Ketika suara dan ruang gerak terus dipersempit, tulisan menjadi salah satu cara paling bertahan untuk menyimpan jejak atas kemunduran demokrasi mahasiswa. Pena mungkin tidak mampu menghentikan praktik yang telah mengakar, tetapi ia sanggup mendokumentasikan kenyataan yang kerap disembunyikan di balik narasi tentang loyalitas, profesionalisme, dan tradisi organisasi.
Selama bertahun-tahun, sebagian lingkungan pendidikan kedokteran di Indonesia tumbuh dalam budaya yang menempatkan kepatuhan sebagai nilai utama. Mahasiswa didorong untuk mengikuti sistem tanpa banyak bertanya. Kritik sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pembangkangan, sedangkan perbedaan pendapat dianggap mengganggu stabilitas organisasi. Dalam situasi seperti ini, kemerdekaan berpikir perlahan kehilangan ruang untuk berkembang.
Pertanyaan yang patut diajukan bukanlah apakah sistem tersebut telah berjalan lama, melainkan apakah sistem itu masih relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Tidak ada organisasi yang sepenuhnya sempurna. Setiap keputusan selalu memiliki peluang untuk keliru, terlebih ketika diambil dalam lingkungan yang kompleks dan terus berubah. Justru karena dunia kedokteran memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan manusia, setiap kebijakan seharusnya lahir melalui proses yang terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari berbagai pihak.
Institusi yang bertugas mencetak tenaga kesehatan profesional semestinya juga menjadi ruang pembelajaran demokrasi, tempat setiap individu dapat menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab tanpa dibayangi rasa takut. Adaptasi terhadap perkembangan zaman tidak mungkin terwujud apabila sebuah sistem hanya bergantung pada pola pikir yang diwariskan puluhan tahun lalu tanpa keberanian untuk mengevaluasinya.
Memahami Hierarki dan Senioritas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hierarki merupakan susunan tingkatan atau jenjang kedudukan yang menunjukkan pembagian wewenang dari tingkat paling bawah hingga paling atas. Dalam praktik organisasi, hierarki dibutuhkan agar pembagian tanggung jawab berjalan jelas dan terukur.
Sementara itu, senioritas merujuk pada keadaan seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi berdasarkan pengalaman, masa pengabdian, atau usia. Pada dasarnya, senioritas bukanlah konsep yang keliru. Pengalaman memang layak dihargai karena mampu menjadi sumber pembelajaran bagi generasi berikutnya.
Permasalahan muncul ketika hierarki dan senioritas tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pembinaan, melainkan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Rasa hormat yang semestinya tumbuh secara alami bergeser menjadi tuntutan yang harus dipenuhi tanpa syarat. Pada titik inilah relasi antara senior dan junior kehilangan esensi pendidikan, lalu berubah menjadi hubungan yang timpang.
Indoktrinasi yang Dimulai Sejak Hari Pertama
Banyak mahasiswa memasuki fakultas kedokteran dengan semangat besar untuk belajar, mengabdi, dan berkembang. Namun, tidak sedikit yang kemudian menghadapi kenyataan bahwa proses adaptasi akademik juga dibarengi dengan proses penyesuaian terhadap budaya organisasi yang sangat hierarkis.
Indoktrinasi sering kali berlangsung secara halus. Mahasiswa baru diperkenalkan pada berbagai aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi. Mereka diajarkan untuk tidak mempertanyakan keputusan senior, menerima seluruh instruksi sebagai sesuatu yang mutlak, dan menganggap kritik sebagai tindakan yang tidak etis.
Apabila budaya tersebut terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya, akan terbentuk siklus yang sulit diputus. Mereka yang dahulu menjadi korban perlahan tumbuh menjadi pelaku karena menganggap pengalaman serupa sebagai bagian dari proses pendewasaan. Padahal, pengalaman buruk tidak otomatis berubah menjadi tradisi yang layak dipertahankan.
Kondisi seperti ini berpotensi menghilangkan kemampuan berpikir kritis. Mahasiswa menjadi lebih sibuk menyesuaikan diri dengan budaya organisasi daripada mengembangkan kapasitas intelektualnya. Akibatnya, ruang diskusi berubah menjadi ruang afirmasi, sedangkan forum musyawarah kehilangan fungsi sebagai wadah pertukaran gagasan.
