Bekasi sebagai salah satu kota penyangga Jakarta hampir selalu menghadapi ancaman banjir setiap musim hujan. Luapan air tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, merusak fasilitas umum, hingga mengancam keselamatan warga. Persoalan ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai dampak curah hujan tinggi atau kondisi geografis. Di balik banjir yang terus berulang, muncul pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran dan kualitas tata kelola pembangunan.
Secara alamiah, banjir dipengaruhi oleh tingginya intensitas hujan dan posisi wilayah Bekasi yang berada di dataran rendah. Namun, faktor manusia turut memperbesar risikonya. Alih fungsi lahan yang mengurangi daerah resapan air, pembangunan yang tidak terkendali, buruknya pengelolaan sampah, serta minimnya pemeliharaan saluran drainase membuat air hujan semakin sulit mengalir.
Persoalan menjadi lebih serius ketika pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tidak berjalan sesuai kebutuhan. Banyak saluran drainase mengalami penyumbatan akibat sedimentasi maupun sampah, sementara sejumlah proyek perbaikan belum mampu memberikan hasil yang optimal. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya dilakukan secara efektif dan akuntabel. Jika praktik korupsi benar terjadi, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperbesar risiko bencana yang harus ditanggung masyarakat.
Praktik korupsi dalam penanggulangan banjir dapat terjadi melalui berbagai pola. Salah satunya ialah pembengkakan anggaran proyek atau mark-up. Nilai pekerjaan yang dinaikkan tidak sebanding dengan kualitas pembangunan di lapangan sehingga infrastruktur yang dihasilkan tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.
Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan juga berpotensi membuka ruang kolusi antara penyelenggara negara dan penyedia jasa. Pengadaan pompa air, material konstruksi, maupun jasa konsultasi semestinya dilakukan secara terbuka agar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Penyimpangan juga dapat terjadi pada distribusi bantuan bagi korban banjir. Bantuan berupa kebutuhan pokok, selimut, maupun fasilitas pengungsian harus diterima masyarakat secara utuh. Ketika dana atau bantuan tersebut disalahgunakan, kelompok yang paling terdampak justru kehilangan hak mereka untuk memperoleh perlindungan pada saat bencana.
Permasalahan ini bukan sekadar dugaan tanpa dasar. Indonesia telah beberapa kali menghadapi kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek pengendalian banjir dan infrastruktur sumber daya air, termasuk proyek normalisasi sungai yang melibatkan pejabat maupun kontraktor. Kasus-kasus tersebut menjadi pengingat bahwa lemahnya integritas dalam pengelolaan proyek publik dapat memperlambat penyelesaian pekerjaan sekaligus mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi proyek infrastruktur.
Dampak korupsi dalam penanggulangan banjir jauh melampaui kerugian anggaran. Dari sisi ekonomi, pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperbaiki infrastruktur yang tidak berkualitas, sementara masyarakat menanggung kerusakan rumah, kendaraan, dan tempat usaha. Aktivitas ekonomi pun sering terhenti akibat kawasan permukiman maupun pusat perdagangan terendam banjir.
Dari sisi sosial, banjir memaksa ribuan warga mengungsi dan meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit. Pada saat yang sama, kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut menurun ketika proyek yang menghabiskan anggaran besar tidak mampu mengurangi frekuensi maupun dampak banjir.
Lingkungan juga menjadi korban. Infrastruktur yang dibangun tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik dapat mengganggu ekosistem sungai, mengurangi daya tampung aliran air, serta mempersempit kawasan resapan. Akibatnya, banjir semakin sulit dikendalikan pada musim hujan berikutnya.
Karena itu, penanganan banjir harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Pengawasan terhadap proyek infrastruktur perlu diperkuat melalui peran Inspektorat Daerah, BPK, serta aparat penegak hukum. Seluruh proses pengadaan barang dan jasa juga harus berlangsung secara transparan melalui sistem elektronik yang dapat diawasi publik.
Sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi menjadi bagian penting untuk menciptakan efek jera. Namun, langkah tersebut perlu disertai keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proyek. Warga dapat berperan aktif dengan melaporkan dugaan penyimpangan, mengawasi pembangunan di lingkungan sekitar, serta mendorong pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran dan perkembangan proyek secara berkala.
Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Tidak membuang sampah ke saluran air, menjaga kebersihan drainase, dan mendukung pelestarian ruang terbuka hijau merupakan langkah sederhana yang dapat mengurangi risiko banjir.
Banjir di Bekasi merupakan persoalan yang lahir dari perpaduan faktor alam dan tata kelola pembangunan. Upaya pengendaliannya tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan anggaran publik. Ketika pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat mampu menjalankan perannya secara bersama, penanganan banjir akan menjadi lebih efektif dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat kembali diperkuat.
