Mengukur Harga Sebuah Pengabdian di Balik Jas Putih

Ilustrasi
Ilustrasi

Jas putih dan stetoskop kerap dilekatkan pada citra kemapanan ekonomi. Namun, gambaran tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan profesi dokter di Indonesia. Penghasilan tenaga medis sangat beragam, bahkan memperlihatkan kesenjangan tajam antardaerah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada 25 Juni 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti ketimpangan tersebut dengan mencontohkan tunjangan dokter spesialis di Kabupaten Bone sebesar Rp3 juta, sementara di Kabupaten Mahakam Ulu mencapai Rp80 juta per bulan. Perbedaan itu menunjukkan bahwa besarnya tanggung jawab dan tingkat keahlian tidak selalu diikuti penghargaan ekonomi yang sepadan.

Persoalan tersebut juga terlihat pada dokter umum. Survei yang dikutip Media Indonesia menunjukkan lebih dari 26 persen dokter umum memperoleh penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan, meskipun rata-rata waktu kerja mencapai 42 jam seminggu. Data ini memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan tenaga medis tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan individu yang kurang pandai mengelola karier. Ada persoalan struktural dalam sistem pembiayaan, tata kelola fasilitas kesehatan, dan distribusi tenaga medis yang perlu dibenahi.

Bacaan Lainnya

Pendidikan Panjang, Biaya Tidak Ringan

Menjadi dokter membutuhkan proses pendidikan yang panjang. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, calon dokter harus menjalani pendidikan profesi, uji kompetensi, dan program internsip sebelum dapat menjalankan praktik sesuai ketentuan. Perjalanan tersebut dapat berlangsung sekitar enam hingga tujuh tahun. Jika melanjutkan pendidikan dokter spesialis, waktu dan biaya yang dibutuhkan bertambah beberapa tahun lagi.

Beban pembiayaan pendidikan juga tidak kecil. Penelitian terhadap 498 calon dokter yang dipublikasikan melalui PubMed Central mencatat 84,9 persen mahasiswa memperoleh dukungan biaya dari keluarga, sedangkan penerima beasiswa sekitar 14,5 persen. Gambaran biaya di perguruan tinggi juga memperlihatkan besarnya investasi tersebut. Universitas Airlangga, misalnya, menetapkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) program studi Kedokteran jalur mandiri reguler tahun akademik 2026/2027 sebesar Rp200 juta, di luar uang kuliah tunggal yang mencapai Rp17,5 juta hingga Rp20 juta per semester. Pada jalur mandiri kemitraan, IPI tercatat Rp225 juta dengan UKT Rp25 juta per semester.

Estimasi Dealls mengenai biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama enam tahun bahkan mendekati Rp879 juta. Sementara itu, Pina.id memperkirakan biaya pendidikan dokter spesialis di perguruan tinggi swasta dapat mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Angka-angka tersebut tentu berbeda menurut kampus, jalur masuk, tempat tinggal, dan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Namun, keseluruhannya menunjukkan bahwa pendidikan kedokteran membutuhkan investasi finansial yang besar.

Besarnya biaya pendidikan bukan berarti setiap dokter harus memperoleh penghasilan tinggi secara otomatis. Akan tetapi, sistem kesehatan perlu memastikan bahwa tenaga medis mendapatkan kompensasi yang layak setelah menjalani pendidikan panjang, memikul tanggung jawab profesional, dan menghadapi risiko pelayanan. Pengabdian tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakpastian penghasilan maupun beban kerja yang berlebihan.

Sistem Pembiayaan dan Persoalan Remunerasi

Persoalan kesejahteraan dokter semakin kompleks ketika memasuki dunia kerja. Peserta internsip, misalnya, menerima Bantuan Biaya Hidup (BBH) yang besarannya berbeda menurut wilayah penempatan. Setelah menyelesaikan tahap tersebut, dokter umum menghadapi pasar kerja dengan rentang penghasilan yang tidak seragam. Data lowongan dari Jobstreet, Indeed, dan Loker.id pada 2025–2026 menunjukkan tawaran gaji dokter umum yang bervariasi, termasuk pada kisaran Rp5,5 juta hingga Rp8,9 juta per bulan. Dokter umum berstatus aparatur sipil negara juga memiliki penghasilan yang dipengaruhi golongan, masa kerja, tunjangan, dan kebijakan instansi.

Di sejumlah tempat, dokter harus bekerja pada lebih dari satu fasilitas untuk memperoleh pendapatan yang mencukupi. Kesaksian di forum Quora bahkan menyebut adanya dokter yang bekerja hingga 80–100 jam dalam seminggu. Kesaksian semacam ini tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran seluruh dokter Indonesia, tetapi tetap menjadi indikasi bahwa beban kerja berlebihan perlu mendapat perhatian.

Pada layanan primer, persoalan pembiayaan juga menyentuh praktik dokter gigi. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan tarif kapitasi praktik mandiri dokter sebesar Rp8.300 hingga Rp15.000 per peserta per bulan, sedangkan praktik mandiri dokter gigi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000. Perbedaan tersebut perlu dibaca dalam konteks sistem pembayaran fasilitas kesehatan. Tarif kapitasi bukan honorarium langsung yang diterima dokter, melainkan pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin pelayanan peserta. Karena itu, besaran tarif tersebut tidak dapat serta-merta disamakan dengan pendapatan pribadi dokter. Meski demikian, kecukupan tarif dan pembagian biaya operasional tetap berpengaruh terhadap kemampuan fasilitas menyediakan layanan dan memberikan remunerasi.

Persoalan serupa muncul dalam pembiayaan rumah sakit melalui sistem INA-CBGs. Kundrawan dan Ilyas (2025), dalam Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat, menyoroti ketegangan antara skema pembayaran jasa tindakan (fee for service) dan tarif paket dalam sistem jaminan kesehatan. Sementara itu, analisis MedMinutes dan Trustmedis menekankan bahwa tarif INA-CBGs tidak secara langsung menetapkan porsi wajib jasa dokter. Akibatnya, pengaturan remunerasi tenaga medis sangat dipengaruhi kebijakan internal rumah sakit, kemampuan keuangan, serta pengelolaan biaya operasional.

Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan tarif. Pemerintah dan penyelenggara fasilitas kesehatan perlu memastikan sistem pembayaran mampu menjaga mutu layanan sekaligus memberikan ruang bagi penghargaan profesional yang transparan. Tekanan keuangan BPJS Kesehatan dan kebutuhan dukungan anggaran negara juga harus dibaca sebagai persoalan keberlanjutan pembiayaan, bukan alasan untuk mengabaikan hak tenaga medis.

Ketimpangan Penghasilan dan Risiko Burnout

Ketika tuntutan kerja tinggi tidak sebanding dengan imbalan, risiko kelelahan profesional semakin besar. Dalam kajian ketenagakerjaan, kondisi tersebut dikenal sebagai effort-reward imbalance, yakni ketidakseimbangan antara usaha yang dikeluarkan pekerja dan penghargaan yang diterimanya.

Penelitian Hardianto dan kolega (2023) terhadap 226 dokter Puskesmas di Indonesia yang diterbitkan dalam Family Medicine and Primary Care Review menemukan 45,6 persen responden merasakan usaha kerja tinggi dengan imbalan rendah. Ketidakseimbangan tersebut berkaitan secara signifikan dengan kelelahan emosional dan depersonalisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dokter bukan semata persoalan nominal penghasilan, melainkan juga menyangkut jam kerja, pola sif, beban pelayanan, dan dukungan institusi.

Tekanan bahkan lebih berat pada jenjang pendidikan dokter spesialis. Penelitian Menaldi dan kolega (2023) yang diterbitkan dalam PLOS ONE terhadap 388 residen FKUI-RSCM mengkaji persoalan kelelahan dan kondisi kerja peserta pendidikan spesialis. Sementara itu, skrining kesehatan jiwa Kementerian Kesehatan pada Maret 2024 terhadap 12.121 peserta PPDS di 28 rumah sakit vertikal menemukan 22,4 persen peserta menunjukkan gejala depresi. Sebanyak 3,3 persen responden juga melaporkan pikiran untuk melukai diri atau mengakhiri hidup dalam periode pengukuran. Angka tersebut merupakan hasil skrining, bukan diagnosis klinis terhadap seluruh peserta, tetapi cukup menjadi peringatan mengenai tekanan dalam pendidikan spesialis.

Dampaknya tidak berhenti pada tenaga medis. Tinjauan Salyers dan kolega (2017), sebagaimana dikutip dalam prosiding ICOBUSS, mengaitkan burnout tenaga kesehatan dengan meningkatnya risiko kesalahan medis dan menurunnya kepuasan pasien. Artinya, perlindungan terhadap dokter juga merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan pasien. Tenaga medis yang bekerja dalam kondisi kelelahan berkepanjangan akan semakin sulit mempertahankan ketelitian dan kualitas pelayanan.

Pemerataan Tidak Cukup dengan Menambah Jumlah Dokter

Ketimpangan kesejahteraan turut berkaitan dengan masalah distribusi tenaga medis. Daerah terpencil dan wilayah Indonesia Timur masih menghadapi keterbatasan dokter, terutama dokter spesialis. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan rasio dokter nasional pada 2025 sekitar 0,76 per 1.000 penduduk, masih di bawah standar ideal satu dokter per 1.000 penduduk menurut WHO. Namun, angka nasional tersebut tidak menggambarkan ketimpangan antardaerah yang dapat jauh lebih besar.

Keterbatasan fasilitas, akses pendidikan, peluang pengembangan karier, dan kepastian penghasilan membuat sebagian tenaga medis lebih memilih bekerja di wilayah perkotaan. Dalam konteks ini, kebijakan pemerataan tidak cukup hanya dengan menambah kuota pendidikan dokter. Pemerintah juga perlu membangun sistem insentif yang menarik, menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai, serta menjamin keamanan dan kepastian karier bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil.

Perbandingan dengan Thailand dapat menjadi bahan pembelajaran. Negara tersebut mengembangkan kebijakan pendidikan kedokteran dan insentif bagi dokter yang bertugas di wilayah pedesaan. Namun, penerapannya tidak bisa disalin begitu saja karena struktur pembiayaan, tata kelola kesehatan, dan kondisi geografis kedua negara berbeda. Hal yang relevan untuk dipelajari ialah konsistensi negara dalam menghubungkan pembiayaan pendidikan, penempatan tenaga medis, dan insentif pelayanan.

Menghargai Profesi, Menjaga Mutu Pelayanan

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk memperkuat perlindungan tenaga medis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur hak tenaga medis, termasuk memperoleh imbalan jasa dan perlindungan dalam menjalankan profesi. Ketentuan tersebut diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pada 2026, pemerintah juga memperbaiki tata kelola internsip melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/594/2026, antara lain dengan pembatasan jam kerja maksimal 40 jam per minggu serta penguatan perlindungan peserta.

Berbagai kebijakan tersebut merupakan langkah awal yang perlu diikuti pengawasan dan pelaksanaan konsisten. Pemerintah perlu mendorong standar remunerasi yang mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, risiko profesi, dan kemampuan pembiayaan fasilitas kesehatan. Transparansi pembagian jasa pelayanan dalam sistem JKN juga perlu diperkuat agar tenaga medis memahami dasar perhitungan imbalan yang diterima.

Di samping itu, insentif bagi dokter yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar perlu diberikan secara terukur dan tepat sasaran. Beasiswa pendidikan dengan ikatan dinas dapat diperluas, tetapi harus disertai jaminan fasilitas kerja dan jenjang karier yang layak. Untuk peserta PPDS, perlindungan jam kerja, supervisi pendidikan, akses bantuan kesehatan mental, serta kepastian dukungan pembiayaan harus menjadi bagian dari standar penyelenggaraan pendidikan.

Menghargai dokter dan dokter gigi bukan berarti menempatkan satu profesi di atas profesi kesehatan lainnya. Ini menyangkut upaya membangun sistem kesehatan yang adil bagi seluruh tenaga pelayanan. Jas putih memang melambangkan pengabdian, tetapi pengabdian tidak boleh menjadi pembenaran bagi upah yang tidak layak, beban kerja tanpa batas, atau ketidakpastian masa depan.

Negara perlu memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab menjaga kesehatan masyarakat juga memperoleh perlindungan yang memadai. Sebab, mutu pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan rumah sakit dan kelengkapan alat medis, tetapi juga oleh kesejahteraan, keselamatan, dan martabat orang-orang yang bekerja di dalamnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *