Pungutan liar (pungli) merupakan persoalan kronis yang kerap terjadi dalam pelayanan publik, termasuk di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tetapi juga melanggar hukum dan menambah beban finansial masyarakat. Untuk memberantas pungli, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui langkah strategis yang terarah.
Salah satu penyebab utama pungli adalah birokrasi yang rumit. Proses pengurusan pajak kendaraan bermotor yang berbelit-belit mendorong masyarakat mencari jalan pintas melalui pembayaran kepada oknum.
Solusinya, pemerintah perlu menerapkan sistem digital berbasis “single window” yang memungkinkan seluruh dokumen diunggah melalui aplikasi. Masyarakat dapat memperoleh kepastian waktu penyelesaian layanan. Model ini terbukti sukses di negara maju seperti Jepang yang menggunakan aplikasi berbasis QR code.
Lemahnya pengawasan di Samsat juga menjadi celah bagi praktik pungli. Ketiadaan kamera pengawas (CCTV) di area pelayanan memungkinkan oknum menyalahgunakan wewenang. Solusi yang efektif adalah memasang CCTV di setiap meja pelayanan dengan fitur rekam otomatis.
Selain itu, diperlukan inspeksi mendadak oleh tim independen, seperti Ombudsman atau inspektorat daerah. Dengan pengawasan ketat, akuntabilitas pelayanan Samsat akan meningkat.
Ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur dan tarif resmi turut memperbesar peluang pungli. Biaya resmi, misalnya pengurusan STNK sebesar Rp100.000, sering kali dimanipulasi hingga tiga kali lipat.
Pemerintah perlu mempublikasikan daftar tarif resmi secara masif melalui papan pengumuman besar di kantor Samsat, aplikasi, dan media sosial. Edukasi kreatif, seperti kampanye “Samsat Goes to Campus,” dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat terkait prosedur Samsat.
Budaya korupsi yang mengakar juga menjadi tantangan besar. Di beberapa daerah, pemberian “uang pelicin” dianggap wajar. Untuk mengubah paradigma ini, pemberdayaan komunitas lokal sebagai agen perubahan sangat diperlukan. Diskusi dan lokakarya antikorupsi yang melibatkan tokoh masyarakat dapat menjadi langkah efektif menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan.
Baca Juga: Mewujudkan Pendidikan Berkualitas untuk Menjembatani Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Digitalisasi layanan publik menjadi kunci utama untuk memberantas pungli. Jepang, misalnya, telah berhasil menerapkan sistem e-governance yang memungkinkan seluruh transaksi dilakukan secara daring tanpa tatap muka, mulai dari pembayaran pajak kendaraan hingga validasi dokumen.
Indonesia dapat mengadopsi sistem serupa dengan menambahkan kios digital Samsat di pusat perbelanjaan untuk melayani masyarakat yang belum akrab dengan teknologi. Selain itu, teknologi blockchain dapat diterapkan untuk memastikan keamanan dan transparansi data dalam setiap transaksi.
Pemerintah memiliki peran krusial dalam upaya ini. Digitalisasi layanan Samsat melalui implementasi e-Samsat memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan dan memperpanjang STNK tanpa perlu antre di kantor Samsat.
Penegakan hukum yang tegas, seperti operasi tangkap tangan (OTT), terbukti efektif menekan praktik pungli. Sebagai contoh, setelah OTT di Samsat Kota X, tingkat pungli turun hingga 30%. Transparansi layanan juga harus ditingkatkan dengan mencantumkan tarif resmi di berbagai media dan menggunakan papan informasi LED untuk menunjukkan alur layanan secara real-time.
Baca Juga: Moralitas Hindu Sebagai Panduan Etika Dalam Transformasi Digital
Masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberantas pungli. Penolakan terhadap pemberian suap serta pelaporan terhadap oknum yang melakukan pungli melalui aplikasi seperti LAPOR! atau SIGNAL merupakan langkah penting.
Pemahaman masyarakat terhadap prosedur resmi dapat ditingkatkan melalui edukasi publik, baik melalui seminar, grup WhatsApp, maupun komunitas lokal. Dengan bersikap tegas dan proaktif, masyarakat dapat menjadi penggerak utama perubahan.
Pemberantasan pungli di Samsat membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Langkah prioritas seperti digitalisasi layanan, pengawasan ketat, dan edukasi publik harus segera diimplementasikan. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan layanan publik yang bersih, transparan, dan terpercaya demi kesejahteraan bersama.
