Ada sebuah adagium hukum yang telah hidup selama berabad-abad: fiat justitia ruat caelum, tegakkan keadilan meski langit runtuh. Kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan filosofis yang indah untuk dikutip dalam ruang kuliah hukum atau pidato seremonial. Ia merupakan prinsip moral yang menjadi fondasi profesi hakim. Dalam setiap putusan yang dibacakan di ruang sidang, adagium itu seharusnya hadir sebagai kompas yang menuntun hakim untuk tetap berpihak pada keadilan, sekalipun menghadapi tekanan, ancaman, maupun godaan.
Namun, realitas yang terjadi dalam praktik peradilan Indonesia sering kali menunjukkan wajah yang berbeda. Bayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya akibat tindak pidana pembunuhan. Berbulan-bulan ia menunggu proses hukum berjalan dengan harapan pengadilan akan menjadi tempat terakhir untuk memperoleh keadilan. Akan tetapi, ketika vonis dibacakan, terdakwa justru dinyatakan tidak bersalah. Bukan karena kurangnya alat bukti, bukan pula karena hukum tidak mampu menjangkaunya, melainkan karena keadilan telah diperdagangkan di balik meja persidangan.
Gambaran tersebut menjadi relevan ketika publik dikejutkan oleh perkara Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai kualitas putusan hakim, tetapi juga membuka kembali luka lama tentang praktik korupsi yang masih mengakar dalam sistem peradilan Indonesia. Lebih dari sekadar kasus individual, peristiwa tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya benteng integritas yang seharusnya menjadi penyangga utama lembaga peradilan.
Jubah Hitam dan Amanah yang Menyertainya
Dalam tradisi hukum modern, hakim bukan sekadar pejabat negara yang menjalankan prosedur administratif. Hakim merupakan representasi kehadiran negara dalam menegakkan keadilan. Di ruang persidangan, kata-kata yang keluar dari mulut seorang hakim dapat menentukan masa depan seseorang, memulihkan hak korban, atau justru menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Karena itulah, etika profesi hakim memiliki posisi yang sangat penting. Etika bukan pelengkap formalitas atau sekadar kumpulan aturan yang dibacakan saat pengambilan sumpah jabatan. Etika merupakan fondasi moral yang menentukan apakah kewenangan besar yang dimiliki hakim digunakan untuk melayani keadilan atau justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi.
Secara umum, profesi hakim dibangun di atas lima prinsip utama, yaitu independensi, imparsialitas, integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Kelima prinsip tersebut bukan slogan yang dipajang di dinding pengadilan, melainkan syarat mendasar agar seorang hakim layak memegang palu sidang.
Independensi menuntut hakim bebas dari intervensi pihak mana pun, baik kekuasaan politik, kelompok ekonomi, maupun pihak yang berperkara. Imparsialitas mengharuskan hakim memutus perkara secara objektif tanpa keberpihakan. Integritas menegaskan bahwa putusan tidak boleh diperjualbelikan. Akuntabilitas menghendaki setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Sementara itu, profesionalisme menuntut hakim memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai dalam memahami serta menerapkan hukum.
Ketika satu saja dari prinsip tersebut runtuh, maka legitimasi lembaga peradilan ikut terancam. Terlebih jika yang hancur adalah integritas, sebab integritas merupakan jantung dari seluruh sistem peradilan.
Data yang Sulit Disangkal
Kasus Ronald Tannur bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari rangkaian panjang kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya hakim.
Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2011 hingga 2024 terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Nilai total suap yang diterima mencapai lebih dari Rp107 miliar. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat perkara-perkara yang semestinya diputus secara adil, tetapi diduga telah dipengaruhi oleh transaksi ilegal.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan ketika dalam periode Januari hingga April 2025 saja, tujuh hakim diamankan karena diduga terlibat praktik jual beli putusan. Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, didakwa menerima suap sebesar Rp4,67 miliar untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Ronald Tannur.
Tidak lama setelah itu, publik kembali dikejutkan oleh kasus lain yang menyeret empat hakim di Jakarta terkait vonis lepas perkara korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah yang melibatkan tiga korporasi besar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa praktik korupsi peradilan tidak hanya terjadi pada perkara pidana umum, tetapi juga menyentuh kasus-kasus yang memiliki dampak ekonomi dan politik besar.
Daftar tersebut menjadi semakin mencemaskan ketika melihat nama-nama yang pernah terseret kasus serupa. Mantan hakim Mahkamah Agung, Gazalba Saleh, tercatat menerima suap dengan nilai sekitar Rp65 miliar dari dua perkara berbeda. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, juga terbukti menerima suap hingga Rp35 miliar dalam sengketa pemilihan kepala daerah.
Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa korupsi peradilan tidak mengenal batas tingkat jabatan. Dari pengadilan tingkat pertama hingga lembaga peradilan tertinggi, ancaman penyalahgunaan kewenangan tetap ada. Hal ini mempertegas bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar kesalahan individu, melainkan persoalan sistemik yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Mengapa Fenomena Ini Terus Berulang?
Pertanyaan yang paling penting bukan hanya siapa yang bersalah, melainkan mengapa kasus serupa terus berulang meskipun berbagai reformasi peradilan telah dilakukan.
Dari sisi internal, terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya degradasi integritas. Salah satunya adalah godaan ekonomi yang muncul dalam perkara-perkara bernilai besar. Meskipun kesejahteraan hakim telah mengalami peningkatan dibandingkan masa lalu, nilai suap yang ditawarkan dalam beberapa kasus sering kali jauh melampaui penghasilan resmi yang diterima.
Faktor lain adalah budaya permisif yang berkembang di sebagian lingkungan birokrasi. Ketika pelanggaran tidak ditindak secara tegas dan konsisten, muncul persepsi bahwa risiko melakukan pelanggaran relatif kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Dalam kondisi seperti itu, standar etika perlahan mengalami erosi.
Selain itu, terdapat persoalan mengenai internalisasi nilai profesi. Sistem pendidikan hukum sering kali lebih menekankan aspek teknis dan kemampuan akademik dibandingkan pembentukan karakter. Akibatnya, seseorang dapat menjadi hakim yang sangat memahami hukum, tetapi belum tentu memiliki keteguhan moral yang memadai ketika menghadapi godaan kekuasaan dan uang.
Dari sisi eksternal, pengawasan terhadap hakim masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pengawasan memang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), tetapi cakupan kerja keduanya belum sebanding dengan jumlah hakim yang tersebar di seluruh Indonesia. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan jangkauan pengawasan menciptakan ruang yang memungkinkan pelanggaran terjadi tanpa terdeteksi secara cepat.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh kekuatan ekonomi terhadap proses peradilan. Ketika pihak-pihak yang memiliki sumber daya besar mampu memengaruhi proses hukum, maka independensi peradilan berada dalam posisi yang rentan. Dalam konteks ini, praktik korupsi hakim tidak lagi dapat dipahami sebagai tindakan individu semata, tetapi sebagai bagian dari relasi kekuasaan yang lebih luas.
Pengawasan yang Masih Menyisakan Celah
Dibandingkan sejumlah profesi lain yang memiliki sistem pengawasan terintegrasi, mekanisme pengawasan hakim di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.
Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial memang memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik. Namun, proses penanganan laporan kerap dianggap belum cukup transparan oleh publik. Di sisi lain, tidak semua pelanggaran etik berujung pada penegakan hukum pidana yang tegas.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran etik hanya akan berakhir pada sanksi administratif. Padahal, dalam kasus-kasus tertentu, pelanggaran etik sering kali berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi yang seharusnya diproses secara maksimal.
Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah pentingnya sistem rekam jejak integritas yang lebih ketat. Seorang hakim yang pernah memiliki catatan pelanggaran etik semestinya menjalani evaluasi yang lebih mendalam sebelum memperoleh promosi atau penugasan strategis. Integritas harus menjadi faktor utama dalam pengembangan karier hakim, bukan sekadar prestasi administratif atau masa kerja.
Apa yang Perlu Dibenahi?
Jika dicermati, substansi kode etik hakim yang berlaku saat ini sebenarnya telah cukup memadai. Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap hakim.
Masalah utama bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada lemahnya implementasi. Dalam banyak kasus, jarak antara norma dan praktik masih terlalu lebar.
Karena itu, terdapat beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan. Pertama, memperkuat kapasitas pengawasan melalui penambahan anggaran, personel, dan teknologi pemantauan yang memungkinkan pengawasan berjalan lebih efektif hingga ke daerah-daerah.
Kedua, meningkatkan transparansi penegakan etik. Putusan Majelis Kehormatan Hakim perlu dipublikasikan secara lebih terbuka agar masyarakat dapat menilai keseriusan lembaga peradilan dalam membersihkan institusinya.
Ketiga, memperbaiki sistem rekrutmen dan pembinaan hakim. Integritas harus ditempatkan sebagai indikator utama sejak tahap seleksi calon hakim. Penguasaan hukum memang penting, tetapi tanpa karakter yang kuat, kompetensi hukum justru dapat digunakan untuk menyamarkan penyimpangan.
Keempat, membangun komitmen politik yang kuat dari Mahkamah Agung, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memerangi mafia peradilan secara menyeluruh. Upaya pemberantasan tidak boleh berhenti pada penindakan kasus per kasus. Reformasi harus menyentuh akar persoalan yang memungkinkan praktik tersebut terus tumbuh.
Menjaga Martabat Peradilan
Hakim sering disebut sebagai penjaga gerbang keadilan. Sebutan itu lahir karena posisi hakim berada di titik akhir pencarian keadilan masyarakat. Ketika seluruh proses hukum telah dilalui, masyarakat menggantungkan harapannya pada putusan pengadilan.
Oleh sebab itu, setiap tindakan koruptif yang dilakukan hakim memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan korupsi pada sektor lain. Yang dirusak bukan hanya keuangan negara, melainkan juga kepercayaan publik terhadap hukum.
Seorang hakim yang menjual putusannya tidak hanya mengkhianati sumpah jabatan. Ia juga mengkhianati korban yang mencari keadilan, meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, serta mencederai prinsip negara hukum yang menjadi fondasi kehidupan demokratis.
Jubah hitam yang dikenakan hakim bukan sekadar atribut profesi. Ia merupakan simbol kewibawaan moral yang hanya dapat dijaga melalui integritas. Ketika integritas hilang, jubah itu kehilangan makna. Yang tersisa hanyalah simbol kekuasaan tanpa legitimasi.
Profesi hakim dikenal sebagai officium nobile, yakni jabatan yang mulia. Kemuliaan tersebut tidak lahir dari besarnya kewenangan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan untuk menggunakan kewenangan itu secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Di tengah maraknya kasus korupsi peradilan, upaya mengembalikan martabat profesi hakim menjadi pekerjaan besar yang tidak bisa lagi ditunda.
Kepercayaan publik terhadap peradilan adalah modal sosial yang sangat mahal. Sekali rusak, ia membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Karena itu, menjaga integritas hakim sesungguhnya bukan hanya tugas lembaga peradilan, melainkan kepentingan seluruh bangsa yang ingin hidup dalam negara hukum yang berkeadilan.
