Hukum Tata Negara (HTN) merupakan tulang punggung penyelenggaraan negara, karena di dalamnya diatur prinsip-prinsip dasar bernegara, termasuk pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, serta relasi antara negara dan warga negaranya.
Namun dalam praktiknya, HTN kerap kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik. Di Indonesia, dinamika ketatanegaraan menunjukkan bahwa hukum kerap dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan kekuasaan, menimbulkan kekhawatiran akan terdegradasinya nilai-nilai konstitusional yang seharusnya dijunjung tinggi.
Secara konseptual, HTN adalah bagian dari hukum publik yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negara, mekanisme kerja antar-lembaga, serta hubungan antara negara dan warga negara berdasarkan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, rujukan utamanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pasca reformasi 1998, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini ditandai dengan penguatan peran lembaga-lembaga independen, pelaksanaan pemilu secara langsung, serta amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali yang mempertegas prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.
Namun, perkembangan ini tidak lepas dari problematika serius. Salah satunya adalah praktik judicial politics, yakni kecenderungan lembaga hukum—seperti Mahkamah Konstitusi—menjadi arena kompromi politik dalam menyelesaikan konflik kekuasaan.
Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat pada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi. Banyak pihak menilai revisi ini sebagai bagian dari strategi politik untuk mengamankan kepentingan tertentu.
Selain itu, munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta pelemahan fungsi legislatif juga mencerminkan bagaimana HTN dimanfaatkan sebagai alat justifikasi kekuasaan, bukan sebagai perangkat untuk menegakkan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Menurut pandangan saya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa HTN Indonesia sedang menghadapi krisis kepercayaan. Ketika hukum yang seharusnya menjadi rambu yang netral justru mudah direkayasa demi kepentingan kelompok tertentu, maka runtuhlah kewibawaan hukum di mata rakyat.
HTN seharusnya menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan kekuasaan, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah konkret dan strategis untuk mengembalikan marwah HTN. Pertama, independensi lembaga-lembaga konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi harus diperkuat agar tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan politik.
Kedua, perlu adanya peningkatan partisipasi publik dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan, termasuk proses amendemen UUD, agar tidak bersifat elitis dan tetap mencerminkan aspirasi rakyat.
Ketiga, pendidikan konstitusi harus digalakkan secara masif kepada masyarakat luas. Masyarakat yang memahami hak-hak konstitusionalnya akan lebih mampu berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
Tanpa adanya langkah-langkah perbaikan ini, HTN akan kehilangan fungsinya sebagai penjaga demokrasi substantif dan hanya akan menjadi alat legalistik penguasa. Kita perlu menghidupkan kembali semangat reformasi—meletakkan konstitusi sebagai landasan utama, bukan sekadar dokumen formal belaka.
Hukum Tata Negara adalah jantung dari sistem kenegaraan. Bila jantung ini tersusupi oleh racun politik praktis, maka seluruh tubuh negara pun akan terganggu fungsinya. Maka, diperlukan komitmen kolektif, baik dari lembaga negara maupun masyarakat sipil, untuk menjaga HTN tetap berada di rel konstitusional, menjamin tegaknya demokrasi, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mata Kuliah : Sistem Hukum Indonesia
Dosen pengampu : Bpk. Dr. Herdi Wisman Jaya, S.Pd.,M.H
