Mata kuliah Sejarah Sastra di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia selama satu semester terakhir menjadi perjalanan akademis yang bukan hanya informatif, tetapi juga reflektif. Alih-alih berkutat pada hafalan tahun dan nama tokoh, materi perkuliahan membawa mahasiswa menelusuri lorong waktu sastra Indonesia dari tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun hingga karya-karya modern yang akrab dengan kehidupan hari ini.
Perjalanan itu dimulai dari akar kebudayaan Nusantara. Mitos, legenda, dan cerita rakyat menjadi pintu awal memahami bagaimana masyarakat masa lampau membingkai nilai, moral, dan identitas kolektif. Ketika memasuki periode Pra-Kemerdekaan dan kemunculan Balai Pustaka, dinamika antara sastra dan kekuasaan terasa semakin jelas.
Balai Pustaka, yang berdiri pada 1917 di bawah pemerintah kolonial Belanda, pada dasarnya berfungsi sebagai alat kontrol politik. Melalui standar penerbitan yang ketat, pemerintah kolonial menyaring naskah yang dinilai dapat membangkitkan sentimen nasionalisme.
Di titik inilah mahasiswa memahami mengapa karya seperti Belenggu karya Armijn Pane ditolak. Isinya dianggap terlalu berani dan tidak sejalan dengan moralitas serta aturan penerbitan kolonial. Pemahaman sejarah membuat pembacaan ulang terhadap karya klasik seperti Siti Nurbaya atau Salah Asuhan menjadi jauh lebih kaya.
Kedua novel itu bukan sekadar kisah cinta tragis, melainkan potret benturan zaman: antara tradisi Timur yang kukuh dan modernitas Barat yang menggoda. Meski Balai Pustaka kerap dikritik sebagai lembaga sensor, kontribusinya dalam menstandarkan bahasa Melayu tetap menjadi fondasi bagi sastra modern Indonesia.
Memasuki tahun 1933, Pujangga Baru hadir sebagai penanda gelombang pembaruan. Berbeda dengan Balai Pustaka yang “diawasi”, Pujangga Baru menawarkan ruang kebebasan berekspresi. Sutan Takdir Alisyahbana, Armijn Pane, dan Amir Hamzah mendorong semangat kemajuan melalui tulisan-tulisan yang menekankan pentingnya pembaruan budaya. Melalui majalah Poedjangga Baroe, mereka tidak hanya membahas perkembangan sastra, tetapi juga membicarakan persoalan sosial dan visi keindonesiaan yang tengah tumbuh.
Puncak pergolakan sastra muncul pada Angkatan ’45. Memahami karya Chairil Anwar, Idrus, atau Asrul Sani dengan perspektif sejarah memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa. Bahasa yang lugas dan berani adalah bentuk perlawanan terhadap kemunafikan kolonial dan feodalisme yang masih membayangi.
Sastra pada masa itu bukan hanya alat ekspresi, melainkan senjata untuk menyuarakan keberanian bangsa yang ingin merdeka. Kebebasan dalam bentuk dan struktur puisi menjadi simbol perlawanan yang menggugah.
Selepas itu, periode Angkatan ’66 hingga Reformasi ’98 menunjukkan bahwa sastra dan politik adalah dua wilayah yang kerap bersinggungan erat. Dari Manipol USDEK hingga puisi-puisi protes Taufiq Ismail dan W.S. Rendra, sastra menjadi suara bagi mereka yang tak mampu bersuara. Banyak karya yang lahir dari tekanan dan represi politik, menjadikan sastra sebagai saksi perjalanan bangsa dalam menghadapi bentuk-bentuk kekuasaan yang membatasi kebebasan berpikir.
Memasuki era kontemporer, kebebasan ekspresi semakin meluas. Batas-batas genre dan bentuk dirombak oleh tokoh seperti Danarto dan Sutardji Calzoum Bachri. Inovasi dalam bahasa berkembang pesat, terlebih dengan hadirnya penulis generasi digital. Sastra kini hadir di berbagai medium blog, platform digital, hingga media sosial yang membuat ekosistem kepenulisan semakin cair dan berwarna.
Melihat perjalanan panjang itu, relevansi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia perlu diarahkan pada penguatan nalar kritis. Sejarah sastra tidak semestinya berhenti pada hafalan. Ia harus menjadi sarana memahami konteks sosial, politik, dan budaya dari masa ke masa. Metode pengajaran pun perlu menyesuaikan dengan dunia digital yang dekat dengan kehidupan siswa.
Pendekatan kreatif seperti membuat vlog analisis puisi Chairil Anwar atau menggelar debat dengan sudut pandang tokoh Pujangga Baru dapat menjadi alternatif pembelajaran yang lebih hidup. Cara ini bukan hanya mempermudah pemahaman, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi dan berpikir kritis—dua kompetensi yang dibutuhkan generasi masa depan.
Meski akses literasi kini semakin demokratis, fenomena ini juga menghadirkan tantangan baru. Siapa pun bisa menerbitkan karya di Wattpad atau platform serupa tanpa proses kurasi, melahirkan keragaman tema yang luas.
Namun, budaya membaca menghadapi tekanan dari budaya visual yang serba cepat. Banyak karya populer mengejar sensasi alih-alih kedalaman gagasan, sementara konsentrasi generasi muda kerap terpecah oleh gawai.
Sebagai akademisi dan pendidik, tugas kita bukan menolak fenomena baru, melainkan menjembatani. Karya sastra klasik perlu diperkenalkan ulang dengan kemasan yang relevan agar generasi muda tidak hanya mengenal permukaan literasi, tetapi juga memahami kedalaman gagasan yang terkandung di dalamnya.
Pada akhirnya, mempelajari sejarah sastra adalah proses memaknai perjalanan bangsa melalui kata-kata. Di dalamnya terdapat rekam jejak penderitaan, perjuangan, keberanian, dan harapan. Ke depan, pengajaran sejarah sastra idealnya dilakukan secara interdisipliner dengan menghubungkannya pada aspek sosiologi, politik, hingga psikologi. Dengan demikian, sastra tidak lagi dipandang sebagai teks beku, melainkan sebagai memori yang terus hidup.
Sejarah sastra adalah akar. Dan bangsa yang merawat akarnya akan mampu tumbuh kuat menghadapi masa depan.
