Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama pada kalangan anak-anak dan remaja. Melalui program ini, diharapkan kebutuhan gizi mikro maupun makro dapat terpenuhi secara optimal guna menekan angka kasus stunting, anemia, serta gangguan kesehatan lainnya.
Program MBG mulai dilaksanakan pada Januari 2025 dan menyasar peserta didik dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan metode pendistribusian makanan bergizi secara rutin ke sekolah-sekolah.
Namun, di balik tujuan mulianya, implementasi program ini tidak lepas dari sejumlah tantangan serius. Sejak awal tahun 2025, berbagai kasus keracunan massal mencuat ke permukaan di beberapa daerah, seperti Bogor, Purbalingga, dan Blora. Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, hingga harus menjalani perawatan medis.
Kejadian-kejadian ini dengan cepat menjadi perhatian publik dan memicu kekhawatiran terhadap keamanan pangan dalam skala nasional. Pertanyaan pun bermunculan terkait kredibilitas penyedia katering serta sejauh mana sistem pengawasan telah diterapkan secara efektif.
Dalam konteks keracunan makanan massal, investigasi ilmiah menjadi langkah krusial untuk menemukan akar permasalahan. Analisis laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi korban sangat penting untuk menentukan sumber keracunan.
Pemeriksaan ini dapat mengungkap apakah pencemaran terjadi karena bahan baku yang tidak layak, proses pengolahan yang tidak higienis, atau metode penyimpanan yang tidak memenuhi standar. Melalui uji mikrobiologis, keberadaan bakteri berbahaya seperti Escherichia coli, Salmonella, atau Bacillus cereus bisa diketahui. Sedangkan pengujian kimiawi dapat mendeteksi kandungan zat beracun seperti formalin atau boraks, yang masih kerap disalahgunakan dalam pengolahan makanan.
Prosedur analisis pangan dimulai dari pengambilan sampel makanan korban, yang kemudian diuji secara mikrobiologis di laboratorium. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Total Plate Count (TPC), yakni menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh dalam media tertentu.
Selain itu, alat makan yang digunakan para siswa juga dianalisis menggunakan metode Colony Forming Unit (CFU) untuk mengetahui jumlah bakteri yang menempel pada permukaannya. Untuk sampel air minum atau bahan pelarut, biasanya digunakan metode Most Probable Number (MPN) yang menghitung kemungkinan jumlah bakteri berdasarkan reaksi dalam tabung uji.
Tak kalah penting, uji kandungan kimia dilakukan guna memastikan makanan tidak mengandung zat aditif berbahaya atau bahan kedaluwarsa yang lolos ke distribusi. Semua hasil ini menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan dan pencegahan ke depan.
Salah satu kelemahan utama dalam pelaksanaan MBG terletak pada lemahnya pengendalian mutu. Banyak penyedia katering belum memiliki pelatihan memadai terkait standar kebersihan dan sanitasi pangan.
Tidak jarang makanan diproses di dapur rumahan yang belum tersertifikasi, atau dikirimkan tanpa pendingin yang sesuai. Dalam kondisi demikian, potensi kontaminasi sangat tinggi. Apalagi dengan cakupan program yang luas dan menjangkau daerah-daerah terpencil, pengawasan dari pemerintah daerah menjadi sangat tidak merata. Padahal, kesalahan kecil dalam proses pengolahan atau pengemasan bisa berdampak besar terhadap kesehatan para siswa.
Ketiadaan investigasi yang komprehensif pasca insiden keracunan juga menyulitkan proses pelacakan tanggung jawab secara hukum. Tanpa bukti ilmiah yang kuat dari hasil uji laboratorium, sangat sulit menentukan apakah penyebab keracunan berasal dari kelalaian penyedia makanan atau ada faktor lain di luar kendali.
Hal ini bisa berujung pada melemahnya penegakan hukum serta menciptakan preseden buruk di masa depan. Tak hanya itu, kepercayaan publik terhadap program MBG pun bisa tergerus, meskipun pada dasarnya tujuan program ini sangat baik.
Sebagai upaya preventif yang lebih sistematis, analisis pangan seharusnya menjadi bagian dari prosedur tetap dalam implementasi MBG. Pemerintah perlu membentuk satuan tugas atau tim pengawas mutu makanan yang bekerja sama dengan laboratorium daerah dan lembaga seperti BPOM.
Tim ini bisa melakukan pengawasan berkala terhadap sampel makanan dari setiap wilayah distribusi. Jika ditemukan potensi kontaminasi, makanan bisa segera ditarik sebelum dikonsumsi siswa. Selain itu, pengawasan ini dapat menjadi bentuk early warning system dalam mendeteksi tren masalah keamanan pangan di sekolah-sekolah.
Tidak kalah penting, edukasi bagi para penyedia makanan juga harus ditingkatkan. Kegiatan pelatihan mengenai higienitas, sanitasi dapur, dan penggunaan bahan baku yang aman wajib menjadi syarat utama dalam proses tender penyedia makanan. Sertifikasi dapur dan tenaga kerja perlu diterapkan secara ketat. Pemerintah daerah juga harus diberi kewenangan lebih luas dalam melakukan audit mendadak terhadap mitra katering yang mencurigakan.
Ke depan, jika MBG ingin tetap menjadi program yang efektif dan berkelanjutan, maka aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa makanan yang sampai ke tangan siswa tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi.
Ini bukan hanya soal angka statistik atau capaian program, tetapi menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak bangsa. Investigasi mikrobiologis dan analisis pangan bukanlah prosedur tambahan yang bisa diabaikan, melainkan fondasi penting dalam menjaga integritas dan keberhasilan program MBG secara keseluruhan.
Referensi
- Thaifur, A. Y. B. R. (2025). Edukasi dan Pengolahan Nugget Ayam, Tahu, Bayam untuk Pencegahan Stunting dan Anemia Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA 3 Kota Baubau. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(2), 1273-1278.
- Fatimah, S., Hekmah, N., Fathullah, D. M., & Norhasanah, N. (2022). Cemaran mikrobiologi pada makanan, alat makan, air dan kesehatan penjamah makanan di Unit Instalasi Gizi Rumah Sakit X di Banjarmasin. Journal of Nutrition College, 11(4), 322-327.
