Kurangi Pengeluaran Dengan Libatkan Desa Kelola Data Sensus

Abdul Halim Iskandar saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pelaksanan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Redtop Hotel. (doc. kemendes)

Krajan.id – Pemerintah dapat mengurangi beban pengeluaran negara hingga triliunan rupiah, jika libatkan desa kelola data sensus, mulai dari pendataan hingga pembaruan data.

Sehingga nantinya pemerintah dapat lebih fokus pada program-program pembangunan dan pemberdayaan desa, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dan pembaruan data.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Redtop Hotel, Kamis (2/11/2023).

“Jika libatkan desa kelola data sensus, mulai dari pendataan sampai updating data dengan pendampingan serius dari BPS maka akan terjadi penghematan negara hingga Triliunan Rupiah karena tidak perlu lagi sensus melibatkan tenaga baru,” kata Profesor Kehormatan asal UNESA ini.

Gus Halim juga menambahkan, sensus nantinya cukup dilakukan oleh desa dengan didampingi oleh BPS. Keuntungannya sebagian Dana Desa bisa digunakan untuk itu, keuntungan kedua updating pasti lebih cepat apalagi dibangun sistem informasi data yang mudah diimplementasikan.

Hal ini menjadi mudah karena updating data desa itu skalanya kecil. Contohnya, update data penduduk desa yang kisaran 5.000 jiwa lebih mudah ketimbang update data level kabupaten.

“Pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi desa namun tetap dengan monitoring, supervisi dan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten dan semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah satukan dalam satu tarikan nafas di desa maka akan menghasilkan pola penanganan masalah yang sangat efektif,” ujar Gus Halim.

Menurut Gus Halim, berbagai masalah pembangunan, yang sering muncul selama ini bukanlah masalah pembiayaan, ataupun pihak yang mengerjakan tetapi yang paling sering muncul adalah tumpang tindih antara satu program dengan program yang lainnya.

“Bersumber masalah tumpang tindih itu, yang pertama masalah data yang hingga hari ini pemerintah belum miliki satu data,” ungkapnya.

Gus Halim menuturkan, saat rapat bersama Presiden Joko Widodo diputuskan satu data yang dipakai oleh seluruh kementerian dan lembaga yaitu Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi).

Kemendes PDTT juga mengajukan Data Desa yang dikerjakan selama ini. Meskipun banyak yang pesimis, Gus Halim berkeyakinan, jika berkaitan desa maka data yang valid dan terupdate sebaiknya dikelola oleh desa itu sendiri.

Usulan ini, kata Gus Halim, memang mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah kalangan. Tapi kondisi ini sama dengan tahun 2015 saat Dana Desa pertama kali digulirkan. Namun, terbukti, desa bisa mengelola dana yang besar dan beri efek yang besar bagi pembangunan desa itu sendiri.

Selain urusan data, urusan Orkestrasi juga menjadi satu masalah penting dalam pembangunan di Indonesia. Orkestrasi menjadi sangat penting agar berbagai kegiatan yang berdekatan bisa dikelola dengan baik sehingga diferensiasi antar satu kegiatan dengan yang lain bisa terpilah secara bagus.

“Orkestrasi menjadi salah satu kunci penting dalam percepatan pembangunan,” kata Gus Halim.

Gus Halim mencontohkan, Program Bedah Rumah yang memang sejumlah pihak mengerjakannya, dari pusat menggunakan APBN hingga level kabupaten dengan APBD.

Menurut Gus Halim, jika ruang tamu menggunakan APBN dan kamar tidur menggunakan APBD, dan ini ditemukan di sejumlah wilayah saat dirinya menjabat Ketua DPRD Jawa Timur.

Terkait Rakor pelaksanaan P3PD, Gus Halim mengatakan, rakor ini sangat penting agar terbangun sebuah kesepahaman ketika ada program yang beririsan di dalam satu program.

“Saya berharap pola kerja, pola pengawasan bisa menjadi referensi kegiatan yang lain sehingga menjadi sebuah paradigma dalam manajemen pembangunan yang membutuhkan diversifikasi tegas untuk program yang beririsan,” kata Gus Halim.

“Nantinya kita akan temukan efisiensi, efektifitas dan disitulah disebut keberhasilan pembangunan secara efektif dan efisien,” tegas Gus Halim.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *