Di Indonesia, jilbab kerap dibicarakan seolah memiliki satu makna yang pasti. Sebagian melihatnya sebagai simbol kesalehan dan ketaatan beragama. Sebagian lainnya memandangnya sebagai representasi konservatisme, tekanan sosial, atau bahkan pembatasan kebebasan perempuan. Perdebatan yang berkembang di ruang publik pun sering terjebak dalam dua kutub yang sama-sama menyederhanakan kenyataan.
Perempuan yang mengenakan jilbab dianggap pasti mengalami penindasan, sementara perempuan yang memilih berjilbab dipandang sedang mengekspresikan kebebasan beragama secara penuh. Kedua pandangan tersebut sesungguhnya mengabaikan kompleksitas pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, makna jilbab tidak pernah sesederhana itu.
Jilbab bukan hanya soal selembar kain yang menutupi kepala. Ia berkaitan dengan relasi yang lebih luas, mulai dari kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, politik negara, rasa aman di ruang publik, hingga konstruksi sosial mengenai sosok “perempuan baik”. Dari persoalan yang tampak sederhana ini, kita justru dapat membaca bagaimana agama, modernitas, dan relasi gender saling berinteraksi dalam masyarakat Indonesia kontemporer.
Pandangan bahwa jilbab identik dengan keterbelakangan atau penolakan terhadap modernitas tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta empiris. Salah satu penelitian penting yang menunjukkan hal tersebut dilakukan oleh Nancy J. Smith-Hefner dalam kajiannya mengenai perempuan Jawa pada era pasca-Orde Baru.
Melalui penelitian terhadap mahasiswi di Yogyakarta, khususnya di Universitas Gadjah Mada dan UIN Sunan Kalijaga, Smith-Hefner menemukan bahwa penggunaan jilbab justru meningkat pesat di kalangan perempuan muda yang berpendidikan dan berasal dari kelas menengah urban. Pada akhir 1970-an, kurang dari 3 persen mahasiswi Muslim di UGM mengenakan jilbab. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan pada 1999, 2001, dan 2002, angkanya melonjak hingga melampaui 60 persen (Smith-Hefner, 2007).
Temuan tersebut memiliki arti penting karena membongkar asumsi lama yang menghubungkan jilbab dengan keterbelakangan sosial. Fenomena meningkatnya penggunaan jilbab justru berlangsung bersamaan dengan perluasan akses pendidikan tinggi, meningkatnya mobilitas sosial perempuan, serta bertambahnya keterlibatan perempuan dalam berbagai profesi modern.
Fakta ini menunjukkan bahwa jilbab tidak berkembang di luar arus modernitas. Sebaliknya, ia tumbuh dan memperoleh makna baru di dalam proses modernisasi itu sendiri. Ketika perempuan semakin banyak memasuki kampus, kantor, organisasi, dan berbagai ruang publik lainnya, mereka juga berhadapan dengan tuntutan sosial mengenai bagaimana perempuan seharusnya tampil dan berperilaku.
Dalam konteks sejarah Indonesia, perjalanan jilbab juga memperlihatkan hubungan yang dinamis antara negara dan identitas keagamaan. Pada masa Orde Baru, penggunaan jilbab pernah menjadi isu yang sensitif. Sebelum tahun 1991, berbagai pembatasan diberlakukan terhadap penggunaan jilbab di sekolah negeri non-keagamaan maupun sejumlah institusi pemerintahan.
Pada masa itu, perempuan yang mengenakan jilbab tidak jarang menghadapi diskriminasi, tekanan sosial, hingga hambatan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Setelah pemerintah melonggarkan aturan tersebut pada tahun 1991, persepsi publik terhadap jilbab mulai berubah secara bertahap. Simbol yang sebelumnya sering diasosiasikan dengan sikap oposisi terhadap negara kemudian menjadi bagian yang semakin lazim dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kampus, dan tempat kerja (Smith-Hefner, 2007).
