Integritas sering dipahami sebagai kesesuaian antara nilai, ucapan, dan tindakan. Dalam banyak profesi, definisi tersebut mungkin sudah cukup untuk menjelaskan kualitas moral seseorang. Namun bagi seorang hakim, terlebih hakim militer yang bekerja dalam struktur kelembagaan dengan kultur disiplin tinggi, pengertian integritas jauh lebih kompleks. Integritas bukan hanya menyangkut apa yang dilakukan atau dihindari, tetapi juga bagaimana tindakan itu dipersepsikan oleh publik.
Refleksi ini mengemuka dari wawancara dengan seorang hakim militer aktif mengenai implementasi kode etik profesi hakim. Dari percakapan tersebut terlihat bahwa kode etik tidak bekerja seperti undang-undang yang hanya menentukan boleh atau tidak boleh. Kode etik bergerak di ruang yang lebih subtil, yakni wilayah moralitas, kepatutan, dan kepercayaan publik. Di titik inilah hakim tidak hanya dituntut benar secara hukum, tetapi juga terlihat pantas dalam perilaku sehari-hari.
Ketika Aturan Tidak Selalu Cukup Menjawab Realitas
Bayangkan seorang hakim militer bertemu dengan teman satu angkatan yang kini bertugas sebagai oditur atau jaksa militer di sebuah kedai kopi. Dalam kultur militer, silaturahmi semacam itu merupakan sesuatu yang lumrah. Hubungan kolegial, terlebih dengan rekan seperjuangan, sering kali dipandang sebagai bagian dari solidaritas yang dijaga sejak masa pendidikan.
Namun persoalan menjadi berbeda ketika pertemuan tersebut dilihat dari perspektif etika profesi hakim. Pertemuan yang tampak biasa itu dapat menimbulkan tafsir lain di mata publik, terutama apabila terdapat perkara yang sedang berjalan. Publik bisa membaca situasi tersebut sebagai bentuk komunikasi di luar persidangan yang berpotensi memengaruhi independensi putusan.
Hakim yang diwawancarai mengakui adanya dilema semacam itu. Di satu sisi, menjaga hubungan sosial merupakan hal yang manusiawi. Di sisi lain, ia dituntut membatasi diri agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Tantangannya tidak sederhana. Terlalu menjaga jarak dapat dianggap arogan atau tidak menghormati senior dan kolega. Sebaliknya, terlalu akrab justru dapat mengikis kepercayaan terhadap independensi profesi.
Situasi ini menunjukkan bahwa tidak semua persoalan etik dapat dijawab secara tegas melalui pasal demi pasal. Ada wilayah abu-abu yang hanya dapat dituntun oleh nurani, sensitivitas moral, dan kesadaran akan kesan yang muncul di ruang publik. Seorang hakim pada akhirnya tidak hanya bertanggung jawab atas putusannya, tetapi juga terhadap persepsi masyarakat mengenai integritas lembaga peradilan.
Pelanggaran Etik Tidak Selalu Berkaitan dengan Uang
Ketika membahas pelanggaran etik hakim, diskursus publik kerap berhenti pada isu suap. Hakim dianggap bermasalah ketika terbukti menerima uang atau fasilitas tertentu untuk memengaruhi putusan. Padahal, pelanggaran etik memiliki spektrum yang jauh lebih luas.
Narasumber menegaskan bahwa banyak pelanggaran justru bersumber dari faktor internal, yakni ketidakmampuan individu menjaga martabat, harga diri, dan kepatutan perilaku. Sikap arogan di ruang publik, kebiasaan mendatangi tempat hiburan malam secara tidak patut, hingga bertemu pihak berperkara di luar konteks resmi dapat masuk dalam kategori pelanggaran etik, meskipun tidak ada transaksi finansial sedikit pun.
