Dari Beragam Tuntutan Menuju Satu Gerakan, Refleksi Aksi Mahasiswa se-Surabaya 10 November 2026 di Tengah Lanskap Demokrasi

Dokumentasi aksi demonstrasi mahasiswa se-Surabaya, 10 November 2026. (Dok. Pribadi/Penulis)
Dokumentasi aksi demonstrasi mahasiswa se-Surabaya, 10 November 2026. (Dok. Pribadi/Penulis)

Demonstrasi sebagai Cermin Persoalan Bangsa

Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November kerap menjadi momentum untuk mengenang perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun, peringatan tersebut tidak selalu harus dimaknai melalui upacara, penghormatan simbolis, atau seremonial belaka. Di Surabaya, kota yang memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan, mahasiswa justru memperingatinya dengan turun ke jalan. Pada Selasa, 10 November 2026, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya. Mereka membawa empat grand issue dan 17 tuntutan turunan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia, hingga keadilan agraria (CNN Indonesia, 2026; Herdian & Gumilang, 2026).

Bacaan Lainnya

Aksi tersebut memperlihatkan bahwa keresahan mahasiswa tidak berdiri pada satu persoalan tertentu. Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kenaikan harga kebutuhan pokok, supremasi sipil, kebebasan berpendapat, hingga reforma agraria merupakan persoalan yang memiliki akar dan dampak berbeda. Meskipun demikian, seluruhnya bertemu pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi dan menyejahterakan masyarakat?

Demonstrasi ini menjadi menarik bukan hanya karena banyaknya tuntutan yang dibawa, melainkan juga karena kemampuan mahasiswa dari berbagai kampus untuk membangun satu barisan perjuangan. Di tengah perbedaan organisasi, latar belakang keilmuan, dan kepentingan masing-masing, mereka menemukan ruang bersama untuk menyuarakan kritik terhadap persoalan bangsa. Dengan demikian, aksi 10 November bukan sekadar peristiwa demonstrasi, tetapi juga gambaran tentang bagaimana solidaritas sosial dan kesadaran politik mahasiswa dibangun.

Ketika Persoalan Lingkungan dan Ekonomi Menjadi Tuntutan Bersama

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam aksi tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan. Karhutla bukan sekadar peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan vegetasi, tetapi juga persoalan ekologis dan kemanusiaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kebakaran dapat mengakibatkan pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Persoalan ini semakin relevan ketika kebakaran terjadi secara berulang dan penanganannya dinilai belum menyentuh akar permasalahan. Reuters (2026), dengan mengutip penelitian Rainforest Action Network dan Nusantara Atlas, melaporkan bahwa sekitar 2,88 juta hektare lahan di Indonesia terdampak kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan perhatian serius, baik dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, tuntutan mahasiswa agar pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dapat dibaca sebagai desakan untuk memperkuat keseriusan negara dalam menangani krisis ekologis. Tuntutan itu juga mengandung pesan bahwa kerusakan lingkungan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan yang jauh dari kehidupan masyarakat. Asap, rusaknya sumber penghidupan, dan ancaman kesehatan merupakan konsekuensi yang harus ditanggung warga, bahkan ketika mereka tidak memiliki kendali atas penyebab kebakaran.

Selain lingkungan, persoalan ekonomi turut menjadi perhatian melalui tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga pangan dan barang kebutuhan sehari-hari bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan sesuatu yang langsung dirasakan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding, kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan.

Oleh karena itu, tuntutan mengenai keterjangkauan harga kebutuhan pokok memiliki dimensi keadilan sosial. Negara tidak cukup hanya memastikan ketersediaan barang di pasar, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya. Dalam perspektif ini, demonstrasi mahasiswa memperlihatkan bahwa isu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan dan tanggung jawab pemerintah.

Dua persoalan tersebut memperlihatkan karakter gerakan mahasiswa yang tidak hanya berorientasi pada kritik politik, tetapi juga mengangkat masalah konkret yang dialami masyarakat. Mahasiswa berusaha menghubungkan persoalan lingkungan dan ekonomi dengan tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan yang layak.

Supremasi Sipil dan Kebebasan Berpendapat

Di luar persoalan lingkungan dan ekonomi, tuntutan mengenai supremasi sipil dan kebebasan berpendapat menjadi bagian penting dari demonstrasi. Kedua isu ini berkaitan erat dengan kualitas demokrasi dan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam kehidupan bernegara.

Supremasi sipil pada dasarnya menempatkan otoritas sipil sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam urusan kebijakan publik. Prinsip tersebut penting agar fungsi lembaga negara berjalan sesuai mandat dan batas kewenangannya. Dalam negara demokratis, kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi pada satu institusi atau dijalankan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.

Tuntutan mahasiswa mengenai supremasi sipil dapat dipahami sebagai bentuk kekhawatiran terhadap perluasan peran militer dalam ruang-ruang sipil. Persoalan ini bukan semata-mata berkaitan dengan keberadaan institusi tertentu, melainkan menyangkut prinsip pembagian kewenangan, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. LPM Forma (2026) mencatat bahwa dalam aksi tersebut mahasiswa turut menyuarakan penolakan terhadap perluasan peran militer di ranah sipil, revisi Undang-Undang Peradilan Militer, serta pencabutan Undang-Undang TNI.

Sementara itu, kebebasan berpendapat merupakan salah satu prasyarat penting bagi berlangsungnya demokrasi. Kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah seharusnya dipandang sebagai bagian dari partisipasi politik, bukan ancaman yang harus dibungkam. Ketika ruang kritik menyempit akibat intimidasi, kriminalisasi, atau tindakan represif, masyarakat kehilangan salah satu instrumen untuk mengawasi kekuasaan.

Dalam konteks ini, demonstrasi menjadi sarana artikulasi aspirasi sekaligus pengingat bahwa legitimasi pemerintah tidak hanya diperoleh melalui proses pemilihan umum. Kekuasaan juga harus dipertanggungjawabkan melalui keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan mendengarkan suara masyarakat.

Dengan demikian, tuntutan supremasi sipil dan kebebasan berpendapat memiliki hubungan yang lebih luas daripada sekadar persoalan kelembagaan. Keduanya menyangkut jaminan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan keberatan, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Memperjuangkan Keadilan atas Ruang Hidup

Persoalan lain yang turut disuarakan adalah reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan. Isu ini sering kali luput dari perhatian publik perkotaan, padahal persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Tanah bukan sekadar aset ekonomi atau komoditas investasi. Bagi sebagian masyarakat, tanah merupakan sumber penghidupan, ruang tinggal, identitas sosial, dan bagian dari keberlangsungan kehidupan antargenerasi. Ketika terjadi konflik agraria akibat tumpang tindih kepentingan, ketimpangan penguasaan lahan, atau proyek pembangunan yang mengabaikan masyarakat terdampak, persoalannya tidak berhenti pada sengketa administratif. Ada persoalan hak, akses terhadap sumber daya, dan keadilan yang dipertaruhkan.

Dalam pemberitaannya, LPM Forma (2026) mencatat bahwa mahasiswa turut menuntut penyelesaian sengketa agraria, termasuk konflik lahan di Simogunung dan Surabaya Waterfront Land (SWL) di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya menyoroti kebijakan nasional, tetapi juga berusaha menghubungkan persoalan tersebut dengan konflik yang terjadi di lingkungan regional.

Reforma agraria, dalam pengertian yang lebih luas, menuntut keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat yang selama ini menghadapi ketimpangan penguasaan dan akses atas tanah. Pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau perubahan fisik suatu wilayah, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut melindungi hak masyarakat dan menciptakan kesejahteraan yang merata.

Dengan mengangkat isu agraria, mahasiswa berusaha memperlihatkan bahwa keadilan sosial tidak dapat diwujudkan apabila pembangunan mengabaikan masyarakat yang paling terdampak.

Bagaimana Mahasiswa Bisa Bersatu?

Salah satu hal paling menarik dari demonstrasi 10 November 2026 adalah keterlibatan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Mahasiswa Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Dr. Soetomo, dan sejumlah kampus lainnya terlibat dalam konsolidasi gerakan bersama elemen masyarakat sipil (LPM Forma, 2026).

Persatuan tersebut tentu tidak terbentuk secara tiba-tiba. Di balik sebuah demonstrasi yang melibatkan banyak kelompok, terdapat proses komunikasi, diskusi, perumusan sikap, dan penyamaan persepsi. LPM Forma (2026) melaporkan bahwa konsolidasi awal dilakukan melalui pertemuan tertutup di UIN Sunan Ampel Surabaya yang dihadiri perwakilan sejumlah kampus dan elemen masyarakat sipil.

Proses tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan gerakan mahasiswa tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah massa yang turun ke jalan. Ada kerja kolektif yang mendahului aksi, yakni kemampuan membangun kesepahaman di antara kelompok yang memiliki latar belakang berbeda.

