Bagi banyak lulusan sekolah menengah, momen setelah melepas seragam putih abu-abu sering kali diikuti oleh serangkaian pertanyaan yang dianggap penting untuk masa depan. “Mau kuliah di jurusan apa?” biasanya menjadi pembuka. Tak lama kemudian, pertanyaan berikutnya muncul: “Nanti kerja apa?” atau “Gajinya berapa?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdengar wajar. Bahkan, dalam banyak keluarga, hal itu dianggap sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan anak. Namun, di balik percakapan yang tampak sederhana itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih mendasar dan jarang dibicarakan secara terbuka: sebenarnya untuk apa pendidikan diselenggarakan? Dan lebih jauh lagi, untuk siapa pendidikan itu ditujukan?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika pendidikan saat ini semakin sering diukur melalui indikator ekonomi. Kesuksesan sekolah dinilai dari tingkat serapan kerja lulusannya. Perguruan tinggi berlomba menawarkan program studi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, mata pelajaran atau bidang ilmu yang tidak memiliki nilai ekonomi langsung perlahan mulai tersisih.
Martha C. Nussbaum, filsuf dan pemikir pendidikan dari University of Chicago, mengingatkan bahwa cara sebuah bangsa menjawab pertanyaan tentang tujuan pendidikan akan menentukan bukan hanya kondisi ekonominya, melainkan juga kualitas demokrasi yang dimilikinya. Menurut Nussbaum, dunia saat ini sedang berada di antara dua arus besar yang saling berhadapan: pendidikan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bebas berpikir.
Krisis yang Senyap
Nussbaum menyebut zaman sekarang sedang menghadapi sebuah krisis yang berlangsung nyaris tanpa disadari. Krisis itu tidak datang dengan suara sirene atau pengumuman keadaan darurat. Ia hadir secara perlahan melalui perubahan prioritas dalam sistem pendidikan.
Di berbagai tempat, pelajaran seni, sastra, sejarah, dan filsafat mulai dipandang sebagai pelengkap yang kurang penting. Mata pelajaran tersebut dianggap tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kerap menjadi bagian pertama yang dipangkas ketika efisiensi anggaran dilakukan.
Padahal, jauh sebelum sekolah dipahami sebagai sarana menghasilkan tenaga kerja, ilmu antropologi telah melihat pendidikan sebagai mekanisme utama pewarisan kebudayaan. Antropolog Margaret Mead menunjukkan bahwa melalui pendidikan, baik formal maupun informal, sebuah masyarakat mewariskan nilai, cara berpikir, norma, serta pandangan hidup kepada generasi berikutnya. Proses tersebut dikenal sebagai enkulturasi.
Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya belajar membaca, menulis, atau berhitung. Ia juga belajar memahami siapa dirinya, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana memaknai dunia yang ditempatinya. Ketika pendidikan direduksi menjadi sekadar pelatihan keterampilan kerja, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sumber daya manusia, melainkan juga keberlanjutan kebudayaan itu sendiri.
Kondisi inilah yang membuat perdebatan mengenai tujuan pendidikan menjadi semakin mendesak. Sebab, pendidikan yang kehilangan dimensi kemanusiaannya berisiko melahirkan generasi yang kompeten secara teknis, tetapi miskin refleksi dan empati.
Mencetak Sekrup atau Menumbuhkan Warga?
Model pendidikan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pada dasarnya hanya membutuhkan kemampuan tertentu. Masyarakat cukup dibekali keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, sementara sebagian kecil kelompok elite menguasai teknologi dan pengetahuan tingkat tinggi.
Dalam pola semacam ini, kemampuan berpikir kritis sering kali tidak dianggap sebagai prioritas. Bahkan, dalam situasi tertentu, sikap kritis dipandang merepotkan karena mendorong individu untuk mempertanyakan kebijakan, struktur kekuasaan, atau ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya.
Nussbaum mengkritik kecenderungan tersebut. Menurutnya, pendidikan yang hanya mengejar produktivitas ekonomi berpotensi menghasilkan tenaga kerja yang patuh, tetapi tidak melahirkan warga negara yang mampu berpikir secara mandiri.
Pandangan ini sejalan dengan kritik yang pernah disampaikan oleh pendidik Brasil, Paulo Freire, melalui konsep banking education atau pendidikan gaya bank. Dalam model tersebut, murid diposisikan sebagai wadah kosong yang terus-menerus diisi informasi oleh guru. Pengetahuan ditransfer secara satu arah, kemudian diukur melalui kemampuan menghafal dan mengulang kembali saat ujian.