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tubuh perempuan sering kali menjadi arena tempat berbagai kepentingan bertemu dan bernegosiasi. Negara, agama, keluarga, institusi pendidikan, hingga norma sosial memiliki cara masing-masing dalam mendefinisikan bagaimana perempuan seharusnya tampil di ruang publik.
Perspektif lain yang menarik datang dari penelitian Naila M. Shofia. Dalam studinya berjudul Why Veil? Religious Headscarves and the Public Role of Women, Shofia menunjukkan bahwa meningkatnya kesempatan kerja formal bagi perempuan turut berkontribusi terhadap meningkatnya penggunaan jilbab.
Menggunakan data foto buku tahunan sekolah menengah publik dari berbagai wilayah di Indonesia selama lebih dari dua dekade, penelitian tersebut menemukan hubungan kausal antara peningkatan partisipasi kerja formal perempuan muda dan meningkatnya penggunaan jilbab. Shofia mencatat bahwa kenaikan sekitar 15 percentage points dalam partisipasi kerja formal perempuan muda berkorelasi dengan peningkatan sekitar 30 percentage points dalam penggunaan jilbab (Shofia, 2022).
Temuan ini mungkin terdengar paradoksal. Banyak orang beranggapan bahwa semakin besar partisipasi perempuan di dunia kerja modern, semakin kecil pula peran simbol-simbol religius dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, realitas sosial Indonesia menunjukkan gambaran yang berbeda.
Ketika perempuan memasuki dunia kerja formal, mereka tidak hanya memperoleh peluang ekonomi yang lebih besar. Mereka juga memasuki ruang sosial yang lebih luas, berinteraksi dengan lebih banyak orang, melakukan mobilitas yang lebih tinggi, dan tampil lebih sering di ruang publik.
Pada saat yang sama, masyarakat masih menyimpan ekspektasi moral yang kuat terhadap perempuan. Dalam banyak lingkungan sosial, perempuan tetap diposisikan sebagai penjaga kehormatan keluarga dan simbol moralitas komunitas. Akibatnya, perempuan pekerja sering kali menghadapi tuntutan ganda. Mereka dituntut profesional dan kompeten, tetapi juga harus terus menunjukkan bahwa aktivitas publik mereka tidak mengurangi nilai-nilai kesopanan yang dilekatkan kepada perempuan.
Di titik inilah jilbab dapat berfungsi sebagai sarana negosiasi sosial. Bagi sebagian perempuan, jilbab menjadi cara untuk memasuki ruang publik tanpa harus dianggap meninggalkan norma-norma yang berlaku di lingkungannya. Jilbab dapat menjadi penanda yang membantu perempuan memperoleh legitimasi sosial ketika beraktivitas di luar ranah domestik.
Penelitian Shofia menunjukkan bahwa hubungan tersebut bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau tren mode. Pekerjaan informal tidak memperlihatkan hubungan yang sama dengan peningkatan penggunaan jilbab. Faktor yang paling berpengaruh justru adalah pekerjaan formal yang menempatkan perempuan lebih intens berinteraksi di ruang publik.
Meski demikian, temuan ini juga memunculkan pertanyaan kritis yang penting untuk diajukan. Jika jilbab membantu perempuan memperoleh penerimaan sosial ketika bekerja atau beraktivitas di ruang publik, mengapa perempuan masih harus membawa semacam “jaminan moral” untuk mendapatkan kebebasan bergerak?
Mengapa kemampuan, kompetensi, dan integritas perempuan sering kali belum cukup untuk dinilai secara setara? Mengapa penampilan fisik masih menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai kelayakan perempuan untuk hadir di ruang publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama sesungguhnya bukan terletak pada jilbab itu sendiri. Persoalan muncul ketika masyarakat menjadikan tubuh perempuan sebagai medan utama untuk mengukur moralitas sosial.
Perempuan yang mengenakan jilbab tetap dapat mengalami kontrol sosial atas nama menjaga kehormatan. Di sisi lain, perempuan yang tidak mengenakan jilbab sering kali menghadapi prasangka mengenai tingkat kesalehan, kesopanan, atau bahkan karakter pribadinya. Dalam situasi seperti itu, pilihan yang berbeda tetap berujung pada pengawasan yang sama terhadap tubuh perempuan.