Dalam kajian tentang aktivisme mahasiswa Indonesia pascaotoritarian, Ramadlan dan Aminuddin (2025) menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa kontemporer berkembang melalui berbagai saluran, seperti organisasi kampus, media sosial, wacana publik, dan demonstrasi jalanan. Mereka juga menekankan semakin pentingnya aliansi strategis antara kelompok berbasis kampus dengan elemen masyarakat sipil dalam memfasilitasi gerakan.

Temuan tersebut relevan untuk membaca konsolidasi mahasiswa Surabaya. Perbedaan identitas kampus tidak harus menjadi penghalang untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Justru, keberagaman latar belakang dapat menjadi kekuatan ketika setiap kelompok bersedia menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sektoral.

Persatuan mahasiswa dalam aksi ini juga memperlihatkan bahwa persoalan masyarakat tidak mengenal batas institusi pendidikan. Mahasiswa yang mempelajari bidang teknik, sosial, hukum, pendidikan, maupun keagamaan dapat menemukan titik temu ketika berhadapan dengan persoalan ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan penyempitan ruang demokrasi.

Kusumo dan Perdana (2023) dalam kajiannya mengenai demonstrasi mahasiswa Indonesia pada September 2019 juga menunjukkan pentingnya connective action, yaitu pola gerakan yang memungkinkan individu dan kelompok terhubung melalui narasi serta jaringan komunikasi, termasuk media sosial. Dengan cara tersebut, gerakan dapat berkembang melampaui struktur organisasi formal dan menjangkau lebih banyak elemen masyarakat.

Persatuan mahasiswa bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Persatuan justru lahir dari kesediaan untuk mengelola perbedaan demi mencapai tujuan yang lebih besar. Inilah salah satu pelajaran penting dari konsolidasi lintas kampus di Surabaya.

Potret Aksi di Lapangan

Selain substansi tuntutannya, suasana demonstrasi menjadi bagian penting untuk memahami makna aksi 10 November 2026. Pada sore hari, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil mulai memadati kawasan Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya. Massa gabungan bergerak melalui long march dari Kampus B Universitas Airlangga menuju lokasi aksi di kawasan Jalan Gubernur Suryo (CNN Indonesia, 2026).

Setibanya di lokasi, massa berkumpul di sekitar bundaran air mancur. Berbagai spanduk dan poster dibentangkan sebagai bentuk penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu pesan yang muncul dalam spanduk adalah “asap gratis napas kritis”, sebuah ungkapan yang menggambarkan ironi persoalan karhutla: masyarakat harus menanggung dampak asap dari kerusakan lingkungan yang tidak mereka kehendaki.

Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa. Setiap isu memperoleh ruang untuk disuarakan, mulai dari persoalan lingkungan hidup hingga tuntutan penguatan supremasi sipil. Kehadiran berbagai elemen kampus dan masyarakat sipil menjadikan lokasi aksi sebagai ruang pertemuan beragam suara dan kepentingan.

CNN Indonesia (2026) memperkirakan jumlah peserta aksi mendekati 3.000 orang. Sementara itu, pemberitaan Ketik.com (Herdian & Gumilang, 2026) mencatat bahwa massa mulai memadati kawasan Balai Pemuda sekitar pukul 15.00 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.00 WIB. Meskipun aksi sempat berdampak pada arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan, demonstrasi berlangsung tertib dan kondusif hingga massa membubarkan diri.

Suasana tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian kritik melalui demonstrasi tidak harus identik dengan kericuhan. Aksi massa dapat berlangsung secara tertib ketika peserta memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga jalannya kegiatan dan menghormati ruang publik. Tertibnya aksi juga tidak mengurangi ketegasan pesan yang disampaikan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dapat dijalankan bersama tanggung jawab sosial.

Bagi mahasiswa, jalanan pada hari itu bukan hanya tempat menyampaikan tuntutan. Jalanan menjadi ruang politik tempat keresahan masyarakat diterjemahkan menjadi suara kolektif. Di tengah beragam spanduk, orasi, dan barisan massa, terdapat satu pesan yang sama: persoalan publik membutuhkan perhatian dan tanggung jawab negara.

Hari Pahlawan dan Makna Perjuangan Mahasiswa Masa Kini

Dokumentasi aksi demonstrasi mahasiswa se-Surabaya, 10 November 2026. (Dok. Pribadi/Penulis)
Dokumentasi aksi demonstrasi mahasiswa se-Surabaya, 10 November 2026. (Dok. Pribadi/Penulis)

Pelaksanaan demonstrasi pada 10 November memberikan makna tersendiri karena berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Momentum tersebut menghadirkan hubungan simbolis antara perjuangan generasi terdahulu dan tanggung jawab generasi masa kini.

Jika perjuangan pada masa kemerdekaan diarahkan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, perjuangan pada masa sekarang memiliki tantangan yang berbeda. Persoalan ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan kualitas demokrasi menjadi bagian dari pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai.

Mahasiswa tidak harus memaknai perjuangan dengan meniru bentuk perlawanan pada masa lalu. Konteks zaman telah berubah, begitu pula tantangan yang dihadapi. Namun, semangat keberanian, solidaritas, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama tetap relevan untuk dipertahankan.

Gerakan mahasiswa juga perlu menyadari bahwa demonstrasi bukanlah tujuan akhir. Aksi di jalanan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong perubahan. Setelah demonstrasi selesai, pekerjaan berikutnya adalah memastikan tuntutan tetap dikawal melalui diskusi publik, advokasi kebijakan, pengorganisasian masyarakat, serta pengawasan terhadap respons pemerintah.

Sebab, keberhasilan sebuah gerakan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya massa yang hadir atau seberapa lantang tuntutan disuarakan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana gerakan tersebut mampu menjaga konsistensi, memperluas kesadaran publik, dan mendorong perubahan yang nyata.

Persatuan sebagai Kekuatan untuk Mengawal Perubahan

Demonstrasi mahasiswa se-Surabaya pada 10 November 2026 memperlihatkan bahwa berbagai persoalan bangsa dapat menjadi titik temu bagi gerakan lintas kampus. Isu karhutla, harga kebutuhan pokok, supremasi sipil, kebebasan berpendapat, dan reforma agraria mungkin memiliki karakter yang berbeda. Namun, semuanya berkaitan dengan satu persoalan mendasar, yakni bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Keterlibatan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa solidaritas dapat dibangun ketika terdapat kesadaran mengenai persoalan bersama. Perbedaan organisasi dan latar belakang tidak harus memecah gerakan, selama terdapat ruang komunikasi dan tujuan yang disepakati.

Aksi yang berlangsung tertib juga memberikan gambaran bahwa demonstrasi merupakan bagian dari praktik demokrasi yang dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan salah satu cara masyarakat mengingatkan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan publik.

Makna penting demonstrasi 10 November bukan hanya terletak pada 17 tuntutan yang dibawa, melainkan juga pada pesan yang lahir dari persatuan mahasiswa itu sendiri. Bahwa perjuangan tidak selalu dimulai dari kesamaan latar belakang, tetapi dapat tumbuh dari kesadaran atas ketidakadilan yang dirasakan bersama. Di momentum Hari Pahlawan, mahasiswa Surabaya kembali mengingatkan bahwa semangat perjuangan tidak berhenti pada sejarah, tetapi harus terus hidup dalam keberanian mengawal demokrasi, memperjuangkan keadilan, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.


Daftar Pustaka

CNN Indonesia. (2026, November 11). Demo mahasiswa di Surabaya berakhir kondusif. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261111053957-20-1425661/demo-mahasiswa-di-surabaya-berakhir-kondusif

Herdian, F., & Gumilang. (2026, November 10). BEM ITS gelar demonstrasi di Air Mancur Balai Pemuda Surabaya, bawa 17 tuntutan. Ketik.com. https://www.ketik.com/index.php/surabaya/daerah/bem-its-gelar-demonstrasi-di-air-mancur-balai-pemuda-surabaya-bawa-17-tuntutan

Kusumo, R., & Perdana, A. (2023). Connective action dalam gerakan mahasiswa: Studi kasus aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia pada September 2019. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 12(1). https://doi.org/10.37058/jipp.v12i1.5313

LPM Forma. (2026, November 11). Aliansi mahasiswa Surabaya gelar “Aksi 10 November” desak pemerintah penuhi tuntutan. https://www.forma-surabaya.com/aliansi-mahasiswa-surabaya-gelar-aksi-10-november-desak-pemerintah-penuhi-tuntutan/

Ramadlan, M. F. S., & Aminuddin, M. F. (2025). Student activism in post-authoritarian Indonesia: Higher education reform, movement dynamics, and shifting political narratives. Jurnal Wacana Politik, 10(3), 313–327. https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.51485

Reuters. (2026, November 13). Thousands of hectares burnt on land owned by listed Indonesian firms, study shows. https://www.reuters.com/business/environment/thousands-hectares-burnt-land-owned-listed-indonesian-firms-study-shows-2026-11-13/

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *