Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam sistem hukum yang sehat. Ketika masyarakat berbicara tentang hukum, yang terbayang bukan sekadar kumpulan pasal dan peraturan, melainkan harapan akan hadirnya keadilan. Namun, keadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik undang-undang dirumuskan, tetapi juga oleh siapa yang menjalankannya. Di balik ruang sidang, meja penuntutan, hingga ruang konsultasi hukum, terdapat satu faktor yang menentukan tegak atau runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yakni integritas.
Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia kerap mengalami pasang surut. Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, praktik mafia hukum, suap, hingga pelanggaran etika profesi yang terungkap ke ruang publik memunculkan pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar ditegakkan demi keadilan atau justru tunduk pada kepentingan tertentu?
Fenomena tersebut tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban ketidakadilan, tetapi juga menciptakan krisis kepercayaan terhadap institusi hukum secara keseluruhan. Ketika masyarakat mulai meragukan independensi aparat penegak hukum, legitimasi hukum sebagai instrumen keadilan ikut tergerus. Pada titik inilah integritas menjadi aspek yang tidak dapat ditawar.
Kode Etik sebagai Penjaga Marwah Profesi
Dalam dunia hukum, kode etik profesi sejatinya berfungsi sebagai benteng moral yang menjaga marwah profesi. Kode etik bukan sekadar dokumen administratif atau serangkaian aturan yang dibacakan saat pengambilan sumpah jabatan. Lebih dari itu, kode etik merupakan pedoman perilaku yang harus hidup dalam setiap keputusan dan tindakan penegak hukum.
Sayangnya, masih terdapat kecenderungan memandang kode etik sebagai formalitas. Selama tidak ada pelanggaran yang terlihat secara kasat mata, seseorang dianggap telah menjalankan profesinya dengan baik. Padahal, esensi kode etik terletak pada komitmen untuk menjaga kejujuran, independensi, tanggung jawab, dan profesionalisme, termasuk ketika tidak ada pengawasan langsung dari publik.
Dalam praktiknya, tantangan menjaga integritas semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus komunikasi digital menciptakan tekanan baru yang sebelumnya tidak pernah dihadapi oleh profesi hukum.
Tantangan Integritas di Era Digital
Hasil wawancara dengan seorang jaksa dan seorang advokat menunjukkan bahwa menjaga integritas pada era digital membutuhkan keteguhan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Seorang jaksa, misalnya, tidak hanya dituntut memahami aspek hukum secara mendalam, tetapi juga harus mampu menjaga independensinya di tengah derasnya opini publik yang berkembang melalui media sosial. Ketika suatu perkara menjadi viral, masyarakat sering kali membentuk penilaian sebelum proses hukum selesai. Fenomena “pengadilan media sosial” tersebut dapat menciptakan tekanan psikologis yang tidak ringan bagi aparat penegak hukum.
Dalam situasi seperti itu, profesionalisme seorang jaksa benar-benar diuji. Apakah ia tetap berpegang pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, atau justru terpengaruh oleh tekanan opini yang berkembang di ruang publik? Integritas menjadi penentu arah keputusan yang diambil.
Sementara itu, advokat menghadapi tantangan yang berbeda. Dalam menjalankan profesinya, advokat sering berada pada posisi yang tidak mudah antara memenuhi kepentingan klien dan menjaga kepatuhan terhadap hukum serta kode etik profesi. Tidak jarang muncul permintaan atau harapan dari klien yang berpotensi bertentangan dengan prinsip profesionalisme.
Pada kondisi semacam itu, advokat dituntut untuk tetap menjunjung tinggi hukum tanpa mengabaikan hak-hak klien yang dibelanya. Kemampuan menolak permintaan yang tidak sesuai dengan etika profesi merupakan bentuk nyata dari integritas yang sesungguhnya.
Ketika Pelanggaran Etika Tidak Ditindak Tegas
Persoalan yang lebih mengkhawatirkan muncul ketika pelanggaran etika tidak memperoleh penanganan yang tegas dan transparan. Dampaknya tidak berhenti pada individu yang melakukan pelanggaran, tetapi meluas hingga mencoreng reputasi institusi yang menaunginya.
Masyarakat cenderung menilai institusi melalui tindakan para anggotanya. Ketika pelanggaran etika dibiarkan atau diselesaikan tanpa akuntabilitas yang jelas, publik akan memandang bahwa lembaga tersebut tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keadilan.
Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga bagi profesi hukum. Aset ini tidak dapat dibangun hanya melalui slogan, kampanye citra, atau publikasi keberhasilan semata. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi tindakan, transparansi, dan keberanian institusi untuk menindak pelanggaran yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri.
Karena itu, penegakan kode etik harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Tidak boleh ada kesan bahwa aturan hanya berlaku bagi pihak tertentu, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain memperoleh perlakuan istimewa.
Peran Kampus dalam Membangun Karakter Penegak Hukum
Pembahasan mengenai integritas tidak boleh berhenti pada lingkungan profesi. Kampus sebagai tempat lahirnya calon-calon penegak hukum memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam membentuk karakter generasi penerus.
Selama ini, pendidikan hukum sering kali berfokus pada penguasaan teori, interpretasi pasal, serta teknik beracara. Kompetensi tersebut memang penting, tetapi belum cukup. Dunia hukum membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan intelektual.
Mahasiswa hukum perlu dibiasakan menghadapi persoalan etika yang nyata melalui diskusi kasus, simulasi dilema profesi, maupun pembelajaran yang menekankan nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Mereka harus memahami bahwa profesi hukum bukan hanya sarana mencari penghidupan, melainkan amanah yang membawa konsekuensi moral yang besar.
Tanpa fondasi etika yang kuat, kecerdasan hukum justru dapat digunakan untuk mencari celah, memanipulasi aturan, atau membenarkan tindakan yang merugikan kepentingan publik. Sebaliknya, ketika pengetahuan hukum dipadukan dengan integritas yang kokoh, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang sesungguhnya.
Seorang penegak hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani atau tingginya jabatan yang diraih. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana ia mampu mempertahankan prinsip-prinsip moral ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan, tekanan politik, maupun kepentingan ekonomi.
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan orang-orang cerdas di bidang hukum. Yang masih sangat dibutuhkan adalah lebih banyak penegak hukum yang berani mengatakan tidak terhadap penyimpangan, menolak intervensi kepentingan, serta tetap berdiri teguh ketika kejujuran menjadi pilihan yang paling berat.
Ancaman terbesar bagi hukum bukanlah kurangnya peraturan atau lemahnya regulasi. Ancaman terbesar justru muncul ketika integritas perlahan menghilang dari mereka yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum. Ketika integritas runtuh, hukum kehilangan ruhnya dan keadilan menjadi semakin jauh dari harapan masyarakat. Sebaliknya, ketika integritas dijaga dan ditempatkan sebagai nilai utama, hukum akan tetap memiliki kekuatan untuk menghadirkan keadilan bagi semua.
“Hukum yang kuat lahir dari penegak hukum yang berintegritas, bukan sekadar dari tumpukan peraturan yang tebal.”
