Tradisi dan budaya administrasi di Indonesia serta negara-negara ASEAN merupakan cerminan dari sejarah panjang, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai sosial budaya yang beragam. Keragaman ini tidak hanya memengaruhi cara masing-masing negara mengelola pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di Indonesia, sistem administrasi publik dibentuk oleh perpaduan antara warisan kolonial Belanda dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Tradisi ini terus berkembang dalam bingkai sistem desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola urusan lokal, yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kewenangan ini juga dibarengi dengan tuntutan untuk menjaga akuntabilitas, sebagaimana tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam praktiknya, budaya administrasi Indonesia masih mengusung nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman sosial-budaya. Namun, birokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural seperti lambannya proses administrasi, praktik korupsi, serta ketimpangan kapasitas antar daerah. Lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Upaya reformasi administrasi terus digalakkan. Tujuannya tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini mencerminkan dinamika dan semangat pembaruan yang menjadi ciri khas sistem administrasi publik Indonesia.
Negara-negara anggota ASEAN juga menunjukkan keragaman budaya administrasi yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan sistem politik, sejarah kolonial, dan nilai-nilai lokal yang berkembang di masing-masing negara.
Malaysia, misalnya, menerapkan sistem federal dan monarki konstitusional. Birokrasi Malaysia terstruktur dengan pengaruh kuat dari budaya Melayu dan nilai-nilai Islam. Sistem hukumnya berbasis common law Inggris yang memberikan fleksibilitas dalam pengujian tindakan administrasi negara. Pemerintah Malaysia juga aktif mengembangkan e-government sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik.
Singapura, sebagai negara kota dengan sistem parlementer, dikenal dengan administrasi publik yang sangat efisien, bebas korupsi, dan berbasis meritokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan menjadikan Singapura sebagai contoh terbaik tata kelola modern di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, Thailand menggabungkan sistem monarki konstitusional dengan birokrasi yang kuat dan budaya hierarkis yang menekankan penghormatan terhadap otoritas. Nilai Buddhisme turut memberi warna dalam administrasi publik yang cenderung sentralistik namun tetap mempertahankan stabilitas dan harmoni sosial.
Filipina, sebagai negara dengan sistem presidensial yang dipengaruhi oleh sejarah kolonial Amerika Serikat, mengedepankan prinsip demokrasi dan kebebasan sipil. Namun, negara ini masih menghadapi tantangan besar berupa korupsi dan disparitas pelayanan, terutama di daerah terpencil.
Brunei Darussalam, dengan sistem monarki absolut, memiliki birokrasi yang kecil namun efisien dan terpusat. Budaya administrasi Brunei sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan tradisi Melayu yang menekankan stabilitas serta kepatuhan terhadap otoritas.
Kamboja yang menganut sistem monarki konstitusional masih berada dalam fase rekonstruksi pasca konflik berkepanjangan. Budaya administrasinya dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Prancis, dan norma internasional, dengan fokus utama pada reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Myanmar, yang sedang bertransisi dari pemerintahan militer ke sipil, menunjukkan budaya administrasi yang sangat dipengaruhi struktur militer dan sistem yang sentralistik. Reformasi birokrasi dan proses demokratisasi menjadi tantangan utama negara ini.
Laos dan Vietnam, sebagai negara komunis satu partai, menekankan pada sistem yang sangat terpusat. Laos masih menghadapi kesulitan dalam modernisasi birokrasi dan peningkatan transparansi, sedangkan Vietnam terus berupaya melakukan reformasi administrasi dengan menggabungkan nilai Konfusianisme dan prinsip sosialisme.
Perbandingan antar negara ASEAN menunjukkan bahwa perbedaan utama dalam budaya administrasi terletak pada struktur pemerintahan, sistem hukum, dan nilai sosial yang mendasarinya. Indonesia mengedepankan desentralisasi dan keberagaman budaya sebagai kekuatan tata kelola pemerintahan.
Sebaliknya, Malaysia dan Thailand menonjolkan sistem sentralistik dengan struktur hierarkis yang kuat. Singapura menjadi rujukan untuk efisiensi dan integritas, sedangkan negara-negara seperti Filipina, Myanmar, dan Kamboja masih berjuang dengan isu reformasi birokrasi dan korupsi.
Keseluruhan, budaya administrasi yang berakar pada nilai lokal dan sejarah politik di tiap negara ASEAN memberikan warna tersendiri dalam tata kelola pemerintahan. Indonesia mengintegrasikan semangat gotong royong dan musyawarah sebagai nilai dasar pelayanan publik.
Ini berbeda dengan pendekatan meritokrasi di Singapura atau sentralisme hierarkis di Laos, Brunei, dan Vietnam. Negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti Myanmar dan Kamboja pun mencerminkan kompleksitas dalam menata ulang sistem administrasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tuntutan zaman.
