Masyarakat hukum adat adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman sosial dan budaya Indonesia. Mereka merupakan penjaga nilai-nilai tradisional yang telah hidup selama ratusan tahun dan membentuk identitas lokal yang kuat.
Namun dalam perjalanan sejarah, hak-hak masyarakat hukum adat kerap kali terabaikan, terutama saat regulasi nasional lebih mengedepankan kepentingan pembangunan ekonomi daripada keberlangsungan tradisi.
Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi salah satu wilayah yang masih aktif mempertahankan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah setempat menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat adat melalui berbagai kebijakan, mulai dari pengakuan atas hak ulayat hingga upaya menyesuaikan beban ekonomi adat agar tidak menyulitkan generasi muda.
Perlindungan masyarakat hukum adat sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kokoh di tingkat nasional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional yang mereka miliki, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa turut mengakui keberadaan desa adat sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan desa yang harus dihormati dan dilindungi.
Di Kabupaten Alor, pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah yang lebih spesifik untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat. Peraturan ini mencakup pengakuan atas hak ulayat, penguatan posisi budaya lokal, serta kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat adat. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa keberadaan hukum adat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dijamin pelaksanaannya dalam praktik sehari-hari.
Salah satu isu krusial yang dihadapi masyarakat adat di Alor adalah tingginya biaya sosial dalam tradisi adat, seperti belis atau mahar pernikahan. Dalam beberapa kasus, besaran belis bisa mencapai ratusan juta rupiah, suatu angka yang menjadi beban besar bagi pemuda adat yang ingin membangun keluarga. Hal ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menjadi titik temu antara nilai tradisi dan realitas kehidupan modern.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah berupaya melakukan revitalisasi aturan adat. Salah satu bentuk kebijakannya adalah penyesuaian nilai belis agar lebih terjangkau. Jika sebelumnya nilai belis bisa mencapai Rp200 juta, kini telah disepakati di banyak komunitas adat untuk menurunkannya menjadi sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta. Penyesuaian ini dilakukan tanpa menghilangkan makna simbolik belis itu sendiri, namun lebih menekankan keseimbangan antara pelestarian adat dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Langkah ini selaras dengan teori pengakuan dalam hukum adat, di mana hukum adat harus mendapat legitimasi dari negara agar berfungsi efektif dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, kebijakan Pemerintah Kabupaten Alor dapat dilihat sebagai bentuk konkret dari pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan usaha menjadikannya bagian dari sistem pemerintahan lokal yang sah.
Dalam perspektif pluralisme hukum, hukum adat tidak perlu dihapuskan atau digantikan oleh hukum negara, tetapi bisa berjalan berdampingan. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Alor adalah bagaimana menyelaraskan dua sistem hukum ini agar tidak terjadi tumpang tindih, terutama dalam isu-isu sensitif seperti pengelolaan sumber daya alam dan kepemilikan tanah ulayat. Masyarakat adat memiliki hak kolektif atas wilayah mereka, sesuai dengan teori hak ulayat, namun perlindungan hukum atas hak ini masih belum sepenuhnya kuat.
Pengakuan formal melalui peraturan daerah diharapkan mampu menjadi jembatan hukum antara tradisi dan negara. Selain itu, penguatan aspek kelembagaan masyarakat adat juga perlu dilakukan, seperti pembentukan forum musyawarah adat yang diakui oleh pemerintah daerah untuk ikut merumuskan kebijakan publik yang menyangkut kehidupan mereka.
Implikasi dari kebijakan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan budaya. Dari sisi hukum, pengakuan terhadap masyarakat adat meningkatkan kepastian hukum atas tanah dan hak pengelolaan sumber daya alam yang selama ini berada dalam wilayah adat.
Dari sisi sosial, pengurangan beban ekonomi akibat adat memungkinkan generasi muda untuk tetap menjaga tradisi tanpa harus terhimpit secara finansial. Ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas dari kelompok muda dalam kehidupan adat, tanpa harus mengorbankan cita-cita dan kesejahteraan mereka.
Namun demikian, kebijakan ini tidak bebas tantangan. Diperlukan proses sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat adat agar perubahan ini dapat diterima dan tidak menimbulkan perpecahan. Sikap terbuka dari tokoh adat sangat penting dalam menyukseskan transformasi ini. Tanpa dukungan dari dalam komunitas sendiri, kebijakan yang baik sekalipun bisa menjadi hambar atau bahkan ditolak.
Kabupaten Alor menunjukkan bahwa kebijakan inklusif dapat menjadi solusi dalam menjaga keberlangsungan tradisi. Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat adat, sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh adat menjadi kunci utama. Pengakuan terhadap adat bukan sekadar bentuk simbolik, tetapi harus menjelma dalam peraturan yang mengikat dan program nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mempercepat proses penyusunan dan pengesahan peraturan daerah yang melindungi masyarakat hukum adat. Pemerintah juga harus menyediakan ruang dialog yang intensif dan berkelanjutan agar suara masyarakat adat menjadi bagian utama dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat.
Perjalanan Kabupaten Alor dalam melindungi masyarakat hukum adat adalah bukti bahwa keberagaman bukanlah hambatan, tetapi kekuatan yang harus dijaga bersama. Melalui kebijakan yang inklusif, keadilan sosial dan budaya dapat diwujudkan secara nyata di tengah dinamika pembangunan yang terus bergerak maju.
