Di tengah geliat ekonomi jasa dan profesi, dokter praktik mandiri, konsultan independen, serta freelancer justru sering berhadapan dengan persoalan yang sama: pajak dipersepsikan rumit, administrasinya memakan waktu, dan metode penghitungan penghasilan sering kali terasa tidak mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.
Padahal, untuk kelompok profesi seperti ini, Indonesia sesungguhnya sudah memiliki instrumen yang cukup progresif, yakni Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Masalahnya, fasilitas ini belum selalu ditempatkan sebagai instrumen kebijakan yang strategis, melainkan kerap dipahami sebatas opsi administratif yang teknis.
Cara pandang semacam itu perlu dikoreksi. NPPN bukan sekadar jalan pintas pengisian SPT. Norma adalah bentuk pengakuan negara bahwa profesi tertentu mempunyai struktur biaya yang nyata, tetapi tidak selalu mudah dibuktikan secara rinci melalui pembukuan yang tertib seperti badan usaha besar.
Ketika negara mengizinkan penghasilan neto dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto, sesungguhnya negara sedang mengatakan satu hal penting: tidak semua omzet adalah laba, dan tidak semua wajib pajak harus dibebani model kepatuhan yang sama.
Di titik inilah relevansi NPPN bagi dokter dan freelancer menjadi sangat kuat. Dokter praktik mandiri harus menanggung biaya alat kesehatan, sewa tempat, asisten, bahan habis pakai, transportasi, dan biaya pengembangan kompetensi.
Freelancer juga menghadapi realitas yang tidak jauh berbeda, mulai dari biaya perangkat kerja, internet, aplikasi berlangganan, ruang kerja, hingga biaya pemasaran jasa. Jika seluruh penghasilan bruto diperlakukan seolah-olah mencerminkan kemampuan ekonomis riil, hasil akhirnya adalah beban pajak yang tidak proporsional dan, yang lebih serius, menurunkan persepsi keadilan pajak itu sendiri.
Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015, DJP sebenarnya telah menyediakan solusi yang sederhana sekaligus rasional. Penghasilan neto dapat dihitung dengan norma persentase tertentu tanpa keharusan membuktikan seluruh biaya satu per satu.
Bagi wajib pajak tertentu, mekanisme ini menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi risiko salah hitung, dan membuat pengenaan pajak menjadi lebih dekat dengan realitas profesi. Dalam bahasa yang lebih lugas, norma membuat pajak menjadi lebih masuk akal.
Namun, di sinilah kritik yang perlu diajukan. Secara normatif, fasilitas ini sudah tersedia. Secara praktis, pemanfaatannya belum tentu optimal. Salah satu penyebabnya adalah informasi mengenai norma masih kerap kalah gaung dibandingkan narasi kepatuhan formal yang menitikberatkan pembukuan, pelaporan, dan sanksi.
Akibatnya, sebagian dokter dan freelancer tetap melihat pajak sebagai ranah yang berjarak dan berisiko, bukan sebagai sistem yang menyediakan kemudahan yang sah untuk diakses. Jika persepsi ini terus dibiarkan, maka negara kehilangan momentum untuk memperluas kepatuhan sukarela wajib pajak dari segmen profesi yang justru terus bertumbuh.
Padahal, bila melihat praktik internasional, pendekatan seperti ini bukan sesuatu yang luar biasa. Banyak negara menggunakan skema presumptive tax atau simplified tax regime bagi profesional kecil dan pekerja mandiri.
Gagasan dasarnya sama: ketika biaya pembuktian kepatuhan terlalu tinggi, penyederhanaan justru menjadi alat yang paling efektif untuk memperluas basis pajak. Indonesia, dalam hal ini, tidak tertinggal. Yang masih perlu didorong adalah keberanian untuk menempatkan NPPN sebagai strategi kepatuhan modern, bukan sekadar ketentuan pelengkap dalam administrasi PPh orang pribadi.
Perspektif tersebut penting karena kepatuhan pajak hari ini tidak lagi bisa hanya dibangun dari pendekatan penegakan hukum. Kepatuhan juga lahir dari desain sistem yang sederhana, dapat dipahami, dan dianggap adil oleh wajib pajak.
Dokter dan freelancer tidak membutuhkan kompleksitas tambahan; mereka membutuhkan kepastian bahwa negara memahami model usaha mereka. Ketika sistem pajak mampu memberikan kepastian itu, kepatuhan akan tumbuh lebih stabil dibandingkan jika hanya didorong oleh ketakutan terhadap pemeriksaan atau sanksi.
Karena itu, diskusi mengenai NPPN seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah fasilitas ini tersedia atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah fasilitas ini sudah cukup dikenal, cukup relevan, dan cukup dipercaya oleh wajib pajak yang menjadi targetnya. Di sinilah pekerjaan rumah kebijakan masih terbuka.
Norma yang baik harus terus dievaluasi agar persentasenya tetap sesuai dengan dinamika biaya profesi. Sosialisasi juga perlu diarahkan secara lebih tajam dan berbasis segmentasi, karena dokter dan freelancer memiliki karakter kepatuhan yang berbeda dari pedagang atau pelaku UMKM konvensional.
Pada akhirnya, NPPN menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang baik tidak selalu identik dengan aturan yang lebih kompleks. Justru dalam banyak kasus, kualitas kebijakan diukur dari kemampuannya menyederhanakan tanpa mengorbankan keadilan. Untuk itu, otoritas pajak perlu menempatkan NPPN sebagai instrumen strategis melalui tiga langkah: evaluasi periodik atas besaran norma agar tetap ekonomis dan relevan, penguatan literasi yang lebih agresif pada profesi sasaran, serta integrasi pesan kebijakan bahwa penyederhanaan adalah bagian dari desain kepatuhan. Jika langkah ini dijalankan konsisten, NPPN tidak hanya menjadi fasilitas di atas kertas, tetapi solusi nyata bagi dokter dan freelancer.
