Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, jalanan kerap menjadi ruang penyampaian aspirasi ketika berbagai saluran formal dinilai tidak lagi mampu menampung kegelisahan masyarakat. Demonstrasi bukan sekadar kerumunan massa yang menyuarakan tuntutan, melainkan indikator penting untuk membaca tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika suara dari jalan mulai menguat, pemerintah seharusnya tidak hanya melihatnya sebagai bentuk kritik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat.
Perspektif inilah yang penting digunakan dalam membaca aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah pada Jumat, 5 Juni 2026, di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Melalui spanduk bertuliskan “RIP Rupiah Sekarat” serta aksi simbolik membakar uang mainan, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang dan Surakarta menyampaikan pesan yang sederhana, tetapi sarat makna. Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat bukan hanya angka yang terpampang pada layar perdagangan internasional. Kondisi tersebut telah menjelma menjadi persoalan nyata yang dirasakan pedagang kecil, pelaku usaha mikro, buruh, hingga keluarga dengan penghasilan tetap.
Bagi masyarakat kecil, pelemahan mata uang bukanlah istilah ekonomi makro yang rumit. Mereka merasakan dampaknya ketika harga kebutuhan pokok meningkat, biaya pendidikan semakin mahal, tarif transportasi berpotensi naik, sementara pendapatan tidak mengalami perubahan yang sepadan. Di titik inilah mahasiswa berusaha menghubungkan data ekonomi dengan realitas yang dialami masyarakat sehari-hari.
Tuntutan berupa tenggat 18 hari yang disampaikan mahasiswa juga bukan sekadar permainan angka. Angka tersebut dipilih karena mencerminkan posisi nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS. Di balik simbol tersebut tersimpan pesan yang lebih dalam. Mahasiswa menginginkan pemerintah segera menunjukkan langkah nyata untuk mengendalikan situasi sebelum keresahan masyarakat berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas. Pesan tersebut lebih tepat dipahami sebagai peringatan moral daripada ancaman politik.
Masih ada sebagian kalangan yang memandang demonstrasi mahasiswa sebagai manuver politik atau ekspresi emosional generasi muda yang dianggap belum memahami kompleksitas kebijakan ekonomi. Cara pandang seperti ini justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan. Mahasiswa yang turun ke jalan berasal dari berbagai perguruan tinggi, mulai dari Politeknik Negeri Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang, hingga Universitas Sebelas Maret. Dalam beberapa tahun mendatang, mereka akan memasuki dunia kerja dan menjadi bagian dari kelompok produktif yang secara langsung menghadapi konsekuensi dari kondisi ekonomi nasional.
Ketidakstabilan ekonomi akan memengaruhi kesempatan memperoleh pekerjaan, tingkat upah, biaya hidup, hingga peluang membangun masa depan. Karena itu, kepedulian mereka terhadap pelemahan rupiah bukanlah sesuatu yang berlebihan, melainkan bentuk kesadaran bahwa kondisi ekonomi hari ini akan menentukan kualitas kehidupan generasi muda pada masa mendatang.
Hal lain yang patut dicatat adalah aksi tersebut berlangsung secara tertib tanpa indikasi keterlibatan kelompok radikal ataupun tindakan yang mengarah pada kekerasan. Seluruh tuntutan berfokus pada persoalan ekonomi yang konkret dan dapat diukur. Bahkan mahasiswa secara terbuka menyampaikan bahwa mereka tidak menginginkan terjadinya Reformasi Jilid 2. Pernyataan tersebut justru memperlihatkan adanya keinginan agar pemerintah segera mengambil langkah perbaikan sehingga situasi tidak berkembang ke arah yang lebih buruk.
Karena itu, penggunaan istilah seperti “ultimatum”, “ancaman”, atau “tenggat” sebaiknya dipahami secara proporsional. Framing yang terlalu menonjolkan aspek konfrontatif berisiko menggeser makna utama demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Mahasiswa sedang menjalankan fungsi yang dijamin dalam negara demokratis, yaitu menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik yang dinilai belum mampu menjawab keresahan masyarakat.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, serta arus keluar modal asing. Penjelasan tersebut memiliki dasar yang kuat dari perspektif ekonomi makro dan memang menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar berbagai mata uang di dunia.
Persoalannya, masyarakat tidak selalu memandang kondisi ekonomi melalui perspektif yang sama. Pedagang sayur, sopir angkutan umum, buruh harian, maupun ibu rumah tangga lebih merasakan dampak nyata berupa kenaikan harga kebutuhan pokok daripada memahami dinamika geopolitik global. Penjelasan yang terlalu teknokratis sering kali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari sehingga gagal menjawab kecemasan publik.
Ungkapan bahwa “ketika rupiah melemah, yang paling terpukul bukanlah mereka yang menyimpan aset dalam dolar, melainkan mereka yang menggantungkan hidup pada upah harian” menggambarkan realitas tersebut secara jelas. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hampir tidak memiliki instrumen untuk melindungi nilai pendapatan mereka dari tekanan inflasi. Mereka hanya dapat mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan, atau bekerja lebih keras demi mempertahankan daya beli keluarga.
Di sinilah peran mahasiswa menjadi penting. Mereka bukan sekadar menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, melainkan menjadi representasi bagi masyarakat yang tidak memiliki akses langsung untuk menyampaikan aspirasi kepada para pembuat kebijakan. Demonstrasi yang dilakukan dapat dipahami sebagai bentuk penguatan fungsi civil society dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat.
Respons pemerintah terhadap situasi ini akan sangat menentukan arah kepercayaan publik. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi yang jujur, terbuka, dan mudah dipahami. Masyarakat tidak menuntut pemerintah mampu menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi dalam waktu singkat. Mereka lebih membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai kondisi yang sedang dihadapi, strategi yang sedang dijalankan, serta target yang realistis untuk dicapai. Transparansi jauh lebih bernilai dibandingkan optimisme yang tidak disertai penjelasan memadai.
Langkah berikutnya adalah membuka ruang dialog yang benar-benar substansial dengan mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, serta kelompok masyarakat lainnya. Dialog tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial atau sekadar menghasilkan dokumentasi pertemuan. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa setiap masukan memperoleh perhatian dan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan.
Selain komunikasi dan dialog, perlindungan terhadap masyarakat rentan harus menjadi prioritas utama. Bantuan sosial perlu disalurkan secara tepat sasaran, stabilitas harga kebutuhan pokok harus dijaga melalui pengawasan pasar yang lebih efektif, serta berbagai instrumen pengendalian inflasi perlu diperkuat agar tekanan ekonomi tidak semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa gerakan yang mereka bangun tidak berhenti pada mobilisasi massa. Tenggat 18 hari yang telah disampaikan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi publik mengenai kondisi ekonomi nasional, memperluas diskusi akademik, menyampaikan solusi berbasis data, serta terus mengawal kebijakan pemerintah secara kritis namun konstruktif. Gerakan mahasiswa akan memiliki legitimasi yang lebih kuat apabila tidak hanya lantang menyampaikan kritik, tetapi juga mampu menghadirkan alternatif pemikiran bagi penyelesaian persoalan.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak pernah lahir dalam ruang kosong. Gelombang perubahan selalu diawali oleh akumulasi persoalan yang berlangsung lama tanpa respons yang memadai dari pemerintah. Reformasi 1998 merupakan pelajaran penting bahwa hilangnya kepercayaan publik sering kali berawal dari kegagalan membangun komunikasi dan merespons aspirasi masyarakat secara cepat.
Tidak ada pihak yang menghendaki lahirnya Reformasi Jilid 2. Justru karena itulah tenggat 18 hari yang disampaikan mahasiswa sepatutnya dipahami sebagai momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik. Kritik yang muncul dari ruang demokrasi tidak semestinya dijawab dengan kecurigaan atau pelabelan negatif, melainkan dengan keterbukaan, dialog, dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Selama pemerintah mampu menunjukkan kesungguhan dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat yang paling rentan, kepercayaan publik akan tetap terpelihara, dan demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
