Pemerintahan Negara Republik Indonesia merupakan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Kewenangan serta kekuasaan pemerintah juga telah diatur dengan jelas dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini dirancang selaras dengan kepentingan rakyat dan negara, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hal ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat serta memastikan bahwa penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Pemerintah diharapkan menggunakan hak dan wewenangnya sebagaimana mestinya demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Banyak aturan yang dirancang untuk mendorong kesejahteraan rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, dalam realitas kehidupan sosial di Indonesia saat ini, kekuasaan sering kali menjadi penentu derajat dan martabat seseorang.
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi pula status sosial yang melekat padanya. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kekuasaan sering kali dipandang sebelah mata dalam masyarakat. Realitas ini sangat disayangkan karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kekuasaan menjadi segalanya. Siapa pun yang berkuasa di suatu wilayah sering kali menjadi sosok yang paling didengar dan ditaati. Hal ini terlihat begitu nyata di berbagai daerah di Indonesia. Sayangnya, masyarakat yang tidak memiliki kuasa merasa sulit untuk menentukan masa depan mereka.
Bagi mereka, merencanakan masa depan sering kali terasa mustahil karena perjuangan untuk sekadar bertahan hidup sudah menguras tenaga dan pikiran. Mereka bahkan takut untuk bermimpi besar karena merasa segalanya tidak berpihak kepada mereka.
Padahal, setiap individu memiliki hak untuk bermimpi dan meraih cita-cita tanpa batasan yang diakibatkan oleh status sosial atau kekuasaan.
Kesenjangan sosial menjadi salah satu dampak nyata dari sistem kekuasaan yang tidak merakyat. Anak-anak dari keluarga konglomerat memiliki akses ke sekolah internasional yang mahal dan fasilitas bermain kelas dunia.
Sementara itu, sebagian besar rakyat hanya mampu menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri biasa, dengan fasilitas yang seadanya. Bahkan lebih tragis, banyak anak dari keluarga miskin di Indonesia hanya bisa bermimpi untuk bersekolah, mengenakan seragam, atau bermain bahagia seperti anak-anak lainnya. Untuk makan sehari-hari pun, mereka harus berjuang keras. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan yang telah mengakar dalam sistem sosial dan ekonomi Indonesia.
Kesenjangan ini semakin terlihat jelas di daerah-daerah terpencil seperti Papua. Masyarakat Papua sering kali menghadapi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terus berulang. Kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi di Papua mencerminkan ketidakadilan yang terus membelenggu masyarakat di sana.
Anak-anak Papua yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk bersekolah malah lebih sering disibukkan dengan perjuangan mencari makan. Pendidikan bagi mereka hanyalah sebuah impian yang terasa jauh dari jangkauan.
Dalam kondisi seperti ini, di mana keadilan yang seharusnya ditegakkan? Kekuasaan sering kali tidak memihak kepada masyarakat lemah, melainkan hanya mengutamakan kepentingan pribadi para penguasa.
Ketimpangan yang terjadi di Papua hanyalah salah satu dari banyak contoh kesenjangan sosial di Indonesia. Di wilayah lain, masyarakat miskin sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
Baca Juga: Dampak Dosen Star Syndrome Terhadap Dinamika Kelas dan Interaksi Mahasiswa
Kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari kondisi ini. Sementara itu, mereka yang berada dalam posisi kekuasaan justru menikmati kemewahan dan berbagai fasilitas yang jauh dari jangkauan rakyat biasa. Hal ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin.
Melihat realitas yang ada, sangat disayangkan bahwa sistem kekuasaan di Indonesia tampaknya lebih berpihak kepada yang kuat. Rakyat kecil yang lemah semakin termarjinalkan, terpuruk dalam keterbatasan, dan tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.
Bukannya membaik, kondisi ini justru semakin memperburuk situasi masyarakat. Para penguasa sering kali sibuk menikmati kekuasaan mereka, sementara rakyat semakin menjerit dalam kesengsaraan. Ketimpangan ini tidak hanya merusak struktur sosial, tetapi juga melemahkan fondasi bangsa yang seharusnya dibangun di atas prinsip keadilan dan kesetaraan.
Namun, harapan untuk perubahan tetap ada. Kemajuan hanya bisa dicapai jika rakyat bersama-sama bergerak untuk mengubah nasib mereka sendiri. Tentu saja, dukungan dari pemerintah yang benar-benar menggunakan kekuasaan sesuai dengan amanat undang-undang sangatlah dibutuhkan.
Jika pemerintah dapat menggunakan wewenangnya untuk mendukung rakyat kecil, kesenjangan sosial dapat diminimalkan, dan keadilan sosial dapat terwujud. Dalam konteks ini, peran masyarakat juga sangat penting. Mereka perlu diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik.
Baca Juga: Pengaruh Konten Online Terhadap Perilaku Remaja
Indonesia harus kembali kepada prinsip-prinsip dasarnya sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Rakyat harus diberi ruang untuk berkembang tanpa memandang status sosial atau tingkat kekuasaan.
Hanya dengan cara ini, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi semua golongan masyarakat. Perjuangan untuk mencapai keadilan sosial memang tidak mudah, tetapi dengan tekad yang kuat dari semua pihak, perubahan yang signifikan dapat tercapai.
Rakyat Indonesia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, di mana kekuasaan digunakan untuk melayani, bukan untuk menindas. Dengan demikian, harapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi bangsa ini tetap terjaga.
