Bayangkan seorang hakim menerima bisikan dari pihak tertentu yang memintanya meringankan hukuman. Di ruang lain, seorang notaris dihadapkan pada klien besar yang berharap seluruh urusan dokumen dapat “dibereskan” tanpa perlu mengikuti prosedur hukum yang semestinya. Situasi seperti ini bukan sekadar ilustrasi moral yang hanya ditemukan di ruang kuliah atau lembar studi kasus. Ini adalah realitas yang dihadapi sebagian praktisi hukum dalam kehidupan profesional sehari-hari.
Pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan ketika tekanan datang bukan dalam bentuk ancaman terbuka, melainkan melalui relasi, kepentingan, atau godaan yang tampak biasa saja?
Di titik inilah kode etik profesi hukum benar-benar diuji. Bukan ketika seseorang sedang menghafal teori di ruang kelas atau mengikuti ujian profesi, melainkan ketika harus mengambil keputusan di tengah tekanan nyata yang berpotensi menggoyahkan integritas.
Selama ini, tidak sedikit orang memahami kode etik hanya sebagai seperangkat aturan formal yang wajib dipatuhi agar terhindar dari sanksi organisasi atau konsekuensi hukum. Cara pandang semacam itu terlalu sederhana untuk menggambarkan kompleksitas profesi hukum. Kode etik bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut cara seseorang menjaga kehormatan profesinya ketika menghadapi situasi sulit.
Dalam penelitian yang kami lakukan melalui wawancara mendalam dengan dua praktisi hukum, yakni Kolonel Laut (H) Amrieandi, S.H., M.H. selaku Hakim Militer, dan Dr. H. Ony Wijaya selaku Notaris-PPAT di Mojokerto, muncul satu pesan yang terasa sangat kuat dari keduanya: kode etik pada dasarnya berbicara tentang karakter.
Bagi hakim militer, kode etik merupakan keselarasan antara kata dan tindakan. Seorang aparat penegak hukum tidak cukup hanya memahami aturan, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa prinsip yang diyakininya tetap berdiri ketika diuji oleh keadaan. Sementara itu, Dr. Ony Wijaya menyampaikan pandangan yang tidak kalah tegas. Menurutnya, kode etik adalah cermin kepribadian seseorang, bukan atribut yang dapat dipakai ketika menguntungkan lalu dilepaskan saat keadaan menjadi sulit.
Kode Etik dan Tekanan di Dunia Profesional
Banyak orang membayangkan bahwa perjuangan seorang profesional hukum selesai ketika ia lulus pendidikan, memperoleh izin praktik, atau berhasil menempati posisi strategis. Kenyataannya justru sebaliknya. Perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai ketika seseorang berada di dalam sistem dan menghadapi tarik-menarik kepentingan.
Kolonel Laut (H) Amrieandi mengungkapkan bahwa dalam praktik peradilan militer, terdapat situasi ketika berbagai pihak mencoba memengaruhi putusan hakim agar hukuman terdakwa dapat diringankan. Tekanan semacam ini tidak selalu hadir dalam bentuk intimidasi yang terang-terangan. Ada kalanya hadir secara halus, terselubung dalam hubungan personal, atau dibungkus dengan alasan kemanusiaan yang tampak masuk akal.
Namun, menurutnya, seorang hakim tidak boleh kehilangan pijakan. Putusan harus tetap berdiri di atas fakta persidangan dan pertimbangan hukum, bukan atas dasar kepentingan pihak tertentu di luar ruang sidang.
Sementara itu, Dr. H. Ony Wijaya menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi tidak kalah kompleks. Sebagai notaris dan PPAT, ia melihat bahwa tekanan dalam profesi kerap muncul dari banyak arah. Persaingan antarnotaris, misalnya, tidak jarang memicu praktik perang tarif yang dapat menggeser orientasi profesionalisme menjadi sekadar kompetisi bisnis.
Belum lagi permintaan klien yang menginginkan proses cepat tanpa memedulikan prosedur hukum. Situasi menjadi lebih rumit ketika pihak yang meminta “kemudahan” justru berasal dari lingkaran relasi dekat atau memiliki pengaruh ekonomi yang besar.
Di tengah era digital, tantangan lain juga semakin nyata, yaitu menjaga kerahasiaan dokumen dan data klien. Perkembangan teknologi memang memberikan kemudahan, tetapi sekaligus membuka peluang baru terhadap penyalahgunaan informasi dan pelanggaran etika profesi.
Permasalahan utama sesungguhnya bukan terletak pada ketidaktahuan terhadap aturan. Para profesional hukum memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tantangan terbesarnya justru terletak pada keberanian moral untuk tetap memegang prinsip ketika tekanan datang bertubi-tubi.
Ketika Sistem Pengawasan Belum Selalu Cukup
Menurut Kolonel Laut (H) Amrieandi, pelanggaran etika dalam profesi hukum umumnya dipicu oleh tiga faktor utama, yakni kurangnya pemahaman terhadap aturan, unsur kelalaian, atau kesengajaan yang didorong kepentingan pribadi maupun ekonomi.
Ia juga mencatat bahwa pelanggaran etika dalam lingkungan peradilan militer relatif lebih sedikit terjadi karena sebagian besar perkara tidak memiliki nilai ekonomi besar sehingga potensi godaan material cenderung lebih kecil.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Dr. H. Ony Wijaya. Menurutnya, sistem pengawasan etika profesi notaris memang sudah memiliki mekanisme berlapis melalui Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, hingga Pusat. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan.
Koordinasi antarlembaga belum selalu berjalan optimal. Sanksi terhadap pelanggaran etika terkadang belum cukup memberikan efek jera. Selain itu, pengawasan oleh sesama rekan profesi juga berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Kondisi semakin kompleks ketika pola pelanggaran berkembang mengikuti perubahan zaman dan memanfaatkan celah teknologi.
Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengawasan memang penting, tetapi belum tentu cukup. Regulasi dapat membatasi tindakan seseorang, namun tidak selalu mampu membentuk integritas.
Integritas Tidak Tumbuh dari Ancaman Sanksi
Dari kedua narasumber tersebut, ada satu pelajaran penting yang patut direnungkan: integritas sejati tidak lahir karena rasa takut terhadap hukuman.
Sistem pengawasan, ancaman sanksi, hingga mekanisme hukum memang memiliki fungsi penting untuk menjaga profesionalisme. Akan tetapi, semua itu tidak akan berjalan maksimal apabila tidak dibarengi kesadaran dari dalam diri seorang profesional hukum.
Ada unsur yang jauh lebih mendasar, yakni rasa tanggung jawab, hati nurani, dan keyakinan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah, bukan sekadar simbol status sosial atau jalan menuju kemapanan ekonomi.
Hakim militer menekankan pentingnya pembinaan rohani agar setiap aparat penegak hukum memiliki fondasi moral yang kokoh. Di sisi lain, Dr. H. Ony Wijaya menyampaikan pesan yang sangat lugas: jangan memasuki profesi notaris jika tujuan utamanya hanya mengejar kemapanan. Profesi ini membutuhkan keberanian moral yang nyata, sebab keputusan yang diambil sering kali melibatkan kepentingan banyak orang.
Pendidikan Hukum Tidak Cukup Mengandalkan Hafalan
Temuan ini memberikan refleksi penting, terutama bagi mahasiswa hukum maupun siapa saja yang sedang mempertimbangkan karier di bidang ini. Kemampuan memahami pasal demi pasal memang penting, tetapi itu belum cukup.
Yang benar-benar diuji di lapangan adalah kemampuan bertahan ketika dihadapkan pada tekanan, kemampuan menimbang dilema moral yang tidak selalu memiliki jawaban hitam-putih, serta keberanian memilih jalan integritas ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi.
Karena itu, pendidikan hukum perlu bergerak lebih jauh. Perguruan tinggi tidak cukup hanya mengajarkan norma, teori, dan hafalan regulasi. Pendidikan hukum juga perlu membentuk karakter, memperkuat kesadaran etis, dan menanamkan tanggung jawab sosial bahwa profesi hukum pada dasarnya hadir untuk menjaga keadilan, bukan melayani kepentingan sempit.
Kode etik profesi hukum bukan sekadar dokumen formal yang dipajang di dinding kantor atau menjadi materi ujian sertifikasi. Ia adalah kompas moral yang seharusnya digunakan ketika keadaan paling sulit datang. Sebab dalam dunia hukum, keputusan yang paling menentukan justru sering kali lahir ketika seseorang harus memilih antara kenyamanan pribadi atau tetap berdiri bersama integritas.
