Kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi isu krusial di Indonesia. Akses terhadap layanan kesehatan tidaklah merata. Di kota-kota besar, fasilitas medis canggih terus bermunculan, sementara di desa-desa terpencil, banyak ibu masih harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk menemui bidan. Anak-anak di daerah pedalaman sering terabaikan dari imunisasi yang memadai, sedangkan di pusat kota, layanan serupa begitu mudah dijangkau.
Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan masalah geografis, tetapi juga ketidaksetaraan kesempatan hidup yang layak. Bagaimana kita bisa berbicara tentang pembangunan bangsa jika sebagian rakyat masih terpinggirkan dari hak dasar mereka?
Salah satu langkah penting untuk mengurangi kesenjangan layanan kesehatan ini adalah dengan memastikan kebijakan dan pendanaan yang memadai dari pemerintah. Pertama, alokasi anggaran kesehatan harus ditingkatkan untuk wilayah pedesaan.
Pemerintah perlu menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan dan mendukung program-program kesehatan yang berfokus pada daerah terpencil.
Selain itu, memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bekerja di desa-desa merupakan langkah strategis. Banyak tenaga medis enggan ditempatkan di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Dengan adanya insentif seperti tunjangan khusus, peluang pendidikan lanjutan, atau penghargaan karier, diharapkan lebih banyak tenaga kesehatan bersedia melayani masyarakat desa.
Provinsi Papua, misalnya, menjadi contoh nyata dari ketimpangan ini. Di kota Jayapura, fasilitas kesehatan cukup lengkap, mulai dari rumah sakit rujukan hingga dokter spesialis. Namun, di pedalaman Papua, akses terhadap layanan kesehatan sangat terbatas.
Baca Juga: Kepemimpinan Gubernur NTT di Era Digital: Mampukah Mengadaptasi Perubahan?
Infrastruktur jalan yang buruk, kekurangan tenaga medis, dan kesulitan distribusi obat menjadi tantangan utama. Kondisi ini mempertegas pentingnya upaya sistematis untuk mempersempit kesenjangan tersebut.
Mengatasi kesenjangan layanan kesehatan antara kota dan desa akan memberikan berbagai manfaat signifikan. Pertama, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan mendapatkan perawatan yang memadai, angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan, dan kualitas kesehatan secara keseluruhan akan meningkat.
Kedua, terciptanya keadilan sosial. Setiap warga negara, tanpa memandang lokasi geografisnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Dengan mengurangi kesenjangan ini, rasa kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat akan semakin kuat.
Selain itu, dampaknya juga dirasakan pada pembangunan nasional. Kesehatan yang merata menciptakan masyarakat yang lebih produktif, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa jaminan akses layanan kesehatan yang adil.
Baca Juga: Keputusan Penetapan Harga: Strategi Akuntansi Manajemen Dalam Meningkatkan Daya Saing Perusahaan
Kesenjangan layanan kesehatan antara kota dan desa di Indonesia mencerminkan ketidakadilan sosial dalam pemenuhan hak dasar kesehatan. Meskipun fasilitas kesehatan di kota-kota besar terus berkembang, masyarakat di pedesaan masih menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Melalui kebijakan yang tepat, pendanaan yang memadai, serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, kesenjangan ini dapat diatasi.
Mengatasi ketimpangan ini bukan hanya soal membangun fasilitas atau menambah tenaga medis, melainkan juga soal memastikan bahwa setiap individu di negeri ini, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak mereka atas kesehatan. Sebab, kesehatan adalah fondasi utama bagi pembangunan bangsa yang adil dan berkelanjutan.