Fenomena jilbab juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi kelas sosial. Di berbagai kota besar, jilbab telah menjadi bagian dari identitas kelas menengah Muslim yang religius, berpendidikan, profesional, dan modern. Identitas tersebut kemudian diperkuat oleh pertumbuhan industri fesyen Muslim yang berkembang sangat pesat dalam dua dekade terakhir.
Hari ini, jilbab hadir bukan hanya sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari industri konsumsi. Berbagai merek, influencer, tutorial media sosial, hingga kampanye gaya hidup turut membentuk cara masyarakat memahami dan menampilkan kesalehan.
Kondisi ini tidak berarti makna religius jilbab hilang begitu saja. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa simbol keagamaan selalu hidup dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya tertentu. Kesalehan dan konsumsi tidak selalu berada pada posisi yang saling bertentangan. Dalam praktiknya, keduanya sering kali berjalan beriringan dan membentuk identitas baru yang khas dalam masyarakat modern.
Karena itu, perdebatan mengenai jilbab sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah jilbab membebaskan atau menindas perempuan. Pertanyaan tersebut terlalu sempit untuk menjelaskan realitas yang jauh lebih kompleks.
Yang lebih penting adalah memahami kondisi sosial yang membuat jilbab memiliki beragam fungsi dan makna. Dalam kehidupan nyata, jilbab dapat menjadi ekspresi iman, identitas komunitas, strategi menghadapi stigma sosial, sarana memperoleh legitimasi di ruang publik, sekaligus bagian dari budaya konsumsi modern. Berbagai makna tersebut dapat hadir secara bersamaan dalam pengalaman satu individu.
Membaca fenomena jilbab secara kritis berarti menolak dua bentuk penyederhanaan sekaligus. Pertama, menolak anggapan bahwa perempuan berjilbab pasti tidak memiliki otonomi atas dirinya. Kedua, menolak asumsi bahwa setiap keputusan memakai jilbab selalu lahir dari pilihan yang sepenuhnya bebas dari pengaruh sosial.
Pilihan manusia tidak pernah muncul dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh keluarga, sekolah, negara, lingkungan kerja, media sosial, komunitas keagamaan, serta berbagai norma yang hidup di masyarakat. Hal yang sama berlaku pada keputusan perempuan untuk mengenakan atau tidak mengenakan jilbab.
Jilbab pada akhirnya dapat dibaca sebagai cermin perubahan sosial Indonesia. Dari simbol yang pernah diperdebatkan dan dibatasi, ia berkembang menjadi bagian dari identitas masyarakat modern yang terus berubah. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat bangkitnya kelas menengah Muslim, meluasnya akses pendidikan perempuan, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta masih kuatnya beban moral yang dilekatkan pada tubuh perempuan.
Jilbab bukan sekadar penutup kepala. Ia merupakan bahasa sosial yang terus mengalami pergeseran makna sesuai dengan perubahan zaman. Di dalamnya terdapat cerita tentang iman, identitas, mobilitas sosial, peluang ekonomi, hingga perjuangan perempuan untuk memperoleh ruang yang lebih setara.
Karena itu, perhatian utama seharusnya tidak diarahkan pada apa yang dikenakan perempuan, melainkan pada bagaimana masyarakat memperlakukan mereka. Penghormatan terhadap perempuan semestinya tidak ditentukan oleh jenis pakaian yang dikenakan, melainkan oleh pengakuan terhadap martabat, kapasitas, dan hak-haknya sebagai manusia.
Daftar Pustaka
- Smith-Hefner, N. J. (2007). Javanese women and the veil in post-Soeharto Indonesia. The Journal of Asian Studies, 66(2), 389–420. doi:$ 10.1017/S0021911807000575. $
- $ Shofia, N. M. (2022). Why veil? Religious headscarves and the public role of women. SSRN Working Paper.
