kita dapat melahirkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dan membawa Indonesia menuju kemajuan.
