Kurikulum Merdeka digadang-gadang sebagai terobosan dalam dunia pendidikan Indonesia, mengadopsi inspirasi dari sistem pendidikan Finlandia. Mulai diterapkan secara nasional pada tahun ajaran 2024/2025, kurikulum ini mengusung gagasan pembelajaran yang lebih fleksibel dan menempatkan kebebasan belajar di pusat perhatian. Namun, apakah gagasan ini benar-benar sejalan dengan realitas di lapangan?
Konsep Kurikulum Merdeka bertujuan memerdekakan siswa dan guru dari belenggu metode belajar konvensional. Namun, di balik idealisme tersebut, terdapat tantangan besar. Banyak guru merasa tidak memiliki persiapan dan bimbingan yang memadai untuk menerapkan pendekatan baru ini. Kurangnya pelatihan dan panduan membuat proses belajar-mengajar sering kali mengalami hambatan.
Selain itu, infrastruktur yang tidak merata di berbagai daerah memperparah situasi. Siswa di wilayah terpencil masih kesulitan mengakses fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar. Jika kondisi ini terus berlangsung, tujuan Kurikulum Merdeka untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan inovatif menjadi sulit tercapai.
Salah satu kritik utama terhadap Kurikulum Merdeka adalah pendekatan yang memberikan siswa kebebasan memilih mata pelajaran. Meski terlihat menarik, pendekatan ini berpotensi membuat siswa melewatkan informasi penting dari mata pelajaran yang dianggap kurang relevan. Akibatnya, tingkat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep mendasar dapat menurun, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Gagasan memerdekakan pendidikan tidak dapat terwujud tanpa dukungan tenaga pendidik yang kompeten. Namun, saat ini, kualitas dan kesiapan guru masih menjadi kendala utama. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kolaborasi. Sayangnya, pelatihan yang disediakan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Baca Juga: Pergantian Menteri Pendidikan: Nasib Kebijakan MBKM di Ujung Tanduk?
Agar Kurikulum Merdeka dapat berhasil, pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan kurikulum ini. Survei dan diskusi dengan guru, siswa, serta orang tua menjadi penting untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi.
Berdasarkan evaluasi tersebut, materi ajar dan struktur kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dan pendekatan berbasis proyek yang relevan dengan perkembangan siswa.
Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, guru dapat memahami prinsip dasar Kurikulum Merdeka dan mampu menerapkannya dalam pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa.
Dukungan ini harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan akses teknologi, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan semua siswa memiliki kesempatan belajar yang setara.
Baca Juga: Universitas Berbasis Agama Tidak Menjamin Kesantunan Berpakaian Mahasiswa
Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah harus menyediakan regulasi, anggaran, dan pelatihan yang memadai, sementara sekolah dan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan kerja sama yang erat, Kurikulum Merdeka dapat menjadi langkah maju dalam menciptakan generasi muda yang kompeten dan berkarakter.
Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk membawa pendidikan Indonesia ke level yang lebih baik. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, kurikulum ini dapat menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi masa depan.
