Ketika Asap Karhutla Mengancam Kesehatan, Perlindungan Warga Harus Dimulai Lebih Awal

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti kawasan pemukiman di Kalimantan Selatan. Paparan asap menjadi salah satu risiko lingkungan yang perlu diperhatikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Sumber: Zenibas / Wikimedia Commons (CC0)
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti kawasan pemukiman di Kalimantan Selatan. Paparan asap menjadi salah satu risiko lingkungan yang perlu diperhatikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Sumber: Zenibas / Wikimedia Commons (CC0)

Ketika kabut asap menyelimuti permukiman, sekolah, dan jalan raya, masyarakat tetap dituntut menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, udara berkabut bukan sekadar mengganggu jarak pandang. Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengandung zat pencemar, termasuk partikel halus PM2,5 yang dapat langsung masuk jauh ke paru-paru. Dampak karhutla bukan hanya kerusakan hutan dan lingkungan. Kesehatan masyarakat turut dipertaruhkan.

Paparan asap dapat memicu iritasi mata, batuk, dan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma atau penyakit paru kronis, kondisi ini berisiko memperburuk keluhan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta membutuhkan perhatian khusus. Begitu pula pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Warga bukan hanya menghadapi ancaman kesehatan, tetapi juga kesulitan belajar, bekerja, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bacaan Lainnya

Besarnya tantangan tergambar dalam data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan laporan situasi per 27 Agustus 2026, karhutla berdampak pada 10.674.201 penduduk di tujuh provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Pada tanggal tersebut, tercatat 4.082 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan jumlah kumulatif 13.449 kasus di 63 kabupaten/kota. Sebanyak 848 tenaga kesehatan dikerahkan untuk memperkuat pelayanan di wilayah terdampak. Data ini menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup berfokus pada pemadaman api. Perlindungan kesehatan warga harus menjadi bagian dari respons sejak awal.

Lantas, bagaimana hubungan paparan asap kebakaran dengan gangguan pernapasan? Jiao dan rekan-rekan (2024) menelaah pertanyaan tersebut melalui tinjauan sistematis terhadap penelitian epidemiologi mengenai paparan partikel dari kebakaran hutan. Dari 3.196 publikasi yang ditemukan, sebanyak 35 penelitian memenuhi kriteria kajian. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menemukan hubungan antara paparan PM2,5 dari kebakaran dan peningkatan gangguan pernapasan, termasuk asma serta penyakit paru obstruktif kronis. Meski begitu, bukti mengenai hubungan paparan tersebut dengan kematian akibat gangguan pernapasan masih terbatas.

Dampak asap terhadap kelompok usia muda juga menjadi perhatian. Zhang dan rekan-rekan (2024) mengkaji penelitian mengenai kesehatan anak-anak dan remaja yang terpapar asap kebakaran hutan. Melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis, mereka menemukan bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan hubungan antara paparan asap dan gangguan kesehatan. Namun, hasilnya tidak seragam untuk setiap jenis penyakit. Risiko perlu dipahami dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan karakteristik kelompok terdampak.

Gambaran serupa muncul dalam kajian Walters dan Ward (2026). Dari 120 publikasi yang ditelusuri, hanya lima penelitian memenuhi kriteria kajian kesehatan pernapasan anak dan remaja. Seluruhnya melaporkan peningkatan gejala pernapasan, kunjungan ke layanan kesehatan, atau penggunaan obat pada hari-hari dengan paparan asap signifikan. Namun, penelitian itu dilakukan di Amerika Serikat dan Kanada. Hasilnya perlu ditafsirkan hati-hati sebelum diterapkan pada masyarakat Indonesia karena kondisi lingkungan, pola paparan, dan akses layanan kesehatan dapat berbeda.

Berbagai kajian tersebut mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kualitas udara selama karhutla. Informasi tidak cukup disampaikan sebagai angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) atau konsentrasi PM2,5. Warga perlu memahami arti angka dan tindakan yang perlu dilakukan. Saat kualitas udara memburuk, aktivitas fisik berat di luar ruangan sebaiknya dikurangi. Sekolah perlu menyesuaikan kegiatan luar ruang, sementara tempat kerja harus memperhatikan keselamatan pekerja yang tidak dapat menghindari paparan. Informasi perlu disampaikan melalui saluran yang mudah dijangkau, dengan bahasa sederhana dan petunjuk jelas.

Perlindungan warga harus ditopang layanan kesehatan yang mudah diakses. Puskesmas dapat mengambil peran melalui edukasi gangguan pernapasan, pemantauan kelompok rentan, serta kesiapan tenaga dan sarana pelayanan. Masyarakat perlu mengenali gejala yang tidak boleh diabaikan, seperti sesak napas, nyeri dada, atau kondisi tubuh yang semakin memburuk. Jika keluhan tersebut muncul, pertolongan medis perlu segera dicari. Penggunaan masker dengan kemampuan filtrasi partikel yang sesuai dapat membantu mengurangi paparan saat berada di luar ruangan. Namun, masker bukan perlindungan mutlak dan tidak menggantikan upaya membatasi aktivitas di udara tercemar.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan kelompok rentan terjangkau informasi dan layanan. Lansia, anak-anak, ibu hamil, serta warga dengan penyakit kronis mungkin membutuhkan bantuan lebih cepat. Pemetaan wilayah berisiko, jalur rujukan, dan ketersediaan layanan dasar perlu disiapkan sebelum keadaan memburuk.

Data dan hasil penelitian tersebut tidak boleh ditafsirkan berlebihan. Angka ISPA selama periode karhutla tidak berarti seluruh kasus pasti disebabkan asap, sebab gangguan pernapasan dipengaruhi banyak faktor. Sebagian besar penelitian yang dirujuk juga berasal dari luar Indonesia. Kajian tersebut memberi gambaran risiko kesehatan, tetapi pemantauan dan penelitian sesuai kondisi Indonesia tetap diperlukan. Data lokal dapat membantu pemerintah mengenali kelompok terdampak, menentukan kebutuhan layanan, dan menyusun kebijakan tepat.

Melindungi kesehatan masyarakat tidak seharusnya baru dimulai ketika asap menyelimuti permukiman. Pemerintah perlu memperkuat pemantauan kualitas udara, menyampaikan peringatan dini yang mudah dipahami, dan memastikan layanan kesehatan siap menjangkau warga. Upaya tersebut harus berjalan bersama pencegahan karhutla melalui pengawasan pembukaan lahan, penegakan aturan, serta perlindungan gambut. Keberhasilan penanganan bukan hanya diukur dari kecepatan memadamkan api, tetapi juga kesiapan melindungi manusia sebelum, selama, dan setelah paparan. Ketika asap datang, warga tidak boleh menghadapi ancaman kesehatan seorang diri.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *