Ketahanan pangan (food security) merupakan fondasi penting bagi negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan bangsa. Menurut UU No. 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Konsep ketahanan pangan memiliki empat pilar utama, yaitu: ketersediaan pangan (food availability), stabilitas ketersediaan/pasokan (stability), pemanfaatan pangan (food utilization), dan keterjangkauan pangan (access to supplies). Dari keempat pilar tersebut, keterjangkauan pangan menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan semua masyarakat, dari berbagai lapisan, dapat mengakses pangan yang baik dan layak.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan kondisi geografis yang beragam, saat ini menghadapi tantangan besar dalam memastikan keterjangkauan pangan bagi semua warganya. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan akses pangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Di beberapa daerah terpencil, terutama di wilayah timur Indonesia, harga bahan pokok bisa jauh lebih mahal dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur transportasi dan distribusi yang menyebabkan biaya logistik melonjak tinggi.
Selain itu, fluktuasi harga pangan sering menjadi kendala besar bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah. Faktor global, seperti kenaikan harga komoditas internasional atau gangguan rantai pasok, dapat memicu kenaikan harga pangan domestik.
Kondisi ini diperburuk oleh distribusi pangan yang tidak efisien, di mana hasil pertanian yang melimpah di satu daerah sering tidak bisa disalurkan dengan baik ke daerah lain yang membutuhkannya.
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki keterjangkauan pangan di seluruh negeri. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah salah satu kebijakan yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses pangan yang lebih baik.
Melalui program ini, masyarakat miskin dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui e-warong atau toko kelontong yang ditunjuk pemerintah.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat sistem distribusi pangan nasional. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan di berbagai daerah terpencil bertujuan untuk memudahkan aliran barang, termasuk pangan, sehingga harga dapat lebih stabil dan terjangkau.
Dalam konteks distribusi, peran Badan Urusan Logistik (BULOG) sangat penting untuk menjaga stok pangan strategis dan mengintervensi pasar jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.
Selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperluas akses pangan. Pihak swasta, terutama di sektor ritel dan distribusi, dapat berperan dalam menciptakan jaringan distribusi pangan yang lebih efisien.
Inovasi dalam teknologi pangan dan logistik juga diperlukan untuk memangkas biaya distribusi dan memastikan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen.
Di tingkat lokal, gerakan ketahanan pangan komunitas seperti koperasi pangan dan urban farming dapat menjadi solusi dalam memperluas akses pangan. Urban farming, misalnya, memungkinkan masyarakat perkotaan menanam kebutuhan pangan mereka sendiri, sehingga mereka tidak hanya lebih mandiri, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada pasar komersial yang terkadang harganya fluktuatif.
Untuk menciptakan keterjangkauan pangan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain memperkuat kebijakan harga pangan dan distribusi, diperlukan juga edukasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya pangan lokal.
Diversifikasi pangan, yang mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai bahan pokok, tetapi juga memanfaatkan sumber pangan alternatif seperti sagu, singkong, dan jagung, dapat membantu menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan biaya pangan.
Keterjangkauan pangan yang merata tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan tantangan dalam akses pangan dapat diatasi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati pangan yang layak, bergizi, dan terjangkau.
Baca Juga: Menjaga Netralitas: Bawaslu Tegaskan Larangan Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah
Keterjangkauan pangan adalah pilar yang sangat penting dalam ketahanan pangan. Dengan langkah-langkah yang tepat, mulai dari peningkatan infrastruktur, perbaikan distribusi, hingga peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan lokal, Indonesia dapat mewujudkan akses pangan yang merata untuk semua.
Pilar ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan di pasar, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang layak, sehat, dan terjangkau demi kesejahteraan yang lebih baik.
Simak berita terbaru kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Krajan.id WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAD5sdDOQIbeQkBct03 Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
