Belajar dari Swedia: Perlukah Indonesia Mengadopsi Semangat Offentlighetsprincipen demi Meningkatkan Kepatuhan Pajak?

Pajak merupakan fondasi utama pembiayaan negara. Dari penerimaan pajak, pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai program perlindungan sosial. Karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan sebuah negara.

Indonesia selama bertahun-tahun terus berupaya meningkatkan rasio pajak melalui berbagai kebijakan reformasi. Digitalisasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, integrasi data, hingga penguatan pengawasan menjadi langkah yang terus dilakukan pemerintah. Meski demikian, tantangan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance) masih menjadi pekerjaan besar. Tidak sedikit masyarakat yang masih memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi bagi pembangunan.

Di tengah berbagai upaya tersebut, muncul pertanyaan menarik: apakah tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat dibangun melalui keterbukaan informasi? Swedia menjadi salah satu negara yang sering dijadikan rujukan karena memiliki sistem perpajakan yang relatif transparan. Negara Nordik tersebut menerapkan prinsip Offentlighetsprincipen, yakni prinsip keterbukaan dokumen publik yang telah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraannya selama lebih dari dua abad.

Prinsip tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah, termasuk informasi tertentu mengenai perpajakan warga negara. Kondisi ini sering dikaitkan dengan tingginya tingkat kepatuhan pajak masyarakat Swedia. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah Indonesia perlu mengadopsi prinsip serupa untuk memperkuat budaya kepatuhan perpajakan?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara sederhana. Yang perlu dikaji bukan hanya kemungkinan penerapannya, tetapi juga kesiapan budaya hukum, sistem administrasi, perlindungan data pribadi, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Transparansi yang Berakar pada Budaya Demokrasi

Offentlighetsprincipen merupakan prinsip keterbukaan dokumen publik yang telah menjadi bagian dari sistem hukum Swedia sejak abad ke-18. Prinsip ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses berbagai dokumen resmi pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan negara sekaligus upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan (The Riksdag, 2015).

Dalam praktiknya, sebagian informasi perpajakan, seperti besaran penghasilan maupun jumlah pajak yang dibayarkan seseorang, dapat diakses melalui otoritas pajak sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti seluruh informasi pribadi warga bebas dipublikasikan tanpa batas.

Ministry of Justice Swedia (2009) menegaskan bahwa keterbukaan informasi tetap diimbangi dengan ketentuan mengenai kerahasiaan data tertentu. Negara menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan hak individu atas perlindungan privasi.

Keseimbangan inilah yang sering kali luput dipahami ketika membahas sistem keterbukaan di Swedia. Banyak yang melihatnya hanya dari sisi akses informasi, padahal keberhasilannya ditopang oleh budaya demokrasi, integritas lembaga publik, serta tingkat kepercayaan sosial yang telah terbentuk selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah, transparansi tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme kontrol yang memperkuat akuntabilitas.

Transparansi Mendorong Kepatuhan, Bukan Sekadar Pengawasan

Salah satu faktor yang membuat tingkat kepatuhan pajak di Swedia relatif tinggi adalah adanya hubungan timbal balik yang kuat antara negara dan masyarakat. Warga negara percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

Kepercayaan tersebut diperkuat oleh sistem pemerintahan yang terbuka. Masyarakat dapat melihat bagaimana negara bekerja, bagaimana anggaran digunakan, serta bagaimana kewajiban perpajakan diterapkan kepada seluruh warga tanpa perlakuan istimewa.

Öberg (2019) menjelaskan bahwa keterbukaan dokumen publik di Swedia bukan sekadar instrumen administratif. Prinsip tersebut telah berkembang menjadi bagian dari budaya demokrasi yang mendorong akuntabilitas publik.

Kondisi tersebut menciptakan kontrol sosial yang kuat. Ketika masyarakat mengetahui bahwa sistem berjalan secara adil dan transparan, muncul tekanan moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan akhirnya tidak hanya lahir karena adanya ancaman sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran kolektif bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama.

Pendekatan seperti ini menarik untuk dipelajari karena menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu dibangun melalui pengawasan yang semakin ketat. Faktor psikologis berupa rasa percaya terhadap negara juga memiliki pengaruh yang sangat besar.

Indonesia Bergerak Menuju Sistem yang Lebih Terbuka

Indonesia sebenarnya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan menuju sistem perpajakan yang lebih transparan. Reformasi perpajakan dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perubahan paradigma dari sistem administrasi yang tertutup menuju sistem yang semakin terdigitalisasi dan terintegrasi.

Penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) memungkinkan pertukaran informasi keuangan antarnegara guna mempersempit ruang praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi. Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan memberikan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk memperoleh informasi keuangan tertentu dalam rangka pengawasan perpajakan (Republik Indonesia, 2017).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya mengandalkan sistem pelaporan sukarela tanpa dukungan data yang memadai. Digitalisasi administrasi perpajakan juga mempercepat proses pengawasan serta meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, prinsip kerahasiaan wajib pajak tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum perpajakan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Republik Indonesia, 2007). Perlindungan terhadap data wajib pajak dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan hak warga negara.

Perbedaan inilah yang menjadi pembeda utama dengan sistem yang berlaku di Swedia.

Tantangan Sosial dan Budaya Hukum Indonesia

Mengadopsi prinsip Offentlighetsprincipen secara utuh bukanlah pilihan yang sederhana. Indonesia memiliki karakteristik sosial, budaya, dan hukum yang sangat berbeda.

Isu perlindungan data pribadi masih menjadi perhatian besar di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber. Kebocoran data yang beberapa kali terjadi membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem digital belum sepenuhnya pulih.

Kurniawan (2021) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam sistem pertukaran informasi perpajakan agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak warga negara.

Selain persoalan keamanan data, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi yang masih perlu diperkuat. Transparansi informasi tidak akan memberikan dampak optimal apabila masyarakat masih meragukan integritas pengelolaan data maupun penggunaan penerimaan pajak.

Dalam kondisi seperti ini, membuka akses terhadap identitas atau informasi perpajakan wajib pajak justru berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari penyalahgunaan data, diskriminasi ekonomi, hingga konflik sosial.

Artinya, keberhasilan model Swedia tidak hanya ditentukan oleh aturan hukumnya, tetapi juga oleh budaya masyarakat yang telah lama terbiasa hidup dalam sistem pemerintahan yang terbuka.

Transparansi yang Tepat untuk Indonesia

Jika Indonesia ingin mengambil pelajaran dari Swedia, fokus utamanya bukan pada keterbukaan identitas wajib pajak.

Nilai yang lebih penting untuk diadopsi adalah semangat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Transparansi yang dibutuhkan Indonesia justru berada pada tingkat kelembagaan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai penggunaan penerimaan pajak, efektivitas belanja negara, pencapaian program pemerintah, serta kualitas pelayanan publik yang dibiayai dari pajak.

Ketika masyarakat dapat melihat hubungan yang nyata antara pajak yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima, tingkat kepatuhan cenderung meningkat.

Pendekatan ini lebih sesuai dengan karakteristik Indonesia dibandingkan membuka informasi pribadi wajib pajak kepada publik.

Pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik mengenai manfaat pajak. Selama ini masyarakat lebih sering mendengar kewajiban membayar pajak dibandingkan penjelasan mengenai hasil konkret yang diperoleh dari penerimaan tersebut.

Padahal, komunikasi yang baik dapat membangun persepsi bahwa pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan investasi bersama untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Membangun Kepatuhan Melalui Kepercayaan

The Australia Institute (2020) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang transparan memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat karena pajak dipandang sebagai instrumen pembangunan sosial.

Sementara itu, Hultqvist (2018) menunjukkan bahwa transparansi perpajakan di Swedia tetap berjalan beriringan dengan perlindungan hukum terhadap warga negara. Hal ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi dan perlindungan privasi bukanlah dua konsep yang saling bertentangan apabila didukung regulasi yang memadai.

Di Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa digitalisasi perpajakan berjalan seiring dengan penguatan keamanan informasi. Prasetyo (2023) mengingatkan bahwa meningkatnya keterbukaan data juga membawa risiko baru berupa kebocoran maupun penyalahgunaan informasi wajib pajak.

Karena itu, reformasi perpajakan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara. Reformasi juga harus memperkuat tata kelola data, meningkatkan integritas aparatur, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.

Kepatuhan pajak yang berkelanjutan lahir ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil, memperoleh pelayanan yang baik, dan percaya bahwa uang yang mereka bayarkan benar-benar digunakan bagi kepentingan publik.

Indonesia dapat belajar banyak dari pengalaman Swedia, tetapi proses pembelajaran tersebut harus dilakukan secara selektif. Mengadopsi nilai-nilai yang melandasi keberhasilan sistem jauh lebih penting daripada sekadar meniru bentuk kebijakannya.

Penguatan transparansi kelembagaan, peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran, perlindungan data pribadi, dan pembangunan kepercayaan publik merupakan fondasi yang lebih realistis untuk diterapkan dalam konteks Indonesia.

Keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari kualitas hubungan antara negara dan warga negaranya. Ketika pemerintah mampu menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola pajak, masyarakat akan lebih terdorong memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Di situlah kepatuhan pajak berkembang sebagai wujud kepercayaan, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi hukum.