Perspektif ini penting direnungkan karena masyarakat sering kali mengukur integritas hanya dari ada atau tidaknya korupsi yang terbukti secara hukum. Padahal, erosi kepercayaan terhadap institusi peradilan justru dapat dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang tampak sepele. Sekadar foto bersama dengan pihak tertentu atau interaksi yang dinilai tidak pantas dapat memunculkan kecurigaan dan menurunkan legitimasi moral hakim.
Dalam perspektif etika kebajikan (virtue ethics), integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap larangan formal. Integritas merupakan pembentukan karakter yang berlangsung terus-menerus melalui kebiasaan, disiplin diri, dan kesadaran moral. Seorang hakim dituntut memiliki kemampuan untuk terus menguji tindakannya sendiri, bahkan ketika tidak ada aturan tertulis yang secara eksplisit melarang.
Gratifikasi dalam Skala Kecil Pun Diatur
Bagian menarik dari wawancara ini ialah adanya pengaturan yang sangat spesifik terkait gratifikasi. Terdapat batas nominal tertentu, seperti amplop pernikahan maksimal Rp500.000, pemberian antarprofesi maksimal Rp1.000.000, serta larangan menerima pemberian rutin dari pemerintah daerah.
Bagi sebagian orang, nominal tersebut mungkin terasa kecil atau bahkan dianggap tidak relevan dengan realitas biaya hidup saat ini. Namun jika dilihat lebih dalam, esensi aturan itu sesungguhnya tidak terletak pada besar kecilnya angka.
Aturan tersebut mengandung nilai pendidikan moral. Tujuannya membangun kebiasaan agar seorang hakim tidak merasa memiliki hak menerima sesuatu di luar tugas dan kewenangannya. Kebiasaan menolak pemberian kecil diyakini dapat membentuk keteguhan moral ketika dihadapkan pada godaan yang lebih besar.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu gratifikasi, pengaturan rinci seperti ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa integritas dibangun dari disiplin sehari-hari. Praktik etik tidak dimulai dari perkara besar, melainkan dari keputusan-keputusan kecil yang terus diulang secara konsisten.
Persoalan Struktural yang Belum Tuntas
Di luar persoalan personal, wawancara tersebut juga menyinggung persoalan kelembagaan yang selama ini menjadi perdebatan, yakni tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dan badan pengawasan internal Mahkamah Agung.
Dalam praktiknya, kedua institusi tersebut kerap menangani perkara etik yang sama pada waktu bersamaan. Situasi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan duplikasi kerja, tetapi juga memunculkan kebingungan dalam mekanisme pengawasan. Di sisi lain, kewenangan Komisi Yudisial masih bersifat rekomendatif, sementara keputusan akhir mengenai sanksi tetap berada di tangan Mahkamah Agung.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan etik hakim belum sepenuhnya independen. Karena itu, gagasan pembentukan satu mahkamah kode etik lintas profesi hukum sebagaimana disampaikan narasumber menjadi menarik untuk dipertimbangkan. Kehadiran lembaga pengawasan yang lebih independen berpotensi menciptakan sistem yang lebih kredibel dan meminimalkan konflik kepentingan internal.
Penguatan kelembagaan menjadi penting agar kode etik tidak berhenti sebagai dokumen administratif atau simbol moral semata. Kode etik harus hidup dalam praktik dan didukung mekanisme pengawasan yang efektif.
Pada titik ini, pesan terpenting dari wawancara tersebut terasa sangat jelas: profesi hakim tidak cukup diisi oleh individu yang hanya unggul secara intelektual. Sistem peradilan membutuhkan sosok dengan sensitivitas moral tinggi, yakni mereka yang mampu bertanya kepada diri sendiri apakah sebuah tindakan pantas dilakukan, bahkan ketika tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang.
Reformasi pengawasan hakim memang mendesak. Namun perubahan kelembagaan tidak akan menghasilkan banyak arti apabila tidak diiringi kehadiran individu-individu yang sungguh-sungguh menjaga komitmen moralnya. Integritas hakim pada akhirnya bukan hanya persoalan hukum, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap keadilan itu sendiri.
