Hukum adat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di berbagai pelosok Nusantara. Ia bukan hanya sekadar seperangkat aturan, melainkan cerminan dari nilai-nilai, norma, serta struktur sosial yang berkembang secara turun-temurun.
Dalam masyarakat adat, hukum adat mengatur segala aspek kehidupan: mulai dari tata cara perkawinan, kepemilikan tanah, hingga penyelesaian sengketa. Keberadaannya menjadi penopang kohesi sosial, menjadikan hukum adat sebagai fondasi budaya yang kuat.
Namun demikian, perkembangan zaman menghadirkan berbagai tantangan serius yang mengancam keberlangsungan eksistensinya.
Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, masyarakat adat kini berada pada persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan identitas budaya melalui hukum adat. Di sisi lain, sistem hukum nasional dan tekanan pembangunan menuntut penyesuaian dan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kerangka hukum yang lebih luas dan formal.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum adat akan terus menjadi warisan berharga dari leluhur, atau justru berubah menjadi hambatan dalam proses pembangunan nasional?
Hukum adat memiliki legitimasi yang kuat karena berakar langsung dari realitas sosial dan nilai-nilai lokal masyarakat. Misalnya, dalam hukum adat masyarakat Dayak di Kalimantan, terdapat prinsip adat suluh yang menekankan penyelesaian konflik secara musyawarah.
Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan restoratif. Demikian pula masyarakat adat Baduy di Banten yang menerapkan larangan penggunaan bahan kimia dalam bertani, serta rotasi ladang guna menjaga kesuburan tanah. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa hukum adat juga memiliki dimensi ekologis yang relevan dalam konteks isu lingkungan global.
Namun, dalam era modern, posisi hukum adat mengalami tekanan dari berbagai sisi. Generasi muda yang terpapar budaya luar dan pendidikan formal semakin teralienasi dari akar tradisional. Pemimpin adat kehilangan wibawa karena kurangnya dukungan institusional dan penghargaan dari negara.
Selain itu, banyak keputusan hukum adat tidak memiliki legitimasi dalam sistem peradilan formal, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat.
Salah satu contoh konkret adalah kasus sengketa tanah antara masyarakat adat Mandacan di Papua Barat dengan PT Pertamina. Tanah yang selama 41 tahun digunakan perusahaan untuk pembangunan fasilitas, diklaim oleh masyarakat sebagai bagian dari tanah ulayat.
Pengadilan Negeri Manokwari memutuskan bahwa Pertamina harus membayar ganti rugi sebesar Rp404 miliar. Putusan ini menjadi bukti bahwa hukum adat masih bisa mendapatkan pengakuan di mata hukum nasional. Namun, kasus ini juga memperlihatkan tantangan besar: ketidaksesuaian antara sertifikasi tanah menurut hukum negara dan pengakuan hukum adat menjadi sumber konflik yang terus berulang.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengakui eksistensi hukum adat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Desa dan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat.
Namun, implementasi di lapangan sering kali tersendat akibat tumpang tindih regulasi dan kurangnya mekanisme pendukung di tingkat lokal. Pengakuan yang bersifat administratif sering tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang konkret, membuat posisi masyarakat adat tetap rentan terhadap marginalisasi.
Perlu disadari bahwa hukum adat tidak hanya soal tradisi, tetapi juga menyangkut hak-hak komunitas lokal yang telah lama menjaga kedaulatan atas tanah dan budayanya. Dalam beberapa hal, hukum adat bahkan lebih adaptif terhadap konteks sosial dibandingkan hukum formal.
Misalnya, penyelesaian konflik berbasis musyawarah seringkali lebih cepat, murah, dan dapat menghindarkan permusuhan berkepanjangan di masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem hukum formal yang birokratis dan memakan waktu serta biaya.
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aspek hukum adat selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Beberapa praktik hukum adat masih menunjukkan ketimpangan gender, terutama dalam hal hak waris dan kepemilikan tanah bagi perempuan.
Di beberapa komunitas adat, perempuan masih dibatasi perannya dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan aset. Ini menjadi tantangan besar yang menuntut reformulasi norma adat agar tetap relevan dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung tinggi kesetaraan.
Selain itu, banyak hukum adat masih bersifat lisan dan belum terdokumentasikan dengan baik. Ini menyulitkan proses legalisasi dan pengakuan formal oleh negara. Padahal, dokumentasi tertulis merupakan langkah penting untuk menjembatani hukum adat dengan hukum nasional. Ketiadaan dokumentasi juga membuat pengetahuan hukum adat rawan hilang jika tidak ada regenerasi pengetahuan antar generasi.
Pembangunan infrastruktur berskala besar dan proyek investasi pun menjadi tekanan tambahan yang mengancam eksistensi hukum adat. Proyek-proyek ini sering kali tidak melibatkan masyarakat adat secara penuh dalam proses pengambilan keputusan, menyebabkan konflik agraria yang berkepanjangan. Dalam kondisi seperti ini, hukum adat sering kali dipinggirkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal.
Meski demikian, harapan masih ada. Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional mulai terlihat, meskipun jalannya belum mulus. Pemerintah, akademisi, dan komunitas adat perlu duduk bersama untuk menyusun kerangka hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan.
Inisiatif digitalisasi dan pendokumentasian hukum adat mulai dilakukan di beberapa daerah. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menyimpan, mendistribusikan, dan mempromosikan pengetahuan tentang hukum adat kepada generasi muda.
Pendidikan budaya juga perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah, agar generasi muda memahami bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang kuno, melainkan bagian penting dari identitas nasional yang berakar kuat di bumi Nusantara. Perlu pendekatan interdisipliner dan lintas sektor untuk memastikan bahwa hukum adat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan relevan dalam kerangka hukum nasional yang inklusif.
Pada akhirnya, pilihan untuk mempertahankan hukum adat tidak harus bertentangan dengan modernisasi. Yang dibutuhkan adalah upaya penyesuaian, penguatan kelembagaan, dan pengakuan resmi yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.
Dengan demikian, hukum adat dapat tetap menjadi warisan budaya yang hidup dan menjadi pijakan dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan berakar pada kearifan lokal.
