Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang menarik perhatian publik saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Rabu, 1 Juli 2026. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan perlu diterima sebagai sarana evaluasi.
“Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita,” ujar Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen seorang kepala negara untuk membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Dalam sistem demokrasi, sikap demikian memang menjadi salah satu fondasi penting karena kebijakan publik membutuhkan evaluasi secara berkelanjutan. Kritik bukan sekadar bentuk ketidaksetujuan, melainkan mekanisme kontrol agar pemerintah tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Namun, pernyataan tersebut juga mengundang ruang diskusi ketika dibandingkan dengan sejumlah respons Presiden Prabowo terhadap kritik yang muncul di ruang publik. Pertanyaannya bukan lagi apakah kritik penting, melainkan sejauh mana kritik benar-benar diterima ketika disampaikan kepada pemerintah.
Respons terhadap Kritik Program Makan Bergizi Gratis
Perbincangan mengenai hal tersebut kembali mencuat saat Prabowo menghadiri Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu, 24 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, ia menanggapi kritik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengatakan,
“Katanya ada orang-orang pinter yang mengatakan, ada yang lebih genting dari perut lapar, saya kira nggak ada yang lebih genting dari perut lapar.”
Pernyataan tersebut diduga merupakan respons terhadap pandangan Fatimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI, yang sebelumnya disampaikan dalam forum diskusi Prime+ with Bram Herlambang di CNN Indonesia pada 15 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Fatimah tidak menolak pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan. Ia justru menyoroti bahwa persoalan bangsa tidak hanya berhenti pada isu kelaparan. Menurutnya, akses terhadap pendidikan juga merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius. Ia mencontohkan masih banyak anak Indonesia yang harus melewati jalan rusak, menyeberangi jembatan yang tidak layak, hingga belajar di sekolah dengan fasilitas yang jauh dari memadai.
Pandangan tersebut pada dasarnya memperluas perspektif mengenai prioritas pembangunan. Artinya, persoalan gizi dan pendidikan tidak selalu harus diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sama-sama menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara bertahap sesuai kapasitas negara.
Perbedaan Pendapat adalah Hal yang Wajar
Dalam ruang demokrasi, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang lumrah. Presiden Prabowo memiliki hak untuk meyakini bahwa penanganan kelaparan merupakan prioritas utama pemerintah. Di sisi lain, masyarakat, akademisi, maupun mahasiswa juga memiliki hak menyampaikan pandangan bahwa sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar, memerlukan perhatian yang sama besarnya.
Perbedaan prioritas bukanlah persoalan utama. Yang lebih menarik untuk dicermati justru cara setiap pihak menyampaikan argumentasi tersebut.
Pilihan diksi yang digunakan Presiden Prabowo, khususnya frasa “orang-orang pinter”, memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai gaya komunikasi yang santai atau retoris. Namun, tidak sedikit pula yang memaknainya sebagai sindiran terhadap pihak yang menyampaikan kritik.
Di sinilah letak persoalannya. Fokus publik kemudian bergeser dari substansi kritik menuju cara pemerintah merespons kritik itu sendiri. Alih-alih membahas pentingnya pemerataan akses pendidikan atau efektivitas Program Makan Bergizi Gratis, perhatian masyarakat justru tersedot pada nada komunikasi yang digunakan.
Menghargai Kritik Tidak Cukup Melalui Pidato
Komitmen menghargai kritik tentu tidak dapat diukur hanya dari satu pernyataan atau satu respons semata. Akan tetapi, konsistensi antara ucapan dan tindakan menjadi ukuran yang selalu diperhatikan publik.
Seorang pemimpin memiliki kewenangan untuk mempertahankan kebijakan yang diyakininya benar. Bahkan, tidak semua kritik harus diterima sebagai dasar perubahan kebijakan. Akan tetapi, menghormati kritik berarti memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tanpa menghadirkan kesan merendahkan pihak yang mengemukakannya.
Respons yang lebih menitikberatkan pada substansi kritik dibandingkan karakter pengkritiknya akan memperlihatkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Pendekatan semacam ini juga dapat memperkuat kepercayaan publik bahwa pemerintah benar-benar terbuka terhadap masukan, sekalipun pada akhirnya memilih mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan.
Dalam konteks tersebut, pilihan bahasa memiliki peran yang tidak kalah penting dibanding isi kebijakan. Kalimat yang disampaikan seorang presiden bukan sekadar bentuk komunikasi, melainkan juga mencerminkan sikap institusi negara terhadap aspirasi masyarakat.
Ruang Demokrasi Memerlukan Dialog yang Setara
Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh kebebasan masyarakat menyampaikan kritik, tetapi juga oleh kesediaan pemerintah mendengarkan dan merespons kritik tersebut secara proporsional. Kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik sering kali hadir sebagai bentuk kepedulian agar kebijakan publik menjadi lebih baik.
Karena itu, penghormatan terhadap kritik semestinya tampak tidak hanya dalam pidato resmi, tetapi juga dalam setiap respons terhadap pandangan yang berbeda. Ketika pemerintah mampu menjawab kritik dengan argumentasi yang substantif dan komunikasi yang menghargai lawan bicara, ruang dialog publik akan berkembang lebih sehat dan produktif.
Perdebatan mengenai prioritas antara penanganan kelaparan dan peningkatan akses pendidikan sesungguhnya bukanlah persoalan yang harus menghasilkan pemenang. Keduanya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sama-sama penting dan membutuhkan perhatian negara.
Sorotan publik akhirnya bukan semata mengenai benar atau salahnya suatu kebijakan, melainkan mengenai konsistensi antara komitmen yang disampaikan dan praktik komunikasi yang ditunjukkan. Pernyataan bahwa pemerintah menghormati kritik akan semakin bermakna apabila tercermin dalam setiap sikap, pilihan kata, dan cara berdialog dengan masyarakat. Dari titik itulah publik dapat menilai apakah keterbukaan terhadap kritik benar-benar telah menjadi budaya dalam pemerintahan atau masih sebatas komitmen yang diucapkan di atas mimbar.