Freire menilai pendekatan semacam itu gagal membangun kesadaran kritis. Murid tidak diajak berdialog, mempertanyakan realitas, ataupun mengembangkan kemampuan berpikir independen. Mereka hanya dilatih untuk menerima dan mengulang.
Akibatnya, pendidikan lebih banyak menghasilkan individu yang cocok menjadi bagian dari mesin produksi dibandingkan warga negara yang mampu mengambil keputusan secara reflektif dan bertanggung jawab. Mereka menjadi komponen yang bekerja dengan baik dalam sistem, tetapi kurang memiliki ruang untuk mempertanyakan arah sistem tersebut.
Pendidikan untuk Siapa?
Pertanyaan mengenai tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan lain yang sama pentingnya: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan oleh sistem pendidikan yang ada?
Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa sekolah tidak pernah sepenuhnya netral. Melalui konsep modal budaya (cultural capital), ia menjelaskan bagaimana latar belakang keluarga sangat memengaruhi peluang keberhasilan seseorang di dunia pendidikan.
Anak-anak yang sejak kecil akrab dengan buku, diskusi intelektual, bahasa baku, serta lingkungan akademik cenderung lebih mudah beradaptasi dengan tuntutan sekolah. Mereka memahami kode-kode budaya yang secara tidak langsung dihargai oleh sistem pendidikan.
Sebaliknya, anak-anak dari lingkungan yang tidak memiliki akses serupa sering kali harus bekerja lebih keras untuk mencapai titik yang sama. Perbedaan ini bukan semata-mata soal kecerdasan, melainkan juga tentang akses terhadap sumber daya budaya yang sejak awal tidak dimiliki secara merata.
Tanpa kesadaran terhadap kenyataan tersebut, pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial justru dapat berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan. Sekolah tampak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, tetapi dalam praktiknya tidak semua peserta didik memulai perjalanan dari garis start yang setara.
Pengalaman ini tercermin dalam cerita Randu, seorang mahasiswa tahun pertama di salah satu perguruan tinggi negeri. Ia mengaku baru menyadari bahwa banyak teman seangkatannya telah memiliki bekal yang berbeda sejak kecil. Sebagian telah mengikuti kursus bahasa Inggris selama bertahun-tahun, memiliki koleksi buku yang melimpah, serta terbiasa berdiskusi mengenai berbagai isu.
“Rasanya seperti kami dinilai dengan penggaris yang panjangnya berbeda,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pendidikan bukan hanya soal usaha individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang membentuk peluang seseorang sejak awal.
Belajar untuk Merdeka
Jika pendidikan tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja, lalu seperti apa pendidikan yang memerdekakan itu?
Nussbaum menawarkan tiga kemampuan utama yang perlu terus dirawat dalam sistem pendidikan.
Pertama, kemampuan berpikir kritis ala Socrates. Kemampuan ini mendorong seseorang untuk menguji keyakinannya sendiri, mempertanyakan asumsi yang diterima begitu saja, dan tidak mudah tunduk pada tekanan mayoritas maupun otoritas.
Kedua, kemampuan melihat diri sebagai bagian dari komunitas global. Kesadaran ini membantu seseorang memahami bahwa kehidupan manusia saling terhubung melampaui batas suku, agama, ras, maupun negara. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan menghargai keberagaman menjadi syarat penting bagi kehidupan bersama yang damai.
Ketiga, imajinasi naratif, yaitu kemampuan membayangkan pengalaman hidup orang lain. Melalui kemampuan ini, seseorang dapat memahami penderitaan, harapan, serta perspektif yang berbeda dari dirinya sendiri. Empati semacam itu banyak dipupuk melalui sastra, seni, dan berbagai bentuk ekspresi budaya yang justru kerap dianggap tidak produktif secara ekonomi.
Padahal, kemampuan berempati memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Masyarakat yang mampu memahami sudut pandang orang lain cenderung lebih terbuka terhadap dialog dan lebih mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.
Di tengah tuntutan dunia kerja yang terus berubah, keterampilan teknis memang tetap penting. Namun, pendidikan yang hanya berorientasi pada kebutuhan pasar berisiko melupakan fungsi dasarnya sebagai sarana pembentukan manusia.
Karena itu, ketika membicarakan pilihan jurusan, prospek kerja, atau besaran gaji, ada satu pertanyaan yang layak diajukan kembali: apakah pendidikan yang kita kejar hanya bertujuan menyiapkan seseorang untuk bekerja, atau juga membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, menghargai sesama, dan hidup secara merdeka?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan wajah pendidikan kita pada masa depan. Bukan hanya sebagai alat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai ruang untuk menumbuhkan warga negara yang berakal, berempati, dan mampu menjaga kehidupan demokratis tetap hidup.