Demokrasi Akademik Tidak Boleh Berhenti pada Formalitas
Dalam lingkungan akademik, pengambilan keputusan idealnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga unsur pimpinan memiliki posisi yang saling melengkapi. Demokrasi kampus tidak cukup diwujudkan melalui forum yang sekadar memenuhi prosedur administratif. Demokrasi hanya memiliki makna apabila setiap pendapat memperoleh kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan.
Prinsip Vox Populi, Vox Dei atau “suara rakyat adalah suara Tuhan” mengandung pesan bahwa kebijakan akan lebih kuat apabila dibangun melalui partisipasi kolektif. Mahasiswa bukan sekadar objek kebijakan, melainkan bagian dari komunitas akademik yang ikut merasakan dampak dari setiap keputusan.
Dalam praktiknya, tidak jarang forum diskusi hanya menjadi ruang legitimasi terhadap keputusan yang sebenarnya telah ditentukan sebelumnya. Aspirasi dikumpulkan, tetapi tidak benar-benar dipertimbangkan. Perwakilan mahasiswa hadir, namun ruang negosiasinya sangat terbatas. Situasi seperti ini melahirkan ilusi partisipasi. Secara administratif demokrasi terlihat berjalan, tetapi substansinya justru menghilang.
Ketimpangan Relasi Kuasa dan Potensi Represi
Hierarki yang tidak sehat hampir selalu melahirkan ketimpangan relasi kuasa. Individu yang berada pada posisi lebih rendah cenderung enggan menyampaikan kritik karena khawatir menerima konsekuensi akademik maupun sosial.
Mahasiswa yang aktif menyuarakan aspirasi berpotensi dicap sebagai pembangkang. Mereka yang mengkritisi kebijakan organisasi dapat mengalami tekanan psikologis, pengucilan, bahkan ancaman terhadap relasi personal maupun kesempatan berorganisasi. Dalam kondisi seperti itu, kebebasan berpendapat tidak lagi dijamin oleh budaya organisasi, melainkan bergantung pada keberanian masing-masing individu.
Fenomena ini sesungguhnya tidak hanya merugikan mahasiswa. Organisasi juga kehilangan kesempatan memperoleh perspektif baru yang mungkin mampu memperbaiki kualitas kebijakan. Ketika kritik dibungkam, kesalahan lebih mudah dipertahankan karena tidak ada mekanisme koreksi yang berjalan secara sehat.
Data Nasional Menggambarkan Persoalan Serius
Fenomena tersebut bukan semata-mata didasarkan pada pengalaman individual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa budaya hierarkis dalam pendidikan kedokteran memang memiliki hubungan dengan ketimpangan relasi kuasa.
Saleh, melalui penelitian terhadap 48 mahasiswa yang berasal dari 16 fakultas kedokteran di Indonesia, menemukan bahwa struktur hierarki menciptakan power imbalance atau ketimpangan relasi kuasa. Mahasiswa junior berada pada posisi yang lebih rentan mengalami intimidasi dan mengalami kesulitan menyampaikan pendapat secara terbuka.
Temuan tersebut sejalan dengan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mencatat sebanyak 2.621 laporan terkait Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Dari jumlah tersebut, 620 laporan telah terverifikasi sebagai kasus perundungan, sementara 363 kasus terjadi di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan senioritas tidak lagi dapat dipandang sebagai perilaku individual semata. Ia telah berkembang menjadi persoalan struktural yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya organisasi dan sistem pendidikan.
Deprivasi Partisipasi dalam Lingkungan Akademik
Salah satu dampak paling serius dari budaya hierarki adalah terjadinya deprivasi partisipasi. Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kehidupan akademiknya.
Tidak sedikit kebijakan yang ditetapkan secara sepihak tanpa konsultasi yang memadai kepada pihak yang akan menjalankannya. Aspirasi sering kali hanya dijadikan pelengkap administrasi, bukan sebagai dasar pertimbangan substantif.
Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan apatisme. Mahasiswa merasa suaranya tidak lagi memiliki pengaruh sehingga memilih diam. Padahal, budaya diam merupakan lingkungan yang paling subur bagi tumbuhnya penyalahgunaan kewenangan.
Deprivasi partisipasi juga menghambat proses kaderisasi kepemimpinan. Mahasiswa kehilangan kesempatan belajar berdiskusi, bernegosiasi, menyampaikan kritik secara konstruktif, dan bertanggung jawab terhadap keputusan bersama. Padahal, seluruh kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari profesionalisme seorang dokter yang kelak akan bekerja dalam sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif.
