Pemilu 2024 lalu bukan hanya sekadar pesta demokrasi lima tahunan, tetapi juga menjadi panggung besar bagi Generasi Z, kelompok yang lahir setelah 1997, untuk menunjukkan arah politik masa depan Indonesia.
Dengan jumlah yang mencapai lebih dari separuh total pemilih nasional, generasi ini kini memegang peran kunci, tidak hanya dari sisi kuantitas suara, tetapi juga dalam membentuk wajah baru ideologi politik Indonesia.
Namun, di tengah hiruk-pikuk kampanye digital, meme politik viral, dan konten TikTok bertema pemilu, pertanyaan yang mencuat bukan lagi sekadar siapa yang menang, melainkan bagaimana cara Gen Z menentukan pilihan. Apakah mereka digerakkan oleh idealisme ideologis yang kuat, atau justru oleh pragmatisme politik yang cair, fleksibel, dan kontekstual?
Dalam pengertian klasik, ideologi merupakan sistem nilai yang memberi arah dalam memahami dan mengubah realitas sosial. Filsuf Marxis Louis Althusser menyebutnya sebagai “representasi dari hubungan imajiner antara individu dan kondisi eksistensialnya.”
Namun, bagi generasi yang tumbuh di tengah algoritma dan banjir informasi, ideologi kerap tampil bukan dalam bentuk manifesto panjang, melainkan sebagai hashtag yang viral. Mereka tidak tumbuh dalam wacana tegas antara kapitalisme dan sosialisme, tetapi dalam pilihan praktis sehari-hari: apakah program yang ditawarkan calon bisa langsung mereka rasakan manfaatnya?
Harga skincare yang terus naik, kuota internet yang cepat habis, hingga isu kesehatan mental menjadi perhatian mereka. Isu-isu ini, meski tampak ringan di permukaan, sejatinya merupakan representasi dari kebutuhan akan keadilan sosial dan kesejahteraan. Dalam hal ini, Gen Z tidak bisa dikatakan apatis terhadap ideologi—mereka hanya tidak tertarik pada bentuk-bentuk ideologi yang dogmatis dan memaksa.
Seperti diungkapkan oleh Nabila (21), seorang mahasiswi asal Surabaya, dalam sebuah diskusi daring menjelang Pemilu 2024, “Kami ingin pemimpin yang jujur, kerja nyata, dan tidak memaksakan doktrin.” Pandangan seperti ini mencerminkan cara berpikir yang pragmatis namun tetap kritis.
Di tengah krisis kepercayaan terhadap partai politik, pendekatan pragmatis justru dianggap sebagai pilihan paling rasional. Gen Z cenderung menilai kandidat dari rekam jejak dan program konkret, bukan dari warna bendera partai yang menaungi mereka.
Kampanye yang terasa dekat secara emosional, konten yang menyenangkan, serta sikap yang autentik jauh lebih menarik perhatian dibanding perdebatan ideologis klasik yang membingungkan.
Hal ini didukung oleh hasil survei LSI (2023) yang menunjukkan bahwa lebih dari 65 persen pemilih muda menentukan pilihan berdasarkan kepribadian tokoh, bukan visi-misi partai. Fenomena ini oleh peneliti politik Burhanuddin Muhtadi disebut sebagai “personalized politics”—sebuah bentuk politik yang lebih menekankan pada figur ketimbang struktur kelembagaan.
Namun, pendekatan pragmatis juga menyimpan risiko. Ketika ideologi tidak menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan politik, pemilih muda berpotensi terjebak dalam pencitraan semu. Politik pun berubah menjadi soal persepsi, bukan substansi.
Di sinilah pentingnya pendidikan politik yang membumi namun tetap kritis. Pendidikan yang tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membahas bagaimana APBD disusun, siapa yang menentukan harga BBM, atau mengapa tata ruang kota berdampak pada keseharian warga.
Agama tetap menjadi elemen penting dalam preferensi politik Gen Z, tetapi tampil dalam bentuk yang lebih cair dan reflektif. Bagi mereka, agama bukan sekadar doktrin normatif, melainkan ruang nilai yang menegaskan solidaritas sosial dan kemanusiaan.
Isu seperti toleransi, kesetaraan gender, dan keberagaman lebih sering diperbincangkan ketimbang perdebatan teologis kaku. Bahkan, di berbagai akun media sosial, banyak anak muda yang berani mengkritisi penggunaan agama sebagai alat politik. Mereka mendorong reinterpretasi nilai-nilai keagamaan agar lebih inklusif.
Dalam perspektif sosiolog Emile Durkheim, agama adalah cerminan dari solidaritas sosial. Maka ketika Gen Z mendorong tafsir agama yang humanis dan terbuka, sejatinya mereka sedang menyusun ulang fondasi solidaritas yang lebih relevan dengan realitas kekinian. Solidaritas ini yang pada akhirnya bisa menjadi bahan bakar lahirnya ideologi politik baru yang lebih adaptif.
Pilkada 2024 mendatang akan menjadi ujian nyata. Di banyak daerah, dinamika politik masih dikendalikan oleh jaringan patron-klien. Uang, koneksi keluarga, dan pengaruh tokoh lokal masih menjadi kekuatan besar yang menentukan arah kontestasi. Namun, optimisme tetap tumbuh.
Di kota-kota seperti Bandung, Malang, dan Makassar, mulai bermunculan komunitas pemuda yang mendorong calon independen, memanfaatkan media sosial untuk mengawasi kebijakan, hingga membangun forum warga berbasis digital. Ini menandakan bahwa partisipasi politik Gen Z tidak selalu harus bersifat formal. Mereka hadir lewat podcast kritis, konten edukatif, atau bahkan aksi sosial kecil yang konsisten.
Gen Z tidak membutuhkan doktrin ideologi lama. Yang mereka butuhkan adalah arah yang jelas dan ruang yang terbuka untuk terlibat. Maka tugas akademisi, aktivis, dan negara adalah menyusun ulang narasi politik yang relevan dengan bahasa mereka. Politik tidak boleh lagi eksklusif, melainkan harus hadir dalam bahasa yang dapat mereka pahami dan maknai.
Profesor Miriam Budiardjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, menekankan bahwa partisipasi politik adalah sarana utama memperjuangkan kepentingan warga negara. Maka penting untuk membuka akses bagi Gen Z agar mereka tidak hanya tahu bagaimana memilih, tetapi juga memahami bahwa menjadi warga negara berarti memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi, mengawasi, bahkan jika perlu, menjadi calon pemimpin itu sendiri.
Di tengah dunia yang serba instan dan serbacepat, nilai menjadi jangkar arah gerak. Ideologi mungkin sudah berubah bentuk. Ia tidak lagi berupa naskah dogmatis, tetapi hadir sebagai kompas moral yang menuntun dalam praktik keseharian.
Gen Z mungkin tidak menunjukkan keberpihakan melalui partai yang mereka dukung, tetapi dari isu-isu yang mereka perjuangkan, dari keberanian mereka berkata “tidak” terhadap politik manipulatif, dan dari konsistensi mereka dalam merawat harapan akan perubahan yang lebih adil dan manusiawi.
Politik yang sehat lahir dari generasi yang sadar bahwa memilih bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar: menjaga demokrasi tetap hidup.
