Palembang, Krajan.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengimbau seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk lebih serius mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan.
Menurut Yandri, SDM lokal merupakan aset berharga yang tak tergantikan. Mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing. “Optimalisasi SDM desa ini bertujuan untuk mencegah urbanisasi besar-besaran seperti yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan,” ujarnya dikutip dari situs resmi kemendesa.go.id.
Yandri menjelaskan, di Jepang, sebanyak 93% penduduknya telah bermigrasi ke kota, sementara di Korea Selatan angka urbanisasi mencapai 83%. Dampaknya adalah ketimpangan demografi serta desa-desa yang semakin kosong.
“Desa di Jepang itu kosong. Jangan sampai hal ini terjadi di Indonesia. Kita harus menghambat laju urbanisasi dengan memajukan desa-desa,” kata mantan Wakil Ketua MPR RI ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Swasembada Pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Senin (13/1/2024).
Baca Juga: Gebyar Gapai 2024: Wujud Komitmen Gapai Kebumen dalam Menyebarluaskan Inklusivitas
Yandri juga menegaskan pentingnya pembangunan yang terpusat di desa. “Kalau pembangunan lebih banyak dilakukan di desa dan pemuda pelopor desa dilibatkan, saya haqqul yakin desa akan maju dengan pesat,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menambahkan bahwa pemerintah sedang fokus pada pemberdayaan potensi lokal sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pokok. Menurut Zulhas, pangan lokal harus menjadi prioritas untuk dikembangkan dan dikonsumsi secara berkelanjutan.
“Makanan lokal memiliki keunggulan unik, baik dari segi cita rasa maupun pengelolaannya. Kita ingin tahun 2025, tidak ada lagi impor beras untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, dan garam untuk konsumsi,” jelas Zulhas.
Baca Juga: Karang Taruna Dipo Ratna Muda Guwosari Terima Bantuan Kearifan Lokal dari Kemensos RI
Lebih lanjut, Zulhas memaparkan langkah konkret pemerintah dalam mendukung petani lokal. Salah satunya adalah penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah yang akan mulai diberlakukan pada 15 Januari 2025. HPP gabah dinaikkan dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam menyerap hasil produksi petani selama masa panen raya.
“Selain itu, mulai 1 Februari, harga jagung ditetapkan Rp5.500 per kilogram. Tujuannya agar hasil panen petani terserap optimal,” tambah Zulhas.
Dalam agenda tersebut, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir. Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar-Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, serta Direktur Advokasi Dwi Rudi Hartoyo.