Pulau Bangka, yang dikenal sebagai penghasil utama timah, telah lama menjadi penopang ekonomi daerah. “Emas hitam” ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, di balik kemilau ekonominya, terdapat tantangan besar untuk mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
Aktivitas pertambangan timah yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti polusi udara, tanah gersang, dan penggundulan hutan. Selain itu, dampaknya meluas pada hilangnya keanekaragaman hayati serta masalah kesehatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebenarnya telah mengatur praktik pertambangan, tetapi pelaksanaannya sering diabaikan.
Akibatnya, praktik ini lebih sering mengutamakan keuntungan jangka pendek bagi segelintir pihak dibandingkan kesejahteraan jangka panjang semua pemangku kepentingan.
Kontribusi ekonomi dari pertambangan timah memang tidak dapat dipungkiri. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan membawa risiko besar bagi masa depan. Degradasi lingkungan yang terjadi mengancam keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat.
Baca Juga: Penciptaan Alam dan Manusia Menurut Dr. Agus Hermanto
Di sisi lain, praktik eksploitasi buruh juga sering terjadi, di mana hanya segelintir pihak yang menikmati keuntungan besar, sementara mayoritas pekerja hidup dalam kondisi tidak layak.
Etika pertambangan memegang peran penting dalam mengatasi dilema ini. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan tanggung jawab lingkungan harus menjadi prioritas utama bagi pelaku industri tambang. Ketika etika ini diabaikan, pertambangan ilegal maupun legal cenderung melanggar aturan dan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.
Dalam menghadapi kondisi darurat ini, diperlukan pendekatan sistematis dan menyeluruh. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar. Selain itu, perlu ada program pemberdayaan masyarakat yang memberikan alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan. Edukasi mengenai etika pertambangan dan dampak lingkungan juga harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Pada era keterbukaan informasi saat ini, perusahaan tambang wajib menaati regulasi terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Pelanggaran terhadap aturan dapat dengan mudah terungkap oleh masyarakat yang semakin sadar dan berani melaporkan praktik ilegal.
Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan penting untuk memastikan keberlanjutan pertambangan. Reklamasi lahan pasca-pertambangan dan upaya meminimalkan kerusakan ekosistem harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.
Baca Juga: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Islam dalam Membangun Bisnis Syariah
Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal perlu bekerja sama dalam memastikan pengelolaan sumber daya yang seimbang. Prinsip keberlanjutan harus menjadi dasar setiap keputusan terkait pertambangan. Hanya dengan pendekatan yang bertanggung jawab, manfaat ekonomi yang diperoleh dari timah dapat dinikmati tanpa merusak masa depan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan terbesar adalah menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meski timah memberikan manfaat besar bagi perekonomian, kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan harus menjadi perhatian utama.
Dengan pendekatan yang tepat, Pulau Bangka dapat terus menjadi penopang ekonomi nasional tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kualitas hidup generasi mendatang.